Kalkulator Pesangon PHK Sesuai UU No. 27 Tahun 2026
Hitung estimasi pesangon, UPMK, dan UPH sesuai UU No. 27 Tahun 2026 (pengali 0,5 dihapus), dan cek apakah tunjangan tetap sudah masuk dasar upah.
Panduan Menghitung Pesangon Menurut UU No. 27 Tahun 2026
Cara Menghitung Uang Pesangon, UPMK, dan UPH Menurut UU 27/2026
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan dan mulai berlaku pada 28 Oktober 2026. Menurut Pasal 232, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) serta uang penggantian hak (UPH), dengan faktor pengali sesuai alasan PHK. Dasar upahnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234).
| Masa kerja | Uang pesangon (Pasal 232 ayat (2)) |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
| Masa kerja | UPMK (Pasal 232 ayat (3)) |
|---|---|
| 3 sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
UPH meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB (Pasal 232 ayat (4)).
Contoh. Pekerja dengan masa kerja 5 tahun 3 bulan dan upah Rp8.000.000 terkena PHK karena perusahaan tutup setelah rugi 2 tahun (Pasal 237). Uang pesangon 1 × 6 bulan upah = Rp48.000.000, UPMK 1 × 2 bulan upah = Rp16.000.000, dan sisa cuti 6 hari dengan pola 5 hari kerja = 6 × Rp8.000.000 ÷ 21 = Rp2.285.714. Total estimasi minimum Rp66.285.714 sebelum pajak. Menurut PP 35/2021, alasan yang sama hanya memakai pengali 0,5 sehingga totalnya Rp42.285.714.
Perubahan Pengali Pesangon: PP 35/2021 dan UU 27/2026
Perubahan terbesar ada pada faktor pengali. UU 27/2026 tidak lagi memakai pengali 0,5 atau 0,75, sehingga pengali uang pesangon paling rendah 1 kali untuk setiap alasan PHK yang memberikan pesangon.
| Alasan PHK | PP 35/2021 | UU 27/2026 |
|---|---|---|
| Penggabungan/pengambilalihan, pekerja tidak bersedia melanjutkan | 1 × UP, 1 × UPMK | 1 × UP, 1 × UPMK (Pasal 236 ayat (1)) |
| Penggabungan/pengambilalihan, pemberi kerja tidak bersedia menerima | 1 × UP, 1 × UPMK | 2 × UP, 1 × UPMK (Pasal 236 ayat (2)) |
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun | 0,5 × UP, 1 × UPMK | 1 × UP, 1 × UPMK (Pasal 237) |
| Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik | 1 × UP, 1 × UPMK | 1 × UP, 1,5 × UPMK (Pasal 238) |
| Keadaan memaksa (kahar) | 0,5 atau 0,75 × UP, 1 × UPMK | 1 × UP, 1 × UPMK (Pasal 239) |
| PKPU atau pailit | 0,5 atau 1 × UP, 1 × UPMK | 1 × UP, 1 × UPMK (Pasal 240) |
| Permohonan PHK oleh pekerja karena perbuatan pemberi kerja | 1 × UP, 1 × UPMK | 2 × UP, 1 × UPMK (Pasal 241 ayat (1)) |
| Pelanggaran setelah SP 1, 2, dan 3 | 0,5 × UP, 1 × UPMK | 1 × UP, 1 × UPMK (Pasal 244) |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja | 2 × UP, 1 × UPMK | 2 × UP, 2 × UPMK (Pasal 246) |
| Memasuki usia pensiun | 1,75 × UP, 1 × UPMK | 2 × UP, 1 × UPMK (Pasal 247) |
| Pekerja meninggal dunia | 2 × UP, 1 × UPMK | 2 × UP, 1 × UPMK (Pasal 249) |
| Mengundurkan diri, mangkir | UPH dan uang pisah | UPH dan uang pisah, paling sedikit 1 bulan upah bila belum diatur (Pasal 233, 242, 243) |
Pasal 231 UU 27/2026 juga tidak lagi mencantumkan efisiensi dan pelanggaran bersifat mendesak sebagai alasan PHK. Untuk usaha mikro dan kecil, besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja (Pasal 250). PHK yang terjadi sebelum 28 Oktober 2026 tetap dihitung dengan PP 35/2021, dan kalkulator memilih aturannya otomatis dari tanggal PHK.
Perbedaan Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap pada Slip Gaji
Dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya (Pasal 234 UU 27/2026), bukan total gaji yang dibawa pulang. Di sinilah selisih nilai paling sering terjadi, karena label di slip gaji belum tentu sesuai dengan sifat pembayarannya.
- Tunjangan tetap dibayar secara teratur dalam jumlah yang sama dan tidak bergantung pada kehadiran, seperti tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, atau tunjangan perumahan.
- Tunjangan tidak tetap dikaitkan dengan kehadiran atau prestasi, seperti tunjangan kehadiran dan tunjangan shift.
- Titik rawan: tunjangan makan dan transport. Bila dibayar teratur setiap bulan tanpa dikaitkan dengan kehadiran, tunjangan ini tergolong tetap walaupun di slip disebut tidak tetap.
- Tidak masuk dasar upah: lembur, bonus, insentif, komisi, dan THR.
Kalkulator Pesangon CML menghitung dua versi dasar upah, yaitu menurut label slip dan menurut sifat pembayarannya, lalu menampilkan selisihnya. Untuk upah harian, upah sebulan sama dengan 30 kali upah sehari (Pasal 234 ayat (2)).
Uang Kompensasi untuk Pekerja Kontrak (PKWT)
Pekerja PKWT yang kontraknya berakhir tidak menerima pesangon, tetapi berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerjanya (Pasal 88 UU 27/2026). Sampai peraturan pelaksana baru terbit, rinciannya masih mengikuti Pasal 15 dan Pasal 16 PP 35/2021, yang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310): untuk masa kerja paling sedikit 1 bulan, masa kerja dalam bulan dibagi 12, dikali 1 bulan upah pokok ditambah tunjangan tetap.
Panduan PHK dan Pesangon Lainnya
Sebelum atau sesudah menghitung, pelajari juga panduan berikut yang ditulis dan ditinjau advokat:
- Cara menghitung pesangon PHK 2026: rumus dan contoh simulasi
- PHK tanpa pesangon: kapan boleh, kapan tidak
- Prosedur PHK menurut UU 27/2026: 5 tahap yang wajib dilalui
- UU 27 Tahun 2026: 10 kewajiban baru pengusaha
- Pesangon menurut UU 27/2026: pengali 0,5 dihapus
Untuk pendampingan bipartit, mediasi, atau Pengadilan Hubungan Industrial, lihat layanan PHK dan perselisihan hubungan industrial.
Bagaimana dengan Pelanggaran Bersifat Mendesak?
Untuk PHK sejak 28 Oktober 2026, Pasal 231 UU 27/2026 tidak lagi mencantumkan pelanggaran bersifat mendesak. Pelanggaran terhadap perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB ditempuh melalui surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga, dengan hak 1 × uang pesangon dan 1 × UPMK (Pasal 244). Dugaan tindak pidana yang membuat pekerja ditahan diatur tersendiri dalam Pasal 245. Untuk PHK sebelum tanggal itu, kalkulator tetap memakai Pasal 52 PP 35/2021, termasuk modul pelanggaran bersifat mendesak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah hasil kalkulator adalah hak yang pasti saya terima?
Tidak. Hasilnya adalah estimasi minimum menurut aturan yang berlaku pada tanggal PHK, berdasarkan data yang Anda isi. Nilai akhir bergantung pada fakta, dokumen, dan kesepakatan atau putusan dalam penyelesaian perselisihan.
Apakah pengali pesangon 0,5 kali sudah dihapus?
Ya, untuk PHK sejak 28 Oktober 2026. Pasal 236 sampai Pasal 249 UU 27/2026 memakai pengali paling rendah 1 kali untuk setiap alasan PHK yang memberikan uang pesangon. PHK sebelum tanggal itu tetap mengikuti PP 35/2021.
Bagaimana cara menghitung uang penghargaan masa kerja?
UPMK baru timbul setelah masa kerja 3 tahun, yaitu 2 bulan upah, lalu naik bertahap setiap 3 tahun sampai 10 bulan upah untuk masa kerja 24 tahun atau lebih (Pasal 232 ayat (3) UU 27/2026). Nilai itu dikalikan pengali sesuai alasan PHK.
Berapa uang pisah bila perusahaan belum mengaturnya?
Paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat (2) UU 27/2026). Bila perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB sudah mengatur besaran yang lebih baik, yang berlaku adalah ketentuan perusahaan tersebut.
Apakah pekerja kontrak (PKWT) mendapat pesangon?
Tidak. Pekerja PKWT yang kontraknya berakhir berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88 UU 27/2026), yang saat ini dihitung masa kerja dalam bulan dibagi 12, dikali satu bulan upah.
Apakah pesangon dikenai pajak?
Ya. Pesangon dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat final sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalkulator menampilkan nilai bruto.