Legal Insights

• Perjanjian Pascanikah: Cara Pisah Harta Setelah Menikah dan Risikonya

  Sudah menikah tanpa perjanjian pranikah? Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, pisah harta tetap bisa dibuat. Panduan ini menjelaskan syarat, cara mengatur harta yang sudah terlanjur bercampur, perlindungan bagi pihak ketiga, dan langkah sampai pencatatan.

• Cara Cek Merek Sebelum Daftar ke DJKI: 6 Langkah agar Tidak Ditolak

  Sebagian besar penolakan merek bisa diprediksi sebelum biaya resmi dibayar. Ini cara cek merek sebelum daftar: dari pangkalan data DJKI, cara membaca kemiripan, sampai memilih kelas, beserta batas apa yang bisa dan tidak bisa dipastikan.

• Syarat dan Biaya Pendirian CV 2026: Sekutu, Akta, dan Risiko yang Jarang Dijelaskan

  CV masih jadi pilihan banyak usaha keluarga karena sederhana. Tetapi CV bukan badan hukum, dan sekutu yang mengurus bisa menanggung utang sampai harta pribadi. Ini syarat pendirian CV terbaru menurut Permenkum 25/2025 dan rincian biayanya.

• Syarat PT Perorangan 2026: Siapa yang Boleh, Dokumennya, dan Kewajiban Setelah Berdiri

  PT Perorangan bisa didirikan satu orang tanpa akta notaris, tetapi tidak untuk semua orang. Ini syarat PT Perorangan menurut PP 8/2021 dan Permenkum 49/2025, cara membuatnya, dan kewajiban yang bisa membuat status badan hukumnya dicabut.

• Mengundurkan Diri Dapat Uang Pisah? Ini Aturan Resminya di UU 27/2026

  Banyak karyawan mengira resign berarti melepas semua hak. Padahal Pasal 242 UU 27/2026 menjamin uang pisah dan uang penggantian hak, asalkan pengunduran diri Anda memenuhi tiga syarat sederhana.

• HRD Masih Pakai PP 35/2021 dan Alasan Efisiensi? Ini Aturan PHK yang Benar

  Seorang ibu bertanya kepada kami: HRD-nya bilang PHK masih memakai PP 35/2021 karena ada masa transisi 1 tahun. Faktanya, UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026, dan efisiensi tidak lagi tercantum sebagai alasan PHK.

• Digugat Cerai oleh Suami? Jangan Panik, Ini Hak dan Estimasi Biayanya

  Surat panggilan sidang cerai bisa datang tanpa aba-aba. Sebagai pihak yang digugat, Anda tidak membayar panjar perkara, dan Anda punya hak yang dilindungi hukum: nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan harta bersama.

• PHK Tanpa Pesangon: Kapan Boleh, Kapan Tidak (UU 27/2026)

  Bolehkah perusahaan mem-PHK tanpa pesangon? Menurut UU 27/2026 hanya untuk alasan tertentu, dan uang penggantian hak tetap wajib. Ini daftar lengkapnya.

• Prosedur PHK Menurut UU 27/2026: 5 Tahap yang Wajib Dilalui

  Prosedur PHK UU 27/2026: pencegahan, bipartit 30 hari kerja, mediasi, hingga PHI. PHK tanpa kesepakatan atau putusan inkracht batal demi hukum.

• Cara Menghitung Pesangon PHK 2026: Rumus dan Contoh

  Cara menghitung pesangon sesuai UU 27/2026: rumus pesangon, tabel masa kerja, dan simulasi pesangon gaji Rp7 juta. Pahami hak Anda sebelum menyetujui PHK.

• 10 Kewajiban Baru Pengusaha UU 27/2026: Awas Sanksi!

  UU 27 Tahun 2026 sudah berlaku. Ini 10 kewajiban baru pengusaha: aturan PKWT terbaru, alih daya, prosedur PHK, dan dana cadangan pesangon beserta pasalnya.

• Aturan PKWT UU 27/2026: Kontrak Maksimal 4 Tahun, Bukan 5

  Banyak HRD masih memakai patokan 5 tahun dari aturan lama. Sejak UU 27/2026 berlaku, karyawan kontrak paling lama 4 tahun, perpanjangannya wajib diberitahukan 7 hari sebelumnya, dan kesalahan kecil bisa mengubah status pekerja menjadi karyawan tetap.

• Cuti Bersama Tak Potong Cuti Tahunan: Aturan UU 27/2026

  Jatah 12 hari cuti Anda kini tidak bisa lagi habis dipotong cuti bersama, dan setiap 5 tahun bekerja Anda berhak libur 30 hari dengan gaji utuh. Inilah aturan cuti terbaru dalam UU 27/2026 dan cara membacanya dengan benar.

• Pesangon Menurut UU 27 Tahun 2026: Pengali 0,5 Dihapus, Ini Tabel Lengkapnya

  Tabel bulan upahnya tidak berubah, tetapi pengalinya berubah banyak. Untuk beberapa alasan PHK, pesangon kini dua kali lipat dibanding aturan lama. Berikut perbandingan lengkapnya, pasal demi pasal.

• Kapan Bisnis Perlu Review Kontrak Sebelum Tanda Tangan? 6 Tanda yang Tidak Boleh Diabaikan

  Tidak semua kontrak perlu ditelaah advokat. Tetapi ada enam keadaan ketika menandatangani tanpa review sama saja membeli kucing dalam karung.

• 7 Klausul Berbahaya dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha yang Sering Terlewat

  Satu kalimat di kontrak bisa menghabiskan keuntungan bertahun-tahun. Tujuh klausul ini paling sering merugikan pelaku usaha, beserta cara memperbaikinya.

• 7 Klausul SPK Renovasi Ruko yang Sering Merugikan Pemilik Bangunan

  SPK renovasi sering hanya dua halaman, padahal nilainya ratusan juta. Tujuh klausul ini paling sering membuat pemilik ruko menanggung risiko kontraktor.

• UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Apa yang Sudah Pasti dan Apa yang Belum

  Presiden menandatangani UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026, dan undang-undang ini diundangkan pada hari yang sama sebagai UU No. 27 Tahun 2026. Artikel ini memisahkan yang sudah pasti dari yang masih bergantung pada ketentuan peralihan dan peraturan pelaksana.

• Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan? Kini Dilarang Pasal 78 UU 27/2026

  Menahan ijazah sebagai jaminan kerja kini dilarang undang-undang, bukan lagi sekadar surat edaran. Ini isi Pasal 78 UU 27/2026, pengecualiannya yang sempit, sanksinya, langkah bila ijazah Anda ditahan, dan cara sah bagi perusahaan melindungi biaya pelatihan.

• 10 Hak Karyawan Menurut UU 27/2026 yang Sering Terlewat, dari Lembur sampai Cuti Melahirkan

  Hak normatif tidak hilang hanya karena tidak tertulis di kontrak. Ini sepuluh hak karyawan menurut UU 27/2026 yang paling sering terlewat, lengkap dengan pasalnya, untuk karyawan yang ingin tahu haknya dan pengusaha yang ingin patuh.

• Tarif Baru Pendaftaran Merek per 1 Agustus 2026: Apa yang Berubah dalam PP 30/2026

  Untuk pertama kali sejak 2016, biaya resmi pendaftaran merek untuk pemohon umum naik 55,6%. Tarif UMK tidak berubah, pencatatan hak cipta lagu justru gratis. Panduan lengkap apa yang berubah, siapa yang terdampak, dan cara menyikapinya.

• Hak Istri Saat Bercerai di Pengadilan Agama: Iddah, Mut'ah, dan yang Sering Terlewat

  Banyak istri berpisah dengan tangan kosong hanya karena tidak tahu apa yang bisa diminta. Padahal hukum memberi beberapa hak yang jelas, asal diajukan dengan cara yang benar.

• Harta Gono-Gini: Bisa Dibagi Sekaligus dalam Gugatan Cerai, atau Harus Terpisah?

  Bisa dua-duanya: dan masing-masing punya konsekuensi. Memahami perbedaannya menentukan seberapa cepat perceraian Anda selesai, dan seberapa kuat posisi Anda atas harta.

• Perceraian Pasangan Kristen: Prosesnya di Pengadilan Negeri, dan Apakah Hak Asuh Harus Masuk Gugatan

  Perceraian bagi yang bukan Muslim ditempuh di Pengadilan Negeri dengan aturan main yang berbeda dari Pengadilan Agama. Dan untuk hak asuh, jawabannya tegas: kalau tidak diminta, hakim tidak akan memutusnya.

• Mahar yang Belum Lunas Saat Bercerai: Bisa Ditagih, dan Mengapa Cara Menagihnya Menentukan

  Mahar yang disebut “hutang” di buku nikah adalah utang sungguhan, dan tidak gugur oleh perceraian. Tetapi menuntutnya lewat gugatan balik di perkara cerai punya aturan main dan konsekuensi yang perlu dipahami sebelum melangkah.

• NIB, Perizinan Berusaha, dan PB UMKU: Lima Proses yang Sering Dikira Satu

  Banyak pelaku usaha mengira izin usaha adalah satu dokumen. Kenyataannya ada lima jenjang berbeda, dan salah memahaminya bisa membuat usaha berjalan tanpa dasar hukum yang lengkap.

• Syarat dan Biaya Pendirian PT 2026: Urutan yang Benar dari Nama sampai NIB

  Syarat pendirian PT, rincian biayanya, dan urutan langkah dari pengecekan nama sampai NIB. Termasuk kewajiban baru sejak Permenkum 49/2025 yang sering terlewat oleh PT yang baru berdiri.

• PP 28 Tahun 2025: Apa yang Berubah dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

  PP 28/2025 mencabut PP 5/2021 dan menata ulang cara izin usaha diterbitkan di OSS. Yang paling terasa bagi pelaku usaha: tenggat layanan yang lebih jelas, aturan peralihan untuk izin lama, dan tenggat bayar PNBP yang bisa membuat permohonan gugur.

• PT Perorangan, PT, atau CV? Perbandingan Lengkap untuk Memilih Bentuk Usaha 2026

  Tiga bentuk usaha paling populer dibandingkan apa adanya: siapa yang boleh mendirikan, cara pendirian, tanggung jawab atas utang, kebutuhan investor, dan kewajiban setelah berdiri. Plus cara memilih berdasarkan rencana usaha Anda, bukan selisih biaya.

• Isi Perjanjian Kerja Sama yang Baik: 10 Klausul Wajib dan Cara Menulisnya

  Sengketa kerja sama jarang lahir dari klausul yang ada, hampir selalu dari klausul yang lupa ditulis. Ini sepuluh klausul yang wajib ada di perjanjian kerja sama, dasar hukumnya, dan cara menulisnya agar tidak multitafsir.

• Cara Daftar Merek di DJKI 2026: Syarat, Biaya Resmi, dan Tahapan sampai Sertifikat

  Panduan lengkap cara daftar merek di DJKI: apa yang bisa didaftarkan, dokumen yang disiapkan, biaya resmi terbaru menurut PP 30/2026, dan tenggat tiap tahap sampai sertifikat terbit.

• Merek Ditolak DJKI? Penyebab Paling Umum dan Langkah Hukum yang Masih Terbuka

  Surat usulan penolakan dari DJKI bukan vonis final. Ini penyebab merek ditolak yang paling sering, cara menanggapinya dalam 30 hari kerja, sampai jalur banding dan gugatan bila tetap ditolak.

• Cara Mengurus Perceraian di Pengadilan: Syarat, Alur Sidang, Biaya, sampai Akta Cerai

  Panduan lengkap mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: pengadilan mana yang berwenang, syarat dan alasan cerai, dokumen, alur sidang termasuk lewat e-Court, komponen biaya, sampai akta cerai terbit.

• Hak Asuh Anak Setelah Cerai: Apa yang Dinilai Hakim dan Cara Mengajukannya

  Siapa yang mendapat hak asuh bukan soal siapa yang lebih kaya atau siapa ibunya. Kajian ini menjelaskan aturan hak asuh di Pengadilan Agama dan Negeri, hal yang dinilai hakim, bukti yang perlu disiapkan, dan hak akses orang tua yang tidak memegang hak asuh.

• Perjanjian Pranikah: Isi, Syarat, Biaya, dan Cara Membuatnya agar Sah

  Perjanjian pranikah bukan tanda tidak percaya. Panduan ini menjelaskan apa yang boleh diatur, syarat agar sah dan mengikat pihak ketiga, cara membuat dan mencatatkannya, serta mengapa pasangan perkawinan campuran hampir selalu membutuhkannya.

• Beda PKWT dan PKWTT Menurut UU 27/2026: Karyawan Kontrak vs Karyawan Tetap

  Karyawan kontrak dan karyawan tetap berbeda bukan hanya di status, tetapi juga di masa percobaan, bentuk perjanjian, cara berakhir, dan hak saat berhenti. Ini perbandingan lengkapnya menurut UU 27/2026, termasuk kapan kontrak berubah menjadi tetap demi hukum.

• Pembagian Warisan Tanpa Wasiat: Siapa Dapat Berapa Menurut Hukum Islam, Perdata, dan Adat

  Bila orang tua meninggal tanpa wasiat, warisan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi keluarga. Panduan ini menjelaskan bagian masing-masing ahli waris menurut KHI dan KUHPerdata, surat keterangan ahli waris, dan langkah mengurusnya sampai balik nama.