10 Kewajiban Baru Pengusaha UU 27/2026: Awas Sanksi!

UU 27 Tahun 2026 sudah berlaku. Ini 10 kewajiban baru pengusaha: aturan PKWT terbaru, alih daya, prosedur PHK, dan dana cadangan pesangon beserta pasalnya.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 8 Nov 2026 · 9 menit baca

Ringkasan

• UU No. 27 Tahun 2026 berlaku sejak 28 Oktober 2026 dan tidak memberi masa tunggu umum. Hanya beberapa hal yang punya batas penyesuaian, seperti alih daya (1 tahun).
• Perubahan yang paling cepat berdampak bagi pemberi kerja: PKWT paling lama 4 tahun dan wajib dicatatkan dalam 3 hari kerja, larangan menahan ijazah, dan PHK yang wajib melalui bipartit.
• Kewajiban baru yang menunggu peraturan pelaksana: dana cadangan pesangon (Pasal 253). Peraturan pelaksana wajib terbit paling lambat 28 Oktober 2027.

Bagi pemberi kerja, pertanyaan tentang UU 27 Tahun 2026 bukan lagi "apa isinya", tetapi "apa yang harus kami ubah, dan sampai kapan". UU ketenagakerjaan baru ini berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026 (Pasal 313), sehingga sebagian besar kewajiban pengusaha di dalamnya sudah mengikat hari ini, mulai dari aturan PKWT terbaru sampai prosedur PHK. Hanya beberapa hal, seperti alih daya, yang diberi waktu penyesuaian.

Artikel ini adalah daftar periksa untuk pemberi kerja. Untuk ringkasan isi undang-undang dan tabel sebelum-sesudah, baca UU No. 27 Tahun 2026: apa yang sudah pasti.

Batas Waktu Penyesuaian UU 27 Tahun 2026

10 Kewajiban Pengusaha Menurut UU 27 Tahun 2026

1. Aturan PKWT terbaru: paling lama 4 tahun

PKWT paling lama 2 tahun dan hanya dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun (Pasal 82 ayat (2)). Rencana perpanjangan wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 hari sebelum PKWT berakhir (Pasal 82 ayat (3)). Sebelumnya, PP 35/2021 membolehkan PKWT sampai 5 tahun termasuk perpanjangan.

2. PKWT wajib dicatatkan dalam 3 hari kerja

Pemberi kerja wajib mencatatkan PKWT kepada pemerintah paling lambat 3 hari kerja sejak ditandatangani (Pasal 87 ayat (3)), dan pekerja serta pengawas ketenagakerjaan dapat mengaksesnya. Tata cara pencatatannya masih menunggu peraturan pelaksana, tetapi kewajibannya sudah tertulis di undang-undang.

3. PKWT hanya untuk pekerjaan tidak tetap, tanpa masa percobaan, dan dalam bahasa Indonesia

• PKWT hanya untuk pekerjaan yang sekali selesai, musiman, produk atau kegiatan baru dalam percobaan, atau yang sifatnya tidak tetap. PKWT untuk pekerjaan tetap demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 87).
• PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Bila disyaratkan, masa percobaan itu batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung (Pasal 86).
• PKWT wajib tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT yang tidak tertulis demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 83 sampai 85).

4. Uang kompensasi PKWT tetap wajib, dengan sanksi

Saat PKWT berakhir, pemberi kerja wajib membayar uang kompensasi sesuai masa kerja (Pasal 88). Pemberi kerja yang tidak membayarnya dapat dikenai peringatan tertulis, denda administratif, sampai penghentian sementara kegiatan usaha (Pasal 89).

5. Berhenti mensyaratkan atau menahan ijazah

Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan menahan ijazah atau dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan (Pasal 78 ayat (1)). Pengecualiannya hanya untuk ijazah atau dokumen yang diperoleh dari pendidikan atau pelatihan yang dibiayai pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Sanksinya administratif, dan pemberi kerja tetap wajib mengembalikan ijazah tersebut (Pasal 79). Penjelasan lengkapnya ada di artikel bolehkah perusahaan menahan ijazah karyawan.

6. Alih daya menurut UU 27/2026: hanya empat jasa penunjang

• Alih daya hanya untuk empat jasa penunjang: kebersihan, penyediaan makanan bagi pekerja, pengamanan, dan angkutan pekerja (Pasal 95).
• Sektor pertambangan dan perminyakan boleh mengalihdayakan jasa penunjang di bidangnya, tetapi melalui anak perusahaan berbentuk PT (Pasal 96). Ketentuan serupa berlaku untuk BUMN (Pasal 97).
• Bila pekerja alih daya dipakai untuk kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, hubungan kerjanya demi hukum beralih menjadi pekerja perusahaan pemberi pekerjaan (Pasal 98).
• Perusahaan alih daya wajib berbentuk PT dan memiliki perizinan berusaha, dan bila vendor berganti sedangkan pekerjaannya sama, masa kerja di vendor lama dihitung kumulatif untuk batas waktu PKWT (Pasal 99).

Perjanjian alih daya yang sudah ada tetap berlaku sampai berakhir, tetapi perusahaan wajib menyesuaikan diri paling lama satu tahun sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 306).

7. Prosedur PHK baru: pencegahan, bipartit, lalu PHI

Pasal 228 menyusun urutan yang wajib diikuti. Pertama, upaya pencegahan seperti mengurangi lembur, mengurangi sif atau jam kerja, merumahkan secara bergiliran, dan menawarkan pensiun dini sukarela. Bila PHK tetap tidak terhindarkan, maksud PHK wajib dirundingkan secara bipartit paling lama 30 hari kerja. Bila tidak sepakat, penyelesaiannya melalui mekanisme perselisihan hubungan industrial. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap batal demi hukum, dan pekerja wajib dipekerjakan kembali (Pasal 228 ayat (7)).

Bipartit tidak diperlukan untuk pengunduran diri, berakhirnya PKWT, pensiun sesuai aturan perusahaan, dan pekerja meninggal dunia (Pasal 229). Selama proses berjalan, pemberi kerja boleh melakukan skorsing dengan tetap membayar upah dan hak lain (Pasal 235).

8. Hitung ulang kewajiban pesangon UU terbaru dan atur uang pisah

Pengali 0,5 dihapus, sehingga kewajiban pesangon untuk beberapa alasan PHK menjadi dua kali lipat. Periksa juga apakah Peraturan Perusahaan atau PKB sudah mengatur uang pisah. Bila belum, patokannya paling sedikit 1 bulan upah (Pasal 233). Pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar pesangon dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, dan bila dilakukan korporasi, denda kategori IV sampai VI (Pasal 295). Cara menghitungnya ada di panduan menghitung pesangon.

9. Siapkan dana cadangan pesangon

Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon yang dikelola lembaga pemerintah (Pasal 253). Usaha mikro dan kecil dikecualikan. Sanksinya bertingkat sampai pencabutan perizinan berusaha. Besaran, mekanisme setoran, dan lembaga pengelolanya belum diatur, karena diserahkan kepada Peraturan Pemerintah. Belum ada angka yang bisa dihitung hari ini, tetapi pemberi kerja sebaiknya mulai memetakan kewajiban pesangon karyawannya.

10. Tinjau hubungan kemitraan dan pekerja platform

UU 27/2026 mengenal hubungan pekerjaan tertentu yang bersifat fleksibel, berdasarkan perjanjian kemitraan atau perjanjian lain, termasuk pekerjaan melalui platform digital (Pasal 102). Pihak yang bekerja dalam hubungan ini berhak atas penghasilan yang layak, pelindungan K3, dan jaminan sosial. Kemitraan diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri, dan perjanjian lainnya dengan Peraturan Menteri (Pasal 103). Perusahaan yang bekerja dengan mitra lepas sebaiknya mulai meninjau perjanjiannya.

Ingin memastikan template PKWT, Peraturan Perusahaan, dan perjanjian alih daya Anda sudah sesuai UU 27/2026? Pelajari layanan penyusunan PKWT, PKWTT, dan Peraturan Perusahaan CML.

Yang Belum Jelas dari UU Ketenagakerjaan Baru

• PKWT yang sedang berjalan. Ketentuan peralihan tidak mengatur secara khusus PKWT yang dibuat sebelum 28 Oktober 2026. Perpanjangan atau pembaruan sejak tanggal itu paling aman mengikuti Pasal 82.
• Tata cara pencatatan PKWT dan dana cadangan pesangon menunggu peraturan pelaksana.
• PHK karena efisiensi, seperti dijelaskan di atas.

Kesimpulan: Langkah Pengusaha Menghadapi UU 27/2026

Bagi pengusaha, UU 27 Tahun 2026 sudah mengikat sejak 28 Oktober 2026. Prioritas pertama dalam memenuhi kewajiban pengusaha adalah dokumen yang dipakai setiap hari: template PKWT (jangka waktu, pencatatan, tanpa masa percobaan), Peraturan Perusahaan (uang pisah dan prosedur PHK), dan perjanjian alih daya (batas satu tahun). Dana cadangan pesangon dan pencatatan PKWT perlu dipantau sampai peraturan pelaksananya terbit. Untuk dampak pada angka pesangon, gunakan Kalkulator Pesangon CML.

• UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 78, 79, 82 sampai 89, 95 sampai 99, 102, 103, 228 sampai 235, 253, 295, 306, 308 sampai 313
• PP No. 35 Tahun 2021: PKWT, alih daya, waktu kerja, PHK

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)