Hak Istri Saat Bercerai di Pengadilan Agama: Iddah, Mut'ah, dan yang Sering Terlewat

Banyak istri berpisah dengan tangan kosong hanya karena tidak tahu apa yang bisa diminta. Padahal hukum memberi beberapa hak yang jelas, asal diajukan dengan cara yang benar.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 6 Jul 2026 · 8 menit baca

Ringkasan

• Saat suami menjatuhkan talak, istri berhak atas mut'ah (pemberian perpisahan), nafkah selama masa iddah, pelunasan mahar yang belum dibayar, dan biaya anak.
• Nafkah yang dulu tidak diberikan suami selama pernikahan (nafkah madhiyah) juga bisa dituntut, ini yang paling sering terlewat.
• Hak-hak ini tidak datang sendiri. Di Pengadilan Agama, ia harus diminta lewat gugatan balik, dengan tenggat yang ketat.
• Bila istri yang menggugat cerai, hak-hak ini tetap bisa diperoleh sepanjang ia tidak terbukti nusyuz (membangkang).

Ada satu pola yang sering kami temui: seorang istri datang setelah perceraiannya selesai, lalu bertanya, “Apa saya masih bisa minta sesuatu?” Jawabannya sering kali: seharusnya bisa, kalau saja diminta sejak awal. Perceraian di Pengadilan Agama bukan sekadar soal putusnya ikatan. Ia juga menentukan apa yang menjadi hak Anda setelahnya, dan hukum, dalam hal ini, sebenarnya cukup berpihak. Masalahnya, hak-hak itu tidak jatuh dari langit. Ia harus diminta.

Dua jalan perceraian, dua posisi yang berbeda

Di Pengadilan Agama, perceraian ditempuh lewat dua pintu. Cerai talak: suami yang mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak, dan istri berkedudukan sebagai termohon. Cerai gugat: istri yang mengajukan gugatan, suami sebagai tergugat. Perbedaan istilah ini berpengaruh langsung pada bagaimana hak-hak istri bisa diperjuangkan di ruang sidang, seperti akan kita lihat di bagian berikutnya.

Empat hak yang lahir dari talak

Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 149, merinci apa yang wajib diberikan bekas suami ketika perkawinan putus karena talak. Mari kita bedah satu per satu dengan bahasa sehari-hari.

Mut’ah. Ini semacam pemberian perpisahan, bisa berupa uang, bisa barang, yang diberikan suami kepada istri yang ia ceraikan. Besarnya tidak ditetapkan angka pasti; Pasal 160 KHI menyebut “sesuai kepatutan dan kemampuan suami”. Dalam praktik, hakim melihat lamanya pernikahan, penghasilan suami, dan bagaimana istri diperlakukan. Satu pengecualian: mut’ah tidak wajib bila perceraian terjadi sebelum suami-istri pernah berhubungan badan (dalam KHI disebut qobla al-dukhul).

Nafkah iddah. Setelah talak, istri menjalani masa tunggu yang disebut iddah, umumnya tiga kali suci, atau sampai melahirkan bila sedang hamil. Selama masa ini, suami tetap wajib menanggung nafkah, tempat tinggal, dan pakaian. Kewajiban ini gugur hanya bila istri dijatuhi talak ba’in (talak yang tidak bisa dirujuk) atau terbukti nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.

Mahar yang belum lunas. Bila di akad nikah mahar disebut “hutang” atau baru dibayar sebagian, sisanya wajib dilunasi saat bercerai, seluruhnya jika sudah pernah berhubungan badan, separuh jika belum. Soal mahar terhutang ini punya seluk-beluk sendiri; kami bahas terpisah di artikel tentang mahar terhutang dan gugatan balik.

Biaya anak. Bekas suami wajib menanggung biaya pemeliharaan anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun. Ini terpisah dari soal siapa yang mengasuh, ayah tetap menanggung biaya walaupun anak tinggal bersama ibu.

Hak-hak ini tidak otomatis. Begini cara memintanya

Inilah bagian yang menentukan. Dalam cerai talak, suami datang ke pengadilan memohon izin menjatuhkan talak. Kalau istri hanya diam, hadir, tidak keberatan, lalu pulang, pengadilan bisa saja memutus perceraian tanpa menetapkan mut’ah atau nafkah iddah sama sekali. Untuk mendapatkannya, istri perlu mengajukan gugatan balik (dalam bahasa hukum acara disebut rekonvensi): di dalam perkara yang sama, ia balik menuntut hak-haknya.

Waktunya sempit. Gugatan balik harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama istri atas permohonan suami. Lewat dari itu, pintunya tertutup dalam perkara tersebut, dan istri harus mengajukan gugatan baru yang terpisah, lebih lama, lebih mahal, dan kadang lebih sulit dieksekusi. Bila Anda baru saja menerima panggilan sidang, baca panduan digugat cerai oleh suami: hak dan estimasi biayanya.

Memang benar, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan ex officio, karena jabatannya: untuk membebankan mut’ah dan nafkah iddah kepada suami meskipun istri tidak memintanya. Ini bentuk perlindungan bagi istri yang tidak paham hukum. Tetapi kewenangan ini bersifat “dapat”, bukan “wajib”, dan besarannya sering kali seadanya bila tidak ada bukti dan argumen dari pihak istri. Menggantungkan nasib pada inisiatif hakim adalah pilihan yang berisiko.

1. Kumpulkan bukti sejak sebelum sidang (Istri (didampingi CML)): Bukti penghasilan suami, bukti nafkah yang tidak diberikan, buku nikah (untuk melihat status mahar), kebutuhan bulanan anak. Tanpa angka, hakim akan menetapkan angka sendiri, dan biasanya kecil.
2. Ajukan gugatan balik bersama jawaban pertama (Istri (didampingi CML)): Menuntut mut’ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah bila ada, pelunasan mahar, dan biaya anak, dengan angka dan alasan yang terukur.
3. Pembuktian dan putusan (Pengadilan Agama): Hakim menilai kelayakan tuntutan dan kemampuan suami, lalu menetapkan besarannya dalam satu putusan bersama perceraian.

Bagaimana kalau istri yang mengajukan cerai?

Dulu ada anggapan: kalau istri yang menggugat cerai, ia kehilangan hak atas nafkah iddah dan mut’ah. Anggapan ini sudah tidak sepenuhnya benar. Mahkamah Agung, melalui hasil rapat pleno kamar agama, telah menegaskan bahwa dalam cerai gugat pun istri dapat memperoleh nafkah iddah dan mut’ah, sepanjang ia tidak terbukti nusyuz. Artinya, istri yang menggugat cerai karena suaminya menelantarkan atau menyakitinya tidak lantas kehilangan haknya hanya karena ia yang lebih dulu ke pengadilan.

Sedang menghadapi perceraian dan belum tahu apa saja yang bisa Anda minta? Ceritakan situasi Anda, assessment awal CML tanpa biaya, sebelum ada langkah hukum apa pun. Mulai bicarakan dengan CML →

Dasar hukum

• Kompilasi Hukum Islam Pasal 149: Kewajiban bekas suami saat talak: mut’ah, nafkah iddah, mahar terhutang, biaya anak
• Kompilasi Hukum Islam Pasal 152, 158 sampai 160: Nafkah iddah dan syarat serta besaran mut’ah
• UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan bagi bekas istri
• Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA (SEMA No. 3 Tahun 2018): Hak nafkah iddah dan mut’ah bagi istri dalam cerai gugat sepanjang tidak nusyuz