Cara Menghitung Pesangon PHK 2026: Rumus dan Contoh
Cara menghitung pesangon sesuai UU 27/2026: rumus pesangon, tabel masa kerja, dan simulasi pesangon gaji Rp7 juta. Pahami hak Anda sebelum menyetujui PHK.
Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · · 7 menit baca
Ringkasan
- Rumus pesangon: (pengali × tabel uang pesangon × upah) + (pengali × tabel UPMK × upah) + uang penggantian hak, ditambah uang pisah untuk alasan tertentu.
- Dasar upah adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234 UU 27/2026). Lembur, bonus, dan tunjangan per kehadiran tidak ikut.
- Sejak 28 Oktober 2026 pengali 0,5 dihapus. Untuk gaji Rp7 juta dan masa kerja 5 tahun, PHK karena perusahaan tutup akibat rugi kini bernilai sekitar Rp58 juta, bukan Rp37 juta.
Menerima kabar PHK, atau mendengar kabar bahwa PHK akan terjadi, hampir selalu memunculkan satu pertanyaan: berapa sebenarnya hak saya? Panduan ini menjawabnya langsung. Anda akan mempelajari cara menghitung pesangon langkah demi langkah, rumus pesangon yang dipakai, tabel berdasarkan masa kerja, dan simulasi pesangon dengan angka nyata. Seluruh hitungan pesangon di sini memakai pesangon UU terbaru, yaitu UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Satu hal yang perlu diingat sejak awal: angka dari undang-undang adalah batas minimum. Perusahaan boleh memberi lebih besar melalui perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB, tetapi tidak boleh memberi lebih kecil.
Apa Itu Pesangon dan Komponennya?
Dalam percakapan sehari-hari, "pesangon" biasanya dipakai untuk menyebut seluruh uang yang diterima saat PHK. Secara hukum, uang itu terdiri dari beberapa komponen yang dihitung terpisah (Pasal 232 UU 27/2026).
Uang pesangon (UP)
Komponen terbesar. Jumlahnya 1 sampai 9 bulan upah, bergantung pada masa kerja, lalu dikali faktor pengali sesuai alasan PHK.
Uang penghargaan masa kerja (UPMK)
Penghargaan untuk masa kerja yang panjang. Baru muncul setelah masa kerja 3 tahun, dengan besaran 2 sampai 10 bulan upah.
Uang penggantian hak (UPH)
Hak yang belum Anda terima: sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, ongkos pulang ke tempat Anda diterima bekerja, dan hak lain yang diatur perusahaan. UPH dibayarkan untuk semua alasan PHK.
Uang pisah
Diberikan untuk alasan tertentu, misalnya mengundurkan diri atau mangkir, yang tidak mendapat UP dan UPMK. Bila perusahaan belum mengatur besarnya, patokannya paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233).
Upah yang dipakai sebagai dasar hitungan pesangon
Dasar hitungan pesangon adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234). Ukurannya adalah cara tunjangan itu dibayar, bukan sebutannya di slip gaji.
| Komponen di slip gaji | Masuk dasar upah? |
|---|---|
| Upah pokok | Ya |
| Tunjangan jabatan, keluarga, atau perumahan yang jumlahnya sama setiap bulan | Ya |
| Tunjangan makan atau transport yang dihitung per hari hadir | Tidak |
| Tunjangan makan atau transport yang dibayar sama setiap bulan, hadir atau tidak | Perlu dicek, bisa termasuk tunjangan tetap |
| Lembur, bonus, insentif, komisi, THR | Tidak |
Rumus Menghitung Pesangon
Total = (pengali UP × bulan upah tabel UP × upah) + (pengali UPMK × bulan upah tabel UPMK × upah) + UPH + uang pisah (bila berlaku)
Lima langkah menerapkan rumus pesangon
- Cek tanggal PHK. Sejak 28 Oktober 2026 berlaku UU 27/2026 (Pasal 313). PHK sebelum tanggal itu memakai PP 35/2021.
- Hitung masa kerja dalam tahun penuh. Masa kerja 4 tahun 11 bulan tetap dihitung 4 tahun.
- Tentukan upah sebulan. Upah pokok ditambah tunjangan tetap.
- Lihat tabel, lalu kalikan dengan pengali sesuai alasan PHK.
- Tambahkan UPH (sisa cuti, ongkos pulang) dan uang pisah bila berlaku.
Faktor pengali menurut alasan PHK
| Alasan PHK | Pengali UP | Pengali UPMK | Pasal |
|---|---|---|---|
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut | 1× | 1× | 237 |
| Perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik | 1× | 1,5× | 238 |
| Keadaan memaksa (kahar), PKPU, atau pailit | 1× | 1× | 239, 240 |
| Penggabungan atau pengambilalihan; Anda tidak bersedia melanjutkan | 1× | 1× | 236 ayat (1) |
| Penggabungan atau pengambilalihan; perusahaan tidak bersedia menerima Anda | 2× | 1× | 236 ayat (2) |
| Anda mengajukan PHK karena perusahaan, misalnya, telat membayar upah 3 bulan berturut-turut | 2× | 1× | 241 ayat (1) |
| Pelanggaran setelah surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga | 1× | 1× | 244 |
| Sakit berkepanjangan atau disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan | 2× | 2× | 246 |
| Pensiun | 2× | 1× | 247 |
| Meninggal dunia (diterima ahli waris) | 2× | 1× | 249 |
| Mengundurkan diri atau mangkir | Tidak ada | Tidak ada | 242, 243 (hanya UPH dan uang pisah) |
Tabel Pesangon Berdasarkan Masa Kerja
Tabel ini adalah angka dasar sebelum dikali pengali (Pasal 232 ayat (2) dan (3) UU 27/2026).
| Masa kerja | Uang pesangon | UPMK |
|---|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah | - |
| 1 tahun | 2 bulan upah | - |
| 2 tahun | 3 bulan upah | - |
| 3 tahun | 4 bulan upah | 2 bulan upah |
| 4 tahun | 5 bulan upah | 2 bulan upah |
| 5 tahun | 6 bulan upah | 2 bulan upah |
| 6 tahun | 7 bulan upah | 3 bulan upah |
| 7 tahun | 8 bulan upah | 3 bulan upah |
| 8 tahun | 9 bulan upah | 3 bulan upah |
| 9 sampai 11 tahun | 9 bulan upah | 4 bulan upah |
| 12 sampai 14 tahun | 9 bulan upah | 5 bulan upah |
| 15 sampai 17 tahun | 9 bulan upah | 6 bulan upah |
| 18 sampai 20 tahun | 9 bulan upah | 7 bulan upah |
| 21 sampai 23 tahun | 9 bulan upah | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 9 bulan upah | 10 bulan upah |
"5 tahun" berarti 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun. Uang pesangon berhenti naik di 9 bulan upah, sedangkan UPMK terus naik sampai 10 bulan upah.
Contoh Simulasi Hitung Pesangon
Simulasi 1: Gaji Rp7 juta, masa kerja 5 tahun, perusahaan tutup karena rugi
Budi bekerja sejak 1 September 2021 dan terkena PHK pada 16 November 2026 karena perusahaannya tutup setelah rugi 2 tahun. Upahnya Rp7.000.000 (upah pokok ditambah tunjangan tetap). Sisa cutinya 6 hari, dengan pola 5 hari kerja seminggu.
| Komponen | Hitungan | Jumlah |
|---|---|---|
| Masa kerja | 5 tahun 2 bulan, dihitung 5 tahun | |
| Uang pesangon | 1 × 6 bulan × Rp7.000.000 | Rp42.000.000 |
| UPMK | 1 × 2 bulan × Rp7.000.000 | Rp14.000.000 |
| UPH sisa cuti | 6 hari × (Rp7.000.000 ÷ 21) | Rp2.000.000 |
| Total sebelum pajak | Rp58.000.000 |
Simulasi 2: Kasus yang sama, tetapi PHK sebelum 28 Oktober 2026
Bila Budi di-PHK pada 20 Oktober 2026, aturannya masih PP 35/2021 dengan pengali 0,5 untuk perusahaan tutup karena rugi. Uang pesangonnya hanya 0,5 × 6 × Rp7.000.000 = Rp21.000.000, sehingga totalnya Rp37.000.000. Selisih Rp21.000.000 hanya karena tanggal PHK.
Simulasi 3: Gaji Rp7 juta, masa kerja 5 tahun, mengundurkan diri
Bila Budi mengundurkan diri dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, ia tidak berhak atas uang pesangon dan UPMK. Haknya adalah UPH Rp2.000.000 ditambah uang pisah. Bila perusahaan belum mengatur uang pisah, patokannya paling sedikit 1 bulan upah, sehingga totalnya sekitar Rp9.000.000.
Ingin tahu angka untuk kondisi Anda sendiri? Kalkulator Pesangon CML menghitung otomatis berdasarkan tanggal PHK, dan memeriksa tunjangan mana di slip gaji yang seharusnya masuk dasar upah.
Perubahan Aturan di UU 27/2026
Pengali 0,5 dihapus dalam pesangon UU terbaru
Ini perubahan terbesar dalam pesangon UU terbaru. Di bawah PP 35/2021, beberapa alasan PHK hanya mendapat setengah uang pesangon: perusahaan tutup karena rugi, keadaan memaksa, PKPU, pailit, dan pelanggaran setelah surat peringatan. Di UU 27/2026, tidak ada lagi pengali di bawah 1 (Pasal 236 sampai 249). Seperti Simulasi 1 dan 2, uang pesangon untuk alasan-alasan itu kini dua kali lipat.
Beberapa pengali justru naik
- Pensiun: uang pesangon naik dari 1,75× menjadi 2× (Pasal 247).
- Sakit berkepanjangan lebih dari 12 bulan: UPMK naik menjadi 2× (Pasal 246).
- Perusahaan menolak menerima pekerja setelah penggabungan atau pengambilalihan: uang pesangon 2× (Pasal 236 ayat (2)).
Hal baru lain yang melindungi pekerja
- Uang pisah paling sedikit 1 bulan upah bila perusahaan belum mengaturnya (Pasal 233).
- PHK wajib melalui perundingan bipartit. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228).
- Pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda (Pasal 295).
Tabel pengali lama dan baru secara lengkap ada di artikel pesangon menurut UU 27 Tahun 2026.
Kesimpulan: Cara Menghitung Pesangon dengan Benar
Cara menghitung pesangon tidak rumit bila dilakukan berurutan: cek tanggal PHK, hitung masa kerja dalam tahun penuh, tentukan upah pokok ditambah tunjangan tetap, baca tabel, kalikan dengan pengali, lalu tambahkan UPH dan uang pisah. Itulah rumus pesangon yang sama untuk semua alasan PHK. Dengan pesangon UU terbaru, pengali 0,5 sudah tidak ada, sehingga hitungan pesangon untuk banyak alasan PHK menjadi lebih besar. Periksa angkanya sebelum menandatangani kesepakatan apa pun, karena tanda tangan Anda di perjanjian bersama sulit ditarik kembali. Lakukan simulasi pesangon sendiri, dan pelajari juga hak karyawan yang sering terlewat.
Angka Anda berbeda jauh dari tawaran perusahaan? Pelajari pendampingan PHK dan perselisihan hubungan industrial CML.
- UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 228, 231 sampai 250, 295, 300, 313
- PP No. 35 Tahun 2021: Pengali lama untuk PHK sebelum 28 Okt 2026
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah karyawan yang resign mendapat pesangon?
Tidak mendapat uang pesangon dan UPMK. Karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242 UU 27/2026). Bila perusahaan belum mengatur uang pisah, patokannya paling sedikit 1 bulan upah.
Apakah tunjangan makan dan transport ikut dihitung?
Bergantung cara pembayarannya. Bila dihitung per hari hadir, tidak ikut. Bila dibayar dalam jumlah yang sama setiap bulan tanpa melihat kehadiran, tunjangan itu bisa termasuk tunjangan tetap walaupun di slip disebut tidak tetap.
Masa kerja saya 4 tahun 11 bulan. Apakah dibulatkan menjadi 5 tahun?
Tidak. Tabel memakai tahun penuh, sehingga masa kerja 4 tahun 11 bulan dihitung 4 tahun: 5 bulan upah untuk uang pesangon dan 2 bulan upah untuk UPMK.
Karyawan kontrak (PKWT) dapat pesangon?
Saat kontrak berakhir, karyawan PKWT tidak mendapat pesangon, tetapi berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88 UU 27/2026). Rumusnya masih mengikuti PP 35/2021: masa kerja dalam bulan dibagi 12, dikali upah sebulan.
Bagaimana jika perusahaan menawarkan pesangon di bawah hitungan undang-undang?
Angka menurut undang-undang adalah batas minimum. Anda dapat merundingkannya secara bipartit. Bila tidak sepakat, penyelesaiannya melalui mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial.
Tentang penulis
Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD, Advokat PERADI, Founder & Principal Consultant, CML.