Mengundurkan Diri Dapat Uang Pisah? Ini Aturan Resminya di UU 27/2026

Banyak karyawan mengira resign berarti melepas semua hak. Padahal Pasal 242 UU 27/2026 menjamin uang pisah dan uang penggantian hak, asalkan pengunduran diri Anda memenuhi tiga syarat sederhana.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 11 Nov 2026 · 9 menit baca

Ringkasan

• Karyawan yang resign sesuai syarat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah (Pasal 242 ayat (1)), tetapi tidak mendapat uang pesangon dan UPMK.
• Bila perusahaan belum mengatur uang pisah, besarnya dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233 ayat (2)); bila aturan perusahaan lebih baik, aturan itulah yang berlaku (Pasal 233 ayat (3)).
• Syaratnya: resign diajukan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya, tidak terikat ikatan dinas, dan Anda tetap bekerja sampai hari terakhir (Pasal 231 huruf i). Tidak ada syarat masa kerja minimum.
• Yang menentukan aturan lama atau baru adalah tanggal mulai pengunduran diri, dan tidak ada masa penyesuaian 1 tahun bagi perusahaan untuk urusan uang pisah.

Banyak yang mengira resign artinya pulang tangan kosong. Nyatanya, Pasal 242 ayat (1) huruf b UU 27/2026 menyatakan karyawan yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri berhak atas uang pisah, di samping uang penggantian hak. Hak ini sering tidak disebut sama sekali dalam proses exit, sehingga banyak pekerja tidak pernah menagihnya.

UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 313). Artikel ini menjelaskan apa itu uang pisah, berapa besarnya, apa saja hak lain saat resign, dan apa yang bisa Anda lakukan bila perusahaan menolak membayar.

Apa Itu Uang Pisah dan Bedanya dengan Pesangon?

Uang pesangon dan UPMK (uang penghargaan masa kerja) dibayar ketika hubungan kerja berakhir karena PHK dengan alasan tertentu, misalnya perusahaan tutup, efisiensi akibat penggabungan perusahaan, atau pensiun. Besarnya mengikuti tabel masa kerja di Pasal 232.

Uang pisah berbeda. Uang pisah diberikan untuk alasan berakhirnya hubungan kerja yang tidak memberikan pesangon, seperti mengundurkan diri (Pasal 242) atau mangkir 5 hari kerja berturut-turut yang dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri (Pasal 243). Besarnya tidak mengikuti tabel masa kerja, melainkan diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB (Pasal 233 ayat (1)).

Berapa Besaran Uang Pisah Jika Resign?

Langkah pertama adalah memeriksa perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB Anda. Banyak perusahaan sudah mengatur uang pisah di sana, biasanya bertingkat menurut masa kerja.

Bila perusahaan sama sekali belum mengaturnya, Pasal 233 ayat (2) memberi batas bawah: besaran uang pisah dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah. Sebaliknya, bila aturan perusahaan memberi lebih dari itu, yang berlaku adalah aturan perusahaan (Pasal 233 ayat (3)).

Resign vs PHK: Perbandingan Hak Anda

Tabel berikut membandingkan hak karyawan yang resign dengan karyawan yang di-PHK karena perusahaan tutup akibat rugi 2 tahun, salah satu alasan PHK yang paling sering terjadi.

Selisih pada contoh di atas lebih dari Rp90 juta. Karena itu, bila Anda diminta mengundurkan diri padahal sebenarnya perusahaan yang ingin mengakhiri hubungan kerja, jangan langsung menandatangani surat resign. Polanya kami bahas di artikel PHK tanpa pesangon: kapan boleh, kapan tidak, dan besaran pesangon untuk setiap alasan PHK ada di tabel pesangon UU 27/2026.

Uang Penggantian Hak: Sisa Cuti yang Belum Diambil

Selain uang pisah, Pasal 242 ayat (1) huruf a memberi Anda uang penggantian hak (UPH) sesuai Pasal 232 ayat (4). Isinya ada tiga.

• Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Hari cuti yang tersisa saat Anda keluar diganti dengan uang.
• Biaya atau ongkos pulang untuk Anda dan keluarga ke tempat Anda diterima bekerja, misalnya bila Anda direkrut dari kota lain.
• Hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB.

Untuk sisa cuti, nilainya dihitung dari jumlah hari cuti yang tersisa dikali upah sehari. Kalkulator Pesangon CML memakai pembagi 21 hari untuk pola 5 hari kerja dan 25 hari untuk pola 6 hari kerja. Ada satu hal yang jarang diketahui: pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar UPH dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV (Pasal 295 jo. Pasal 232 ayat (1)). Ancaman pidana ini mencakup UPH, tetapi tidak mencakup uang pisah.

Kasus Khusus: Tanggal Resign, Aturan Perusahaan, dan Status Karyawan

Empat pertanyaan berikut paling sering muncul sejak UU 27/2026 berlaku. Sebagian dijawab tegas oleh naskah, sebagian lagi belum, dan kami tandai mana yang merupakan penafsiran.

Resign diajukan sebelum 28 Oktober 2026: aturan mana yang dipakai?

UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 313), dan ketentuan peralihannya (Pasal 300 sampai Pasal 306) tidak mengatur pengunduran diri secara khusus. Hak dalam Pasal 242 timbul ketika hubungan kerja berakhir, sehingga yang menentukan adalah tanggal mulai pengunduran diri yang tertulis di surat Anda, bukan tanggal surat itu diajukan.

Apakah perusahaan punya masa penyesuaian 1 tahun?

Untuk uang pisah, tidak. Batas 1 tahun dalam UU 27/2026 hanya berlaku untuk hal tertentu: penyesuaian alih daya (Pasal 306), penyesuaian lembaga nonstruktural (Pasal 305), perizinan pemagangan di luar negeri (Pasal 301), dan penetapan peraturan pelaksana oleh Pemerintah (Pasal 312). Tidak ada masa tenggang bagi Peraturan Perusahaan atau PKB yang belum mengatur uang pisah.

Artinya, untuk resign yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 di perusahaan yang belum mengatur uang pisah, patokan Pasal 233 ayat (2) langsung dipakai: paling sedikit 1 bulan upah. Undang-undang tidak merinci komponen upah untuk uang pisah, sehingga cara paling aman adalah memakai dasar yang sama dengan pesangon, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234).

PKWTT, PKWT, dan syarat masa kerja minimum

Pasal 242 dan Pasal 231 huruf i tidak membedakan karyawan tetap (PKWTT) dan karyawan kontrak (PKWT), dan tidak mensyaratkan masa kerja minimum. Bagi karyawan tetap, hak atas uang pisah berlaku sejak hari pertama bekerja, termasuk selama masa percobaan karena masa percobaan dihitung sebagai masa kerja (Pasal 92 ayat (6)). Besarnya juga tidak naik mengikuti masa kerja, kecuali Peraturan Perusahaan atau PKB mengatur sebaliknya.

Bagi karyawan kontrak, situasinya berbeda karena ada dua pasal lain yang ikut berlaku. Bila kontrak habis sesuai jangka waktunya, haknya adalah uang kompensasi (Pasal 88), bukan uang pisah. Bila karyawan kontrak resign sebelum kontraknya habis, pihak yang mengakhiri lebih awal wajib membayar ganti rugi sebesar upah sampai kontrak berakhir (Pasal 90). Jadi karyawan kontrak yang resign lebih awal justru bisa diwajibkan membayar perusahaan.

Kapan PKWT berubah menjadi PKWTT demi hukum kami uraikan di artikel aturan PKWT UU 27/2026.

Bagaimana Cara Menagih Uang Pisah?

Pasal 242 ayat (2) menyatakan PHK karena pengunduran diri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Artinya, Anda tidak perlu putusan pengadilan untuk berhenti bekerja. Ketentuan ini tidak berarti penagihan hak yang tidak dibayar bisa langsung dibawa ke pengadilan. Bila uang pisah atau UPH tidak dibayar, yang timbul adalah perselisihan hak, dan jalurnya mengikuti UU No. 2 Tahun 2004.

1. Kumpulkan bukti. Surat pengunduran diri beserta tanggal penerimaannya, perjanjian kerja atau Peraturan Perusahaan, slip gaji terakhir, dan rekap sisa cuti.
2. Ajukan permintaan tertulis. Sebutkan dasar hukumnya (Pasal 242 dan Pasal 233 UU 27/2026) dan rincian angkanya.
3. Perundingan bipartit. Perundingan langsung dengan perusahaan, paling lama 30 hari kerja. Hasilnya, sepakat atau tidak, dituangkan dalam risalah.
4. Mediasi di dinas ketenagakerjaan. Bila bipartit gagal, catatkan perselisihan dengan melampirkan bukti perundingan. Untuk perselisihan hak, jalurnya adalah mediasi.
5. Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Bila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan dapat diajukan ke PHI.

Anda juga dapat melaporkan pelanggaran normatif kepada pengawas ketenagakerjaan, terutama bila UPH tidak dibayar. Langkah prosedurnya kami uraikan di artikel prosedur PHK menurut UU 27/2026. Bila Anda membutuhkan pendampingan, pelajari layanan PHK dan perselisihan hubungan industrial CML.

• UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 88, 90, 92, 93, 231 huruf i, 232 ayat (4), 233, 234, 242, 243, 295, 300 sampai 306, 312, 313
• PP No. 35 Tahun 2021: Uang pisah untuk resign yang berlaku sebelum 28 Oktober 2026
• UU No. 2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bipartit, mediasi, PHI)

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)