Perjanjian Pascanikah: Cara Pisah Harta Setelah Menikah dan Risikonya

Sudah menikah tanpa perjanjian pranikah? Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, pisah harta tetap bisa dibuat. Panduan ini menjelaskan syarat, cara mengatur harta yang sudah terlanjur bercampur, perlindungan bagi pihak ketiga, dan langkah sampai pencatatan.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 14 Nov 2026 · 10 menit baca

Ringkasan

• Sejak Putusan MK 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, bukan hanya sebelum atau pada saat menikah.
• Harta bersama yang sudah ada tidak otomatis terpisah. Perjanjian harus mengatur pembagiannya secara tegas dan tidak boleh merugikan pihak ketiga seperti kreditor.
• Perjanjian dibuat dengan akta notaris lalu dicatatkan di KUA atau Dukcapil agar dapat dipakai terhadap bank dan Kantor Pertanahan.

Banyak pasangan baru memikirkan pisah harta setelah beberapa tahun menikah. Pemicunya beragam: salah satu pihak mulai berusaha dan mengambil pinjaman, ada rencana membeli rumah, ada warisan keluarga yang ingin dijaga, atau pasangan WNI dan WNA baru sadar rumah tidak bisa dibeli dengan hak milik. Sampai tahun 2016, jawabannya sederhana dan mengecewakan: sudah terlambat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang diucapkan 27 Oktober 2016 mengubah itu. Perjanjian pascanikah, atau postnuptial agreement, kini dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Panduan ini membahas cara membuatnya dengan benar, karena membuat pisah harta di tengah perkawinan punya risiko yang tidak ada pada perjanjian pranikah.

Dasar hukumnya: Pasal 29 UU Perkawinan setelah Putusan MK

Semula Pasal 29 UU 1/1974 hanya mengizinkan perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan MK memperluas maknanya sehingga perjanjian dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Pokok aturannya sekarang:

• Dibuat tertulis atas persetujuan bersama dan disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
• Tidak boleh melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan.
• Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Untuk perjanjian pascanikah, tanggal berlakunya sebaiknya ditulis tegas.
• Dapat diubah atau dicabut atas persetujuan bersama, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Nasib harta yang sudah terlanjur bercampur

Inilah bagian yang paling sering keliru. Menurut Pasal 35 UU 1/1974, harta yang diperoleh selama perkawinan sebelum perjanjian dibuat sudah berstatus harta bersama. Menandatangani perjanjian pisah harta tidak otomatis memisahkannya. Ada dua pilihan yang lazim:

Pilihan kedua butuh daftar aset yang rinci, termasuk nomor sertifikat, rekening, dan saham. Tanpa daftar itu, sengketa justru bergeser ke pertanyaan aset mana yang sudah dibagi dan mana yang belum.

Perlindungan pihak ketiga: risiko yang perlu dipahami

Perjanjian pascanikah tidak boleh dipakai untuk menghindari utang. Bila pasangan sudah punya kewajiban kepada bank atau kreditor lain saat perjanjian dibuat, perjanjian tidak dapat merugikan hak kreditor tersebut. Pemindahan aset ke nama pasangan menjelang usaha bermasalah dapat dipersoalkan.

Paling dibutuhkan pasangan perkawinan campuran

Pasal 21 ayat (1) UUPA menetapkan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. WNI yang menikah dengan WNA tanpa pisah harta menghadapi masalah: tanah yang ia beli masuk harta bersama yang juga dimiliki pasangan WNA, sehingga ia tidak dapat memegang hak milik atau hak guna bangunan dan dalam praktik hanya dapat memperoleh hak pakai. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 lahir justru dari permohonan seorang WNI dalam keadaan ini.

Dengan perjanjian pascanikah yang tegas memisahkan harta dan dicatatkan, WNI dapat membeli tanah atas namanya sendiri dengan hak milik. Perjanjian sebaiknya dibuat sebelum transaksi properti, bukan sesudahnya.

Apa bedanya dengan perjanjian pranikah?

Karena itu perjanjian pascanikah sebaiknya tidak dibuat saat hubungan sedang di ujung tanduk atau ketika usaha sedang ditagih. Perjanjian yang lahir dari keadaan terdesak lebih mudah dipersoalkan, baik oleh pasangan maupun oleh pihak ketiga. Waktu terbaik adalah ketika keadaan tenang dan rencananya jelas, misalnya sebelum mendirikan usaha atau sebelum membeli properti.

Cara membuat perjanjian pascanikah

1. Inventarisasi harta dan utang (Suami dan istri): Pisahkan harta bawaan, harta bersama, dan utang yang sedang berjalan beserta kreditornya.
2. Tentukan model pisah harta (Suami dan istri): Pilih pisah harta ke depan atau menyeluruh, dan tentukan tanggal mulai berlakunya.
3. Susun dan tandatangani akta (Notaris): Akta memuat daftar pembagian harta bersama yang sudah ada bila memilih model menyeluruh.
4. Catatkan perjanjian (KUA atau Dukcapil): Bagi yang beragama Islam pencatatan di KUA, mengikuti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017. Bagi yang lain di Dukcapil. Pencatatan membuat perjanjian dapat dipakai terhadap pihak ketiga.
5. Tindak lanjut aset (Suami dan istri): Bila ada aset yang berpindah kepemilikan sesuai perjanjian, proses peralihannya di Kantor Pertanahan, bank, atau perusahaan dijalankan terpisah.

Biaya perjanjian pascanikah biasanya lebih besar dari perjanjian pranikah karena ada pekerjaan inventarisasi dan pembagian harta yang sudah ada. Di CML biayanya ditentukan setelah assessment.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019: Perjanjian perkawinan (Pasal 29) dan harta bersama (Pasal 35)
• Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: Perjanjian dapat dibuat selama perkawinan
• UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA): Hak milik hanya untuk WNI (Pasal 21)
• SE Dirjen Bimas Islam B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017: Pencatatan perjanjian perkawinan di KUA