10 Hak Karyawan Menurut UU 27/2026 yang Sering Terlewat, dari Lembur sampai Cuti Melahirkan

Hak normatif tidak hilang hanya karena tidak tertulis di kontrak. Ini sepuluh hak karyawan menurut UU 27/2026 yang paling sering terlewat, lengkap dengan pasalnya, untuk karyawan yang ingin tahu haknya dan pengusaha yang ingin patuh.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 4 Nov 2026 · 12 menit baca

Ringkasan

• Kesepakatan pengupahan yang lebih rendah dari peraturan batal demi hukum (Pasal 135 ayat (5) UU 27/2026). Hak normatif tidak hilang hanya karena tidak tertulis di kontrak.
• Lembur paling lama 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, wajib dengan persetujuan pekerja dan perintah tertulis atau digital, dan dibayar 1,5 kali lalu 2 kali upah sejam (Pasal 116).
• Cuti tahunan paling sedikit 12 hari dan tidak boleh dipotong cuti bersama, istirahat panjang 30 hari setiap 5 tahun, serta cuti melahirkan 3 bulan yang dapat diperpanjang 3 bulan (Pasal 118, 121, 123).

Banyak perselisihan kerja sebenarnya bisa dicegah bila kedua pihak tahu batas minimal yang dijamin undang-undang. Hak normatif adalah hak yang ditetapkan peraturan, sehingga tetap berlaku walaupun tidak tertulis di kontrak. UU 27/2026 bahkan menegaskan bahwa kesepakatan pengupahan yang lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan peraturan (Pasal 135 ayat (4) dan (5)).

Sejak 28 Oktober 2026, dasar hukumnya adalah UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Panduan ini merangkum sepuluh hak karyawan yang paling sering terlewat, untuk karyawan kontrak maupun tetap. Ringkasan isi undang-undangnya ada di artikel UU 27/2026.

Ringkasan 10 hak karyawan

Hak sejak hari pertama: kontrak, dokumen, dan masa percobaan

1. Menerima salinan perjanjian kerja

Perjanjian kerja tertulis dibuat paling sedikit dua rangkap, dan pemberi kerja wajib memberikan satu rangkap kepada pekerja (Pasal 77 ayat (3) dan (4)). Biaya pembuatannya menjadi tanggung jawab pemberi kerja (Pasal 76). Banyak karyawan tidak pernah memegang kontraknya sendiri, padahal dokumen inilah yang pertama diminta bila terjadi perselisihan.

2. Ijazah dan dokumen pribadi tidak ditahan

Pemberi kerja dilarang mensyaratkan atau menahan ijazah dan dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja (Pasal 78 ayat (1)). Pengecualiannya sempit, yaitu dokumen yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Rinciannya di artikel larangan menahan ijazah.

3. Masa percobaan yang sah

Karyawan kontrak (PKWT) tidak boleh diberi masa percobaan. Bila tetap dicantumkan, masa percobaan itu batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung (Pasal 86). Untuk karyawan tetap (PKWTT), masa percobaan paling lama 3 bulan, wajib tertulis, dan selama masa itu pemberi kerja wajib membayar paling sedikit 75% dari upah jabatan tersebut dan tidak di bawah upah minimum, serta memberikan jaminan sosial (Pasal 92). Bedanya kami bahas di artikel PKWT vs PKWTT.

Hak atas uang: kompensasi, lembur, dan upah minimum

4. Uang kompensasi saat PKWT berakhir

Saat PKWT berakhir, pemberi kerja wajib memberikan uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88). Pemberi kerja yang tidak membayarnya dapat dikenai peringatan tertulis, denda administratif, sampai penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 89). Besarannya masih mengikuti PP 35/2021, yaitu satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan dan proporsional untuk masa kerja lain, sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310).

5. Lembur yang dibatasi dan dibayar

Waktu kerja normal tetap 40 jam seminggu (Pasal 115). Lembur hanya sah bila ada persetujuan pekerja, ada perintah tertulis atau lewat media digital, dan paling lama 4 jam sehari serta 18 jam seminggu (Pasal 116 ayat (1)). Upahnya 1,5 kali upah sejam untuk jam pertama dan 2 kali untuk jam berikutnya. Upah sejam dihitung dari upah pokok ditambah tunjangan tetap, dibagi 173 (Pasal 116 ayat (2) dan (3)).

6. Upah tidak di bawah upah minimum

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum (Pasal 140 ayat (5)). Upah minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun; setelah itu upah mengikuti struktur dan skala upah perusahaan (Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 146). Pengecualiannya usaha mikro dan kecil, yang upahnya berdasarkan kesepakatan tetapi paling rendah 50% dari upah minimum yang berlaku (Pasal 144). Upah yang telat dibayar karena kesengajaan atau kelalaian pemberi kerja dikenai denda (Pasal 135 ayat (6)).

Tunjangan hari raya keagamaan termasuk kebijakan pengupahan dalam Pasal 134 ayat (4). Rincian besaran dan waktunya masih mengikuti Permenaker 6/2016: satu bulan upah untuk masa kerja 12 bulan, proporsional bila kurang, dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Hak atas istirahat dan cuti

7. Cuti tahunan yang tidak dipotong cuti bersama

Setelah bekerja 12 bulan terus-menerus, pekerja berhak atas cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja dengan upah penuh (Pasal 118 ayat (5) dan Pasal 123). Bila perusahaan menerapkan cuti bersama dari pemerintah, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan (Pasal 118 ayat (6)). Selain itu ada istirahat mingguan 1 hari untuk pola 6 hari kerja atau 2 hari untuk pola 5 hari kerja.

8. Istirahat panjang 30 hari

Pekerja yang bekerja berturut-turut 5 tahun atau kelipatannya berhak atas istirahat panjang 30 hari kalender tanpa mengurangi upah (Pasal 118 ayat (2) huruf c dan ayat (3)). Pada tahun istirahat panjang diambil, cuti tahunan tahun itu tidak diberikan (Pasal 118 ayat (4)). Penjelasan lengkapnya di artikel cuti bersama dan istirahat panjang.

9. Cuti haid, melahirkan, keguguran, dan pendampingan istri

• Haid: pekerja perempuan yang sakit saat haid dan memberi tahu pemberi kerja tidak wajib bekerja paling lama 2 hari (Pasal 120), dan upahnya tetap dibayar (Pasal 149 ayat (2) huruf b).
• Melahirkan: paling singkat 3 bulan dengan upah penuh, dapat diperpanjang paling lama 3 bulan bila ada kondisi khusus yang dibuktikan surat keterangan dokter. Selama perpanjangan, upah penuh di bulan keempat dan 75% di bulan kelima dan keenam (Pasal 121 dan 123).
• Keguguran: istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter atau bidan, dengan upah penuh (Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 123 ayat (2)).
• Pendampingan istri: suami berhak cuti 2 hari saat istri bersalin, dan dapat diberikan paling lama 3 hari berikutnya atau sesuai kesepakatan (Pasal 124 ayat (1)).

10. Jaminan sosial

Setiap pekerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial, dan pemberi kerja wajib mengikutsertakan pekerjanya (Pasal 155 ayat (1) dan (2)). Programnya meliputi jaminan kesehatan nasional, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan (Pasal 155 ayat (3)). Cek kepesertaan Anda lewat aplikasi BPJS. Iuran yang dipotong dari gaji tetapi tidak disetorkan adalah masalah serius yang perlu segera dipersoalkan.

Bila hak Anda tidak dipenuhi

1. Kumpulkan bukti (Pekerja): Perjanjian kerja, slip gaji, absensi, perintah lembur, dan bukti potongan iuran.
2. Ajukan secara tertulis (Pekerja): Minta pemenuhan hak secara tertulis kepada HRD atau manajemen. Surat ini menjadi awal perundingan bipartit.
3. Bipartit, lalu mediasi (Para pihak dan dinas ketenagakerjaan): Perselisihan hak diselesaikan lewat bipartit, lalu mediasi atau pengaduan ke pengawas ketenagakerjaan bila tidak sepakat.
4. Pengadilan Hubungan Industrial (Pekerja atau kuasa): Bila mediasi gagal, gugatan perselisihan hak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial sesuai UU 2/2004.

Hak Anda terkait PHK? Hitung pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak di Kalkulator Pesangon →

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 76 sampai 78, 86, 88, 89, 92, 115 sampai 124, 134, 135, 140, 144, 149, 155
• PP No. 35 Tahun 2021: Besaran uang kompensasi PKWT
• Permenaker No. 6 Tahun 2016: Tunjangan hari raya keagamaan
• UU No. 2 Tahun 2004: Penyelesaian perselisihan hubungan industrial