Pesangon Menurut UU 27 Tahun 2026: Pengali 0,5 Dihapus, Ini Tabel Lengkapnya

Tabel bulan upahnya tidak berubah, tetapi pengalinya berubah banyak. Untuk beberapa alasan PHK, pesangon kini dua kali lipat dibanding aturan lama. Berikut perbandingan lengkapnya, pasal demi pasal.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 8 Nov 2026 · 8 menit baca

Ringkasan

• UU No. 27 Tahun 2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 313). PHK sejak tanggal itu dihitung menurut Pasal 232 sampai Pasal 250.
• Tabel uang pesangon (1 sampai 9 bulan upah) dan UPMK (2 sampai 10 bulan upah) tetap sama. Yang berubah adalah faktor pengalinya.
• Pengali 0,5 dan 0,75 tidak ada lagi. Untuk perusahaan tutup karena rugi, keadaan memaksa, PKPU, pailit, dan pelanggaran setelah surat peringatan, uang pesangon naik menjadi 1 kali.
• Ada hak baru: uang pisah paling sedikit 1 bulan upah bila perusahaan belum mengaturnya (Pasal 233), dan sanksi pidana bagi pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon (Pasal 295).

Sejak UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diundangkan pada 28 Oktober 2026, pertanyaan yang paling sering muncul dari pekerja maupun bagian HR sama: apakah pesangon berubah? Jawabannya ya, tetapi bukan di tempat yang banyak orang kira. Tabel bulan upahnya masih sama dengan aturan lama, sedangkan yang berubah adalah faktor pengali untuk setiap alasan PHK.

Perubahan ini penting karena pengali menentukan berapa kali tabel itu dibayarkan. Di bawah PP 35/2021, perusahaan yang tutup karena rugi cukup membayar setengah dari tabel uang pesangon. Di bawah UU 27/2026, perusahaan yang sama wajib membayar penuh.

Tabel dasar yang tidak berubah

Pasal 232 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja (UPMK) serta uang penggantian hak (UPH), dengan faktor pengali sesuai alasan PHK. Besaran dasarnya ditentukan masa kerja.

UPH meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya pulang pekerja dan keluarganya ke tempat ia diterima bekerja, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB (Pasal 232 ayat (4)). Dasar upahnya adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya (Pasal 234 ayat (1)).

Pengali per alasan PHK: aturan lama dan aturan baru

Tabel berikut adalah inti perubahannya. Kolom tengah adalah pengali menurut PP 35/2021, yang masih dipakai untuk PHK sebelum 28 Oktober 2026. Kolom kanan adalah pengali menurut UU 27/2026.

Tiga kelompok perubahan yang paling terasa

Pengali 0,5 naik menjadi 1 kali

Kelompok ini paling banyak terdampak: perusahaan tutup karena rugi, keadaan memaksa, PKPU, pailit, dan pelanggaran setelah surat peringatan. Dengan masa kerja dan upah yang sama, uang pesangonnya kini dua kali lipat dibanding PP 35/2021. UPMK tetap 1 kali.

Pengali 2 kali untuk keadaan yang bukan kesalahan pekerja

Bila pemberi kerja yang menolak menerima pekerja setelah penggabungan atau pengambilalihan, uang pesangonnya 2 kali (Pasal 236 ayat (2)). Hal yang sama berlaku bila pekerja mengajukan PHK karena pemberi kerja menganiaya, tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut, atau melakukan perbuatan lain dalam Pasal 231 huruf g (Pasal 241 ayat (1)). Untuk pensiun, pengalinya naik dari 1,75 menjadi 2 kali (Pasal 247).

UPMK lebih besar untuk dua alasan

Pekerja yang sakit berkepanjangan atau mengalami disabilitas akibat kecelakaan kerja lebih dari 12 bulan kini menerima 2 kali UPMK (Pasal 246). Bila perusahaan tutup permanen atas keputusan pemilik, UPMK-nya 1,5 kali (Pasal 238).

Hal baru di luar pengali

• Uang pisah paling sedikit 1 bulan upah. Bila perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB belum mengatur uang pisah, besarnya dapat ditetapkan paling sedikit 1 bulan upah. Bila ketentuan perusahaan lebih baik, yang berlaku ketentuan perusahaan (Pasal 233). Hak ini juga berlaku bagi karyawan yang resign; baca uang pisah saat mengundurkan diri.
• Efisiensi dan pelanggaran bersifat mendesak tidak lagi tercantum. Daftar alasan PHK dalam Pasal 231 tidak memuat keduanya. Pelanggaran terhadap aturan perusahaan ditempuh melalui surat peringatan (Pasal 231 huruf k).
• PHK wajib melalui bipartit. Bila PHK tidak dapat dihindari, maksudnya wajib dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. PHK tanpa kesepakatan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap batal demi hukum (Pasal 228 ayat (3) sampai ayat (7)).
• Sanksi pidana bila pesangon sengaja tidak dibayar. Pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, dan bagi korporasi denda kategori IV sampai VI (Pasal 295).
• Hak pekerja dijamin aset pemberi kerja. Hak yang sudah disepakati atau diputus menjadi utang yang dijamin pembayarannya dengan seluruh aset pemberi kerja (Pasal 299).
• Dana cadangan pesangon. Pengusaha wajib menyediakannya dan dananya dikelola lembaga pemerintah; usaha mikro dan kecil dikecualikan. Mekanismenya menunggu peraturan pemerintah (Pasal 253).
• Usaha mikro dan kecil berdasarkan kesepakatan. Pada usaha mikro dan kecil, besaran pesangon, UPMK, UPH, dan uang pisah ditentukan berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dan pekerja (Pasal 250).

Contoh hitung: perusahaan tutup karena rugi

Seorang pekerja dengan masa kerja 5 tahun 3 bulan dan upah pokok ditambah tunjangan tetap Rp8.000.000 terkena PHK karena perusahaan tutup setelah rugi 2 tahun. Sisa cutinya 6 hari dengan pola 5 hari kerja seminggu.

Selisihnya Rp24.000.000, seluruhnya berasal dari hapusnya pengali 0,5. Nilai ini adalah estimasi minimum; perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, atau PKB boleh memberi lebih, tetapi tidak boleh kurang.

Hitung pesangon Anda sendiri, lengkap dengan pengecekan tunjangan tetap di slip gaji: Kalkulator Pesangon UU 27/2026 →

Aturan mana yang dipakai untuk PHK Anda

Ukurannya adalah tanggal PHK. PHK sejak 28 Oktober 2026 dihitung dengan UU 27/2026, karena undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 313). PHK sebelum tanggal itu tetap dihitung dengan PP 35/2021. Bila gugatan perselisihan PHK sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial sebelum UU 27/2026 berlaku, perkaranya tetap diperiksa dengan aturan lama (Pasal 300).

PP 35/2021 sendiri tidak dicabut. Peraturan itu tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 27/2026 (Pasal 310), sehingga rincian yang belum diatur ulang, seperti cara menghitung uang kompensasi PKWT, masih dapat dipakai sampai peraturan pelaksana baru terbit paling lama 28 Oktober 2027 (Pasal 312).

Menghadapi PHK, atau perusahaan Anda perlu menghitung ulang kewajiban pesangon? Pelajari layanan PHK & Perselisihan Hubungan Industrial CML →

Panduan Lanjutan tentang PHK dan Pesangon

• Cara menghitung pesangon PHK 2026: rumus, tabel, dan simulasi gaji Rp7 juta.
• PHK tanpa pesangon: empat keadaan yang diperbolehkan, dan alasan yang tetap mewajibkan pesangon.
• Prosedur PHK menurut UU 27/2026: pencegahan, bipartit 30 hari kerja, mediasi, hingga PHI.
• 10 kewajiban baru pengusaha menurut UU 27/2026.

• UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 228, 231 sampai 250, 253, 295, 299, 300, 310, 312, 313
• PP No. 35 Tahun 2021: Pasal 40 sampai 57 (pengali lama)