PHK Tanpa Pesangon: Kapan Boleh, Kapan Tidak (UU 27/2026)
Bolehkah perusahaan mem-PHK tanpa pesangon? Menurut UU 27/2026 hanya untuk alasan tertentu, dan uang penggantian hak tetap wajib. Ini daftar lengkapnya.
Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · · 6 menit baca
Ringkasan
- Untuk sebagian besar alasan PHK, pesangon wajib dibayar. Perusahaan tutup, rugi, pailit, bahkan pelanggaran setelah surat peringatan ketiga tetap mendapat pesangon paling sedikit 1 kali.
- Tanpa uang pesangon hanya untuk mengundurkan diri, mangkir, ditahan dengan kerugian perusahaan, dan permohonan PHK pekerja yang tidak terbukti. Uang penggantian hak dan uang pisah tetap wajib.
- PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228 ayat (7)).
Kalimat "Anda kami berhentikan, tetapi perusahaan tidak bisa membayar pesangon" adalah salah satu yang paling sering membuat pekerja panik. Jawaban singkatnya: PHK tanpa pesangon hanya sah untuk alasan tertentu yang disebut undang-undang. Untuk alasan lain, termasuk perusahaan rugi atau tutup, pesangon tetap wajib dibayar. Bahkan saat pesangon tidak wajib, uang penggantian hak tetap harus dibayar.
Artikel ini memakai UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku untuk PHK sejak 28 Oktober 2026. Bila Anda ingin langsung tahu angkanya, gunakan Kalkulator Pesangon.
Kapan PHK Tanpa Pesangon Diperbolehkan?
Menurut UU 27/2026, pekerja tidak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja (UPMK) hanya dalam keadaan berikut. Di semua keadaan itu, pekerja tetap berhak atas uang penggantian hak (UPH) dan uang pisah.
| Keadaan | Yang tetap diterima | Pasal |
|---|---|---|
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri, dengan permohonan tertulis paling lambat 30 hari sebelumnya | UPH + uang pisah | 231 huruf i, 242 |
| Mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang sah, setelah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis | UPH + uang pisah | 231 huruf j, 243 |
| Ditahan pihak berwajib 6 bulan dan perbuatannya menimbulkan kerugian perusahaan | UPH + uang pisah | 245 ayat (3) |
| Pekerja mengajukan PHK dengan tuduhan terhadap pemberi kerja, tetapi putusan menyatakan tuduhan itu tidak terbukti | UPH + uang pisah | 231 huruf h, 241 ayat (2) |
Bila perusahaan belum mengatur besaran uang pisah, patokannya paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233). Dua keadaan lain sering disamakan dengan "tanpa pesangon", padahal berbeda:
- Kontrak PKWT berakhir. Tidak ada pesangon, tetapi pemberi kerja wajib membayar uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88).
- Usaha mikro dan kecil. Pesangon tetap ada, tetapi besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja (Pasal 250).
Alasan yang Sering Dipakai, padahal Pesangon Tetap Wajib
"Perusahaan sedang rugi" atau "perusahaan tutup"
Perusahaan yang tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut tetap wajib membayar uang pesangon 1 kali dan UPMK 1 kali (Pasal 237). Perusahaan yang tutup permanen atas keputusan pemilik wajib membayar uang pesangon 1 kali dan UPMK 1,5 kali (Pasal 238). Di bawah aturan lama, alasan rugi hanya mendapat setengah uang pesangon. Pengali 0,5 itu sudah dihapus.
"Perusahaan pailit atau PKPU"
Pekerja tetap berhak atas uang pesangon 1 kali, UPMK 1 kali, dan UPH (Pasal 240). Dalam kepailitan, upah didahulukan pembayarannya sebelum semua kreditur, dan hak lain pekerja didahulukan atas semua kreditur termasuk kreditur preferen, kecuali pemegang hak jaminan kebendaan (Pasal 151).
"Anda melanggar aturan perusahaan"
PHK karena pelanggaran yang sudah didahului surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tetap mendapat uang pesangon 1 kali dan UPMK 1 kali (Pasal 244). UU 27/2026 juga tidak lagi mencantumkan "pelanggaran bersifat mendesak" sebagai alasan PHK dalam Pasal 231. Bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggaran berat setelah 28 Oktober 2026 belum diuji di pengadilan. Bila alasan itu dipakai untuk mem-PHK Anda tanpa pesangon, dasarnya patut dipertanyakan.
"Lebih baik Anda mengundurkan diri saja"
Ini pola yang paling merugikan pekerja. Surat pengunduran diri mengubah alasan berakhirnya hubungan kerja, sehingga hak Anda turun menjadi UPH dan uang pisah saja. Pengunduran diri juga harus atas kemauan sendiri (Pasal 231 huruf i). Bila Anda diminta mengundurkan diri, jangan langsung menandatangani. Minta alasan PHK secara tertulis lebih dulu. Rincian hak saat resign ada di artikel uang pisah bagi karyawan yang mengundurkan diri.
Alasan PHK yang Dilarang Sama Sekali
Pasal 230 melarang PHK dengan alasan tertentu. PHK dengan alasan ini batal demi hukum, dan pekerja wajib dipekerjakan kembali. Beberapa di antaranya:
- Sakit menurut keterangan dokter selama tidak melampaui 12 bulan terus-menerus.
- Menikah, hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui.
- Menjalankan ibadah, atau memenuhi kewajiban terhadap negara.
- Mendirikan, menjadi anggota, atau pengurus serikat pekerja.
- Mengadukan pemberi kerja kepada pihak berwajib atas dugaan tindak pidana.
- Perbedaan paham, agama, suku, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.
Hitung dulu hak Anda dengan Kalkulator Pesangon. Bila perusahaan menolak membayar atau angka yang ditawarkan jauh di bawah hitungan, pelajari pendampingan PHK dan perselisihan hubungan industrial CML.
Jika Perusahaan Tidak Membayar Pesangon
- Minta alasan PHK secara tertulis. Alasan menentukan besarnya hak.
- Jangan menandatangani apa pun dulu. Termasuk surat pengunduran diri atau perjanjian bersama yang angkanya belum Anda periksa.
- Kumpulkan dokumen: perjanjian kerja atau surat pengangkatan, slip gaji 3 bulan terakhir, surat peringatan bila ada, dan surat PHK.
- Tempuh perundingan bipartit. PHK wajib dirundingkan lebih dulu, dan PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) dan (7)).
- Bila tidak sepakat, catatkan perselisihan ke dinas ketenagakerjaan untuk mediasi, lalu Pengadilan Hubungan Industrial.
Pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon, UPMK, dan UPH dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV (Pasal 295). Urutan lengkap prosesnya ada di artikel prosedur PHK menurut UU 27/2026.
Kesimpulan
PHK tanpa pesangon hanya sah untuk empat keadaan: mengundurkan diri, mangkir, ditahan dengan kerugian perusahaan, dan permohonan PHK pekerja yang tidak terbukti. Bahkan dalam keadaan itu, uang penggantian hak dan uang pisah tetap wajib. Alasan rugi, tutup, pailit, atau pelanggaran setelah surat peringatan ketiga tidak menghapus pesangon. Pelajari cara menghitung pesangon, lalu cek angka Anda di Kalkulator Pesangon.
- UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 88, 151, 228, 230 sampai 233, 237, 238, 240 sampai 245, 250, 295
- UU No. 2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah perusahaan bisa mem-PHK tanpa pesangon karena sedang rugi?
Tidak. Perusahaan yang tutup karena rugi 2 tahun berturut-turut tetap wajib membayar uang pesangon 1 kali, UPMK 1 kali, dan UPH (Pasal 237 UU 27/2026).
Saya dipaksa menandatangani surat resign. Apa akibatnya?
Bila Anda menandatanganinya, alasan berakhirnya hubungan kerja menjadi pengunduran diri, sehingga hak Anda hanya UPH dan uang pisah. Pengunduran diri seharusnya atas kemauan sendiri. Sebaiknya jangan menandatanganinya sebelum alasan PHK yang sebenarnya diberikan secara tertulis.
Apakah karyawan kontrak yang kontraknya habis mendapat pesangon?
Tidak mendapat pesangon, tetapi berhak atas uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88 UU 27/2026).
Apakah PHK lewat WhatsApp atau lisan sah?
PHK yang tidak dapat dihindari wajib dirundingkan secara bipartit. PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228 ayat (7)), kecuali untuk keadaan dalam Pasal 229 seperti pengunduran diri dan berakhirnya PKWT.
Tentang penulis
Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD, Advokat PERADI, Founder & Principal Consultant, CML.