Prosedur PHK Menurut UU 27/2026: 5 Tahap yang Wajib Dilalui

Prosedur PHK UU 27/2026: pencegahan, bipartit 30 hari kerja, mediasi, hingga PHI. PHK tanpa kesepakatan atau putusan inkracht batal demi hukum.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 8 Nov 2026 · 7 menit baca

Ringkasan

• UU 27/2026 mewajibkan upaya pencegahan PHK lebih dulu, mulai dari mengurangi lembur sampai menawarkan pensiun dini sukarela (Pasal 228 ayat (2)).
• Bila PHK tidak dapat dihindari, maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja (Pasal 228 ayat (3) dan (4)).
• Tanpa kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Bila tidak, PHK batal demi hukum dan pekerja wajib dipekerjakan kembali (Pasal 228 ayat (6) dan (7)).

Sejak 28 Oktober 2026, prosedur PHK di Indonesia mengikuti UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perubahan terpentingnya ada di Pasal 228: PHK tidak bisa lagi dilakukan dengan surat pemberitahuan saja. Ada tahapan yang wajib dilalui, dan PHK yang melompati tahapan itu batal demi hukum.

Panduan ini berguna untuk dua pihak: pekerja yang ingin tahu apakah PHK terhadapnya sudah sesuai prosedur, dan pemberi kerja yang perlu memastikan keputusannya tidak dibatalkan.

Tahap 1: Upaya Pencegahan PHK

Pemberi kerja, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah wajib berupaya mencegah PHK (Pasal 228 ayat (1)). Undang-undang menyebut tahapan upayanya (Pasal 228 ayat (2)):

• mengurangi lembur pada hari libur dan lembur harian;
• mengurangi jumlah sif, jam kerja, atau hari kerja;
• tidak memperpanjang PKWT yang telah berakhir dan tidak mengganti pekerja yang pensiun;
• menyesuaikan upah atau fasilitas pekerja di tingkat manajerial;
• merumahkan pekerja PKWTT secara sementara atau bergiliran;
• menawarkan program pensiun dini sukarela, atau program pensiun bagi pekerja yang sudah memenuhi syarat.

Bagi pemberi kerja, dokumentasikan setiap upaya ini. Bila perselisihan berlanjut, catatan tersebut menjadi bukti bahwa PHK memang tidak dapat dihindari.

Tahap 2: Perundingan Bipartit PHK

Bila upaya pencegahan sudah dilakukan tetapi PHK tetap tidak dapat dihindari, maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit untuk mencapai mufakat. Perundingan dilakukan dengan serikat pekerja, atau langsung dengan pekerja bila ia bukan anggota serikat (Pasal 228 ayat (3)). Perundingan harus selesai paling lama 30 hari kerja sejak dimulai (Pasal 228 ayat (4)).

Apa yang dibahas dalam bipartit

• Alasan PHK, karena alasan menentukan pengali pesangon.
• Perhitungan uang pesangon, UPMK, uang penggantian hak, dan uang pisah bila berlaku.
• Tanggal berakhirnya hubungan kerja dan cara pembayaran.

Buat risalah setiap pertemuan. Bila tercapai kesepakatan, tuangkan dalam perjanjian bersama yang ditandatangani kedua pihak dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga dapat dimintakan eksekusi bila tidak dilaksanakan (UU No. 2 Tahun 2004).

Tahap 3: Mediasi atau Konsiliasi

Bila bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, perselisihan diselesaikan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Pasal 228 ayat (5)). Salah satu pihak mencatatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan setempat dengan bukti bahwa bipartit sudah ditempuh. Untuk perselisihan PHK, pilihannya adalah mediasi atau konsiliasi. Bila tetap tidak sepakat, mediator atau konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis.

Tahap 4: Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial

Pihak yang tidak menerima anjuran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dengan melampirkan risalah mediasi atau konsiliasi. Tanpa kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah ada putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 228 ayat (6)). Lama prosesnya bergantung pada pengadilan dan upaya hukum yang ditempuh para pihak.

Tahap 5: Pembayaran Hak dan Berakhirnya Hubungan Kerja

Setelah ada kesepakatan atau putusan, pemberi kerja membayar uang pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah sesuai alasan PHK. Pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayarnya dapat dipidana (Pasal 295). Selama proses berlangsung, pemberi kerja dapat melakukan skorsing dengan tetap membayar upah dan hak lainnya (Pasal 235).

Ingin tahu angka yang sedang dirundingkan? Hitung di Kalkulator Pesangon. Untuk pendampingan bipartit, mediasi, atau Pengadilan Hubungan Industrial, pelajari layanan PHK dan perselisihan hubungan industrial CML.

Kapan Bipartit Tidak Diperlukan

Pasal 229 mengecualikan empat keadaan dari kewajiban bipartit:

• pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
• hubungan kerja berakhir sesuai PKWT;
• pekerja mencapai usia pensiun sesuai perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB;
• pekerja meninggal dunia.

Akibat PHK Sepihak Tanpa Prosedur

PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja tersebut (Pasal 228 ayat (7)). PHK dengan alasan yang dilarang Pasal 230, misalnya karena hamil, menikah, atau menjadi anggota serikat pekerja, juga batal demi hukum. Daftar lengkapnya ada di artikel PHK tanpa pesangon.

Kesimpulan

Prosedur PHK menurut UU 27/2026 terdiri dari lima tahap: upaya pencegahan, perundingan bipartit paling lama 30 hari kerja, mediasi atau konsiliasi, Pengadilan Hubungan Industrial, lalu pembayaran hak. Melompati tahapan ini membuat PHK batal demi hukum. Untuk menghitung hak yang dirundingkan, gunakan Kalkulator Pesangon dan baca cara menghitung pesangon. Pemberi kerja juga dapat melihat 10 kewajiban baru pengusaha menurut UU 27/2026.

• UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 228 sampai 231, 235, 295
• UU No. 2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bipartit, mediasi, konsiliasi, PHI)

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)