Mahar yang Belum Lunas Saat Bercerai: Bisa Ditagih, dan Mengapa Cara Menagihnya Menentukan

Mahar yang disebut “hutang” di buku nikah adalah utang sungguhan, dan tidak gugur oleh perceraian. Tetapi menuntutnya lewat gugatan balik di perkara cerai punya aturan main dan konsekuensi yang perlu dipahami sebelum melangkah.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 31 Agu 2026 · 8 menit baca

Ringkasan

• Mahar adalah hak pribadi istri sejak diberikan. Bila belum ditunaikan saat akad, ia menjadi utang suami, dan tetap harus dilunasi saat bercerai.
• Buku nikah adalah bukti utamanya: apakah mahar dicatat “tunai” atau “hutang” menentukan mudah-sulitnya penagihan.
• Dalam perkara cerai talak, istri dapat menagihnya lewat gugatan balik (rekonvensi), harus diajukan bersama jawaban pertama, tidak bisa belakangan.
• Berbeda dari nafkah iddah dan mut’ah, utang mahar tidak gugur walau istri dituduh nusyuz, karena sifatnya utang, bukan nafkah.

Di banyak akad nikah, mahar disebut dengan lantang, seperangkat alat salat, sejumlah uang, kadang emas, lalu ditambah satu kata kecil yang jarang diperhatikan: “tunai” atau “hutang”. Bertahun-tahun kemudian, ketika pernikahan berakhir di Pengadilan Agama, satu kata itu tiba-tiba bernilai. Karena mahar yang tercatat sebagai hutang adalah utang dalam arti yang sesungguhnya, dan perceraian tidak menghapusnya. Yang jadi pertanyaan bagi banyak istri bukan lagi “apakah bisa ditagih”, melainkan “bagaimana cara menagihnya, dan apa akibatnya”.

Mahar adalah hak istri, dan yang belum dibayar adalah utang

Kompilasi Hukum Islam menempatkan mahar dengan sangat jelas. Ia wajib diberikan calon suami kepada calon istri, dan sejak diberikan, ia menjadi hak pribadi istri: bukan harta bersama, bukan harta keluarga. Penyerahannya pada prinsipnya tunai. Tetapi bila istri menyetujui, sebagian atau seluruhnya boleh ditangguhkan, dan KHI menyatakan tanpa berbelit: mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang suami.

Konsekuensinya mengikuti logika utang pada umumnya. Ia tidak lenyap karena waktu berlalu, dan tidak lenyap karena pernikahan berakhir. KHI bahkan menegaskannya sekali lagi dalam pasal tentang akibat talak: bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, atau separuhnya bila perceraian terjadi sebelum pasangan pernah berhubungan badan.

Buku nikah adalah bukti yang menentukan

Di sinilah kajian ini menjadi praktis. Akta nikah mencatat mahar beserta keterangannya: tunai atau hutang. Bila tertulis “hutang”, posisi istri kuat, dokumen resmi negara mencatat bahwa suami berutang. Bila tertulis “tunai” padahal kenyataannya belum dibayar, posisinya menjadi jauh lebih sulit: istri harus membuktikan bahwa catatan resmi itu tidak sesuai kenyataan, dan itu bukan pembuktian yang ringan. Karena itu, bagi yang belum menikah dan sepakat maharnya ditangguhkan: pastikan penghulu mencatatnya sebagai hutang. Satu kata di buku nikah itu adalah perlindungan hukum Anda.

Menagih lewat gugatan balik: aturan mainnya

Dalam cerai talak, istri berkedudukan sebagai termohon, pihak yang “digugat”. Untuk menuntut haknya di perkara yang sama, ia mengajukan rekonvensi: gugatan balik dari pihak yang digugat kepada pihak yang menggugat, diperiksa bersama dalam satu perkara. Hukum acara perdata mengaturnya dalam HIR Pasal 132a dan 132b. Mahar terhutang adalah salah satu tuntutan yang lazim diajukan lewat jalur ini, bersama mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah yang dulu tidak dibayar.

Ada satu aturan yang tidak bisa ditawar: gugatan balik harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama istri atas permohonan talak. Bukan di sidang berikutnya, bukan setelah pembuktian. Lewat dari titik itu, gugatan balik tidak dapat diajukan lagi dalam perkara tersebut. Ini alasan mengapa sidang pertama, yang oleh banyak orang dianggap “baru pembukaan”, justru adalah momen paling menentukan bagi istri.

Apa implikasinya bila mahar dimasukkan ke gugatan balik

Pertama, soal efisiensi: semua diputus dalam satu putusan. Perceraian, mut’ah, nafkah, dan mahar terhutang selesai bersamaan, tanpa perkara susulan. Kedua, soal kekuatan eksekusi: di banyak Pengadilan Agama, pengucapan ikrar talak oleh suami dapat digantungkan pada pelunasan kewajiban yang telah diputus lebih dulu. Artinya, suami yang ingin perceraiannya tuntas punya dorongan nyata untuk membayar, sesuatu yang tidak Anda dapatkan bila mahar ditagih lewat gugatan terpisah setelah bercerai.

Ketiga, soal beban pembuktian, dan di sini ada sisi yang perlu diwaspadai. Begitu Anda menuntut, Anda yang harus membuktikan. Bila buku nikah mencatat “hutang”, pembuktian ringan. Bila tidak, tuntutan mahar berisiko ditolak, dan penolakan itu tercatat dalam putusan. Menuntut dengan bukti yang lemah kadang lebih merugikan daripada tidak menuntut, karena menutup kemungkinan di kemudian hari. Inilah mengapa keputusan memasukkan mahar ke gugatan balik seharusnya diambil setelah dokumen diperiksa, bukan karena dorongan perasaan.

Kalau kesempatan gugatan balik sudah lewat

Belum tentu habis. Mahar terhutang tetap utang, dan utang dapat ditagih lewat gugatan tersendiri setelah perceraian berkekuatan hukum tetap. Bedanya: perkara baru, proses baru, dan tanpa dorongan ikrar talak yang membuat suami bergegas membayar. Lebih panjang jalannya, tetapi haknya tidak hilang.

Ragu apakah mahar Anda tercatat sebagai hutang, atau bagaimana menuntutnya di perkara cerai yang sedang berjalan? CML memeriksa dokumen dan posisi hukum Anda sebelum sidang pertama, saat semuanya masih bisa diperjuangkan. Mulai bicarakan →

Dasar hukum

• Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 sampai 35: Kewajiban mahar, mahar sebagai hak pribadi istri, mahar yang ditangguhkan menjadi hutang
• Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf c: Kewajiban bekas suami melunasi mahar terhutang saat talak
• HIR Pasal 132a sampai 132b / RBg Pasal 157 sampai 158: Gugatan balik (rekonvensi) dan kewajiban mengajukannya bersama jawaban pertama
• UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1): Tuntutan hak istri dapat diajukan bersama perceraian atau sesudahnya