Bisnis Aman Scanner: Rapor Kesiapan Dokumen & Izin Usaha

Checklist Legalitas Usaha Berbasis Risiko

Cara Kerja Bisnis Aman Scanner

Bisnis Aman Scanner adalah checklist legalitas usaha interaktif dari CML. Anda menjawab pertanyaan singkat tentang bentuk usaha, lokasi, produk, dan karyawan. Pertanyaan yang tidak relevan dilewati otomatis, sehingga rata-rata cukup 3 menit.

Hasilnya adalah Rapor Kesiapan berisi status delapan lapisan legalitas: Tertata, Perlu Dicek, Perlu Tindakan, atau Belum Dinilai, lengkap dengan skor kesiapan 0 sampai 100. Rapor ini tampil langsung di layar tanpa mendaftar. Rapor Lengkap, berisi penjelasan, instansi yang berwenang, dokumen yang biasanya diperlukan, dan urutan pengerjaan, dapat dibuka dengan nama dan nomor WhatsApp. Jawaban Anda tidak disimpan, dan hasilnya merupakan penilaian mandiri, bukan audit dokumen.

Mengenal 5 Lapisan Perizinan Usaha Menurut PP No 28 Tahun 2025

PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyusun legalitas usaha secara berlapis dan berurutan. Kelimanya sering dianggap satu proses, padahal pihak yang berwenang dan dokumennya berbeda.

1. Pendirian badan usaha. PT dan CV didirikan dengan akta notaris, lalu disahkan atau didaftarkan di Kementerian Hukum. PT Perorangan untuk usaha mikro dan kecil didirikan dengan pernyataan pendirian elektronik.
2. Nomor Induk Berusaha (NIB). Identitas pelaku usaha di sistem OSS, diterbitkan Lembaga OSS berdasarkan KBLI yang dipilih.
3. Persyaratan Dasar. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Usaha di gedung yang pengelolanya sudah memiliki dokumen tersebut umumnya tidak perlu mengurusnya sendiri.
4. Perizinan Berusaha (PB). Ditentukan tingkat risiko kegiatan usaha. Untuk risiko rendah, NIB sudah berlaku sebagai perizinan. Risiko menengah memerlukan Sertifikat Standar, dan risiko tinggi memerlukan Izin. Untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, kegiatan operasional atau komersial baru dilakukan setelah perizinan terbit.
5. PB UMKU. Perizinan penunjang bila dipersyaratkan, misalnya izin edar pangan olahan, kosmetik, atau alat kesehatan.

Bisnis Aman Scanner menambahkan tiga lapisan yang sering terlupa namun sama pentingnya bagi usaha yang sehat: merek, kontrak dengan mitra, dan ketenagakerjaan.

Risiko Salah Memilih Kode KBLI di Sistem OSS

KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode jenis kegiatan usaha. Kode ini menentukan tingkat risiko, jenis perizinan, dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kesalahan memilih KBLI menimbulkan beberapa risiko nyata:

• Kegiatan tidak tercakup perizinan. Bila kegiatan yang benar-benar dijalankan tidak tercantum di NIB, perizinan yang dimiliki tidak menaungi kegiatan tersebut.
• Persyaratan yang terlewat. KBLI dengan risiko lebih tinggi memerlukan standar dan verifikasi tambahan. Memilih kode berisiko rendah untuk kegiatan berisiko tinggi tidak menghapus kewajiban tersebut.
• Hambatan transaksi. Bank, marketplace, dan mitra pengadaan sering mencocokkan KBLI dengan kegiatan usaha sebelum bekerja sama.
• Perubahan KBLI 2025. OSS kini memakai KBLI 2025. Usaha yang mendaftar sebelumnya perlu memastikan kodenya masih sesuai.

Bila beberapa lapisan masih perlu dicek, langkah pertama yang paling hemat biasanya adalah Analisis Legalitas Usaha, yaitu analisis tertulis yang memetakan bentuk usaha, KBLI, tingkat risiko, dan urutan perizinan sebelum biaya yang lebih besar dikeluarkan.

Syarat Mendirikan PT yang Perlu Disiapkan

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023, PT umumnya didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, dan paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Dokumen yang biasanya disiapkan adalah KTP dan NPWP pendiri serta pengurus, usulan nama PT, alamat kedudukan, kegiatan usaha untuk penentuan KBLI, besaran modal dan komposisi saham, serta susunan direksi dan dewan komisaris. Untuk usaha mikro dan kecil, PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang tanpa akta notaris.

Pertanyaan yang Sering Diajukan