HRD Masih Pakai PP 35/2021 dan Alasan Efisiensi? Ini Aturan PHK yang Benar

Seorang ibu bertanya kepada kami: HRD-nya bilang PHK masih memakai PP 35/2021 karena ada masa transisi 1 tahun. Faktanya, UU 27/2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026, dan efisiensi tidak lagi tercantum sebagai alasan PHK.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 13 Nov 2026 · 8 menit baca

Ringkasan

• UU 27/2026 berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Pasal 313). Tidak ada masa transisi 1 tahun bagi perusahaan untuk tetap memakai PP 35/2021 dalam urusan PHK dan pesangon.
• Batas 1 tahun di Pasal 312 adalah tenggat penetapan peraturan pelaksana, bukan izin bagi perusahaan menunda kepatuhan.
• Efisiensi tidak tercantum dalam 15 alasan PHK di Pasal 231. Apa pun alasannya, PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228 ayat (7)).
• Selama proses PHK berjalan, upah tetap wajib dibayar (Pasal 235). Jangan menandatangani kesepakatan sebelum hitungannya Anda periksa.

Beberapa hari lalu, seorang ibu menghubungi kami lewat WhatsApp. Kantornya sedang mengurangi karyawan dengan alasan efisiensi, dan HRD bersikeras pesangonnya dihitung memakai PP 35/2021. Alasannya, UU 27/2026 masih dalam masa transisi 1 tahun. Serikat pekerja di kantornya pun mendengar kabar yang sama. Ia bingung harus percaya siapa, padahal selisihnya bisa puluhan juta rupiah.

Tapi serikat pekerja bilang masa transisinya 1 tahun, apa benar?

Kalau Anda sedang mengalami hal serupa, Anda tidak sendirian. Sejak UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan berlaku, kabar soal "masa transisi" beredar luas, dan sebagian perusahaan memakainya untuk tetap menghitung pesangon dengan aturan lama. Artikel ini menjawab tiga hal: benarkah ada masa transisi, apakah efisiensi masih sah sebagai alasan PHK, dan apa yang bisa Anda lakukan sekarang.

Bolehkah HRD Beralasan "Masa Transisi 1 Tahun"?

Jawabannya tidak, setidaknya untuk urusan PHK dan pesangon. Pasal 313 UU 27/2026 menyatakan undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan tanggal itu adalah 28 Oktober 2026. Sejak hari itu, PHK diatur oleh UU 27/2026.

Angka "1 tahun" yang beredar memang ada di undang-undang, tetapi untuk hal lain. Pasal 312 berbunyi: peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun sejak diundangkan. Itu tenggat bagi pembuat peraturan pelaksana, bukan masa tunggu bagi perusahaan. Batas 1 tahun lainnya hanya berlaku untuk penyesuaian alih daya (Pasal 306), lembaga nonstruktural (Pasal 305), dan perizinan pemagangan di luar negeri (Pasal 301).

Bagaimana dengan Peraturan Perusahaan yang masih menyebut PP 35/2021? Pasal 179 ayat (2) menyatakan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peralihan UU 27/2026 (Pasal 300 sampai Pasal 306) juga tidak memberi masa tenggang bagi Peraturan Perusahaan untuk urusan pesangon. Aturan internal yang belum diperbarui tidak menunda berlakunya undang-undang.

Apakah Alasan "Efisiensi" Masih Sah untuk PHK?

Pasal 231 UU 27/2026 memuat 15 alasan PHK, dari huruf a sampai o, mulai dari penggabungan perusahaan, perusahaan tutup, pailit, sampai pekerja meninggal dunia. Efisiensi tidak termasuk di dalamnya. Di PP 35/2021, efisiensi diatur di Pasal 43. Di undang-undang baru, alasan yang paling dekat adalah perusahaan tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut (huruf b) atau tutup permanen atas keputusan pemilik (huruf c), dan keduanya mensyaratkan perusahaan benar-benar tutup.

Undang-undang ini justru meminta PHK dicegah lebih dulu. Pasal 228 ayat (2) menyebut sepuluh langkah, antara lain mengurangi lembur, mengurangi jam atau hari kerja, merumahkan karyawan secara bergilir, dan menawarkan pensiun dini sukarela. Bila PHK tetap tidak terhindarkan, perusahaan wajib merundingkannya secara bipartit (Pasal 228 ayat (3)).

Yang paling penting untuk Anda ada di Pasal 228 ayat (7): PHK yang dilakukan tanpa kesepakatan atau tanpa putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja. Jadi PHK efisiensi yang diputus sepihak, tanpa Anda setujui, tidak sah, apa pun alasan yang tertulis di suratnya.

Efisiensi dan Tutup Usaha: PP 35/2021 vs UU 27/2026

Tabel berikut membandingkan alasan PHK yang paling sering dipakai saat perusahaan mengurangi karyawan. UP adalah uang pesangon, UPMK adalah uang penghargaan masa kerja. "1 kali" berarti 1 kali tabel masa kerja di Pasal 232.

Perbedaannya terasa pada angka. Untuk masa kerja 5 tahun dengan upah Rp8.000.000, PHK efisiensi karena rugi menurut PP 35/2021 menghasilkan uang pesangon dan UPMK Rp40.000.000. Dengan masa kerja dan upah yang sama, PHK karena perusahaan tutup rugi menurut UU 27/2026 menghasilkan Rp64.000.000, belum termasuk uang penggantian hak.

Lalu, Berapa Pesangon yang Berhak Saya Terima?

Bila hubungan kerja Anda berakhir sejak 28 Oktober 2026, dasar hitungannya adalah UU 27/2026. Besarnya ditentukan oleh dua hal: masa kerja Anda, yang menentukan jumlah bulan upah dalam tabel Pasal 232, dan alasan PHK, yang menentukan pengalinya. Dasar upahnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap (Pasal 234).

Karena efisiensi tidak punya pengali sendiri, kami menyarankan memakai alasan yang paling dekat dengan keadaan perusahaan Anda sebagai patokan perundingan. Untuk perusahaan yang rugi, patokannya Pasal 237: 1 kali uang pesangon dan 1 kali UPMK. Hitung sendiri estimasi pesangon Anda sesuai UU 27/2026 di sini.

Tabel lengkap pengali untuk setiap alasan PHK kami uraikan di artikel pesangon menurut UU 27 Tahun 2026. Bila perusahaan menawarkan Anda mengundurkan diri sebagai ganti PHK, baca dulu PHK tanpa pesangon: kapan boleh, kapan tidak, karena pengunduran diri tidak memberi uang pesangon.

Apa yang Harus Dilakukan Jika HRD Tetap Bersikeras?

Anda punya posisi yang kuat, asalkan tidak terburu-buru. Langkah berikut berurutan, dan setiap langkah meninggalkan bukti tertulis.

1. Jangan menandatangani apa pun dulu. Kesepakatan bersama atau surat pengunduran diri yang sudah ditandatangani adalah "kesepakatan" yang membuat PHK sah menurut Pasal 228 ayat (7). Minta waktu untuk mempelajarinya.
2. Minta alasan dan hitungan PHK secara tertulis. Tanyakan pasal mana yang dipakai. Bila jawabannya "Pasal 43 PP 35/2021", Anda sudah tahu dasarnya tidak tepat untuk PHK sejak 28 Oktober 2026.
3. Ikuti perundingan bipartit. Perundingan langsung antara Anda (atau serikat pekerja) dan perusahaan, paling lama 30 hari kerja (Pasal 228 ayat (4)). Mintalah risalahnya, baik hasilnya sepakat maupun tidak.
4. Bila bipartit gagal, catatkan perselisihan di dinas ketenagakerjaan setempat untuk mediasi, lalu bila perlu ke Pengadilan Hubungan Industrial. PHK baru dapat dilakukan setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 228 ayat (6)).
5. Tetap bekerja dan simpan slip gaji. Selama proses berjalan, kedua pihak tetap wajib menjalankan kewajibannya, dan bila Anda diskors, upah serta hak yang biasa Anda terima tetap wajib dibayar (Pasal 235).

Tahapan lengkapnya, termasuk dokumen untuk setiap tahap, ada di artikel prosedur PHK menurut UU 27/2026.

• UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 179 ayat (2), 228, 231, 232, 234, 235, 237, 238, 300 sampai 306, 310, 312, 313
• PP No. 35 Tahun 2021: Pasal 43 dan 44: PHK efisiensi dan tutup usaha
• UU No. 2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (bipartit, mediasi, PHI)

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)