UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Apa yang Sudah Pasti dan Apa yang Belum

Presiden menandatangani UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026, dan undang-undang ini diundangkan pada hari yang sama sebagai UU No. 27 Tahun 2026. Artikel ini memisahkan yang sudah pasti dari yang masih bergantung pada ketentuan peralihan dan peraturan pelaksana.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 4 Nov 2026 · 8 menit baca

Ringkasan

• UU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR pada 6 Oktober 2026, lalu ditandatangani dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 sebagai UU No. 27 Tahun 2026 (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179).
• Pasal 311 mencabut UU No. 13 Tahun 2003 serta Pasal 80 huruf a dan Pasal 81 Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja). Pasal 312 memberi waktu paling lama satu tahun untuk menetapkan peraturan pelaksana.
• Perubahan pokoknya: PKWT paling lama 2 tahun dengan dua kali perpanjangan (Pasal 82), alih daya hanya untuk empat jasa penunjang (Pasal 95), pengali pesangon paling rendah 1 kali (Pasal 236 sampai Pasal 249), dan larangan menahan ijazah (Pasal 78).
• Ketentuan peralihan (Pasal 300 sampai Pasal 306) hanya mengatur hal tertentu, seperti gugatan PHI yang sudah didaftarkan dan perjanjian alih daya. Peraturan pelaksana lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan (Pasal 310).

Setiap kali undang-undang ketenagakerjaan berubah, pertanyaan pertama dari pengusaha dan pekerja selalu sama: mulai kapan, dan apa yang harus saya lakukan sekarang? Untuk UU ketenagakerjaan terbaru ini, yaitu UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, jawabannya perlu dipisahkan dengan hati-hati, karena banyak poin yang beredar di media berasal dari pernyataan pejabat dan pembahasan di DPR. Kini naskah resminya sudah diundangkan, sehingga sebagian pertanyaan itu sudah bisa dijawab, sementara sebagian lain masih bergantung pada ketentuan peralihan dan peraturan pelaksana.

Status hukumnya hari ini

DPR menyetujui RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Undang-undang ini disusun untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168/PUU-XXI/2023, yang meminta pembentuk undang-undang menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja.

Presiden menandatangani undang-undang ini pada 28 Oktober 2026, dan pada hari yang sama undang-undang ini diundangkan sebagai UU No. 27 Tahun 2026 dalam Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 179. Pasal 311 mencabut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Pasal 80 huruf a dan Pasal 81 dalam Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal 312 mewajibkan peraturan pelaksana ditetapkan paling lama satu tahun sejak undang-undang diundangkan.

Sebelum diundangkan, sejumlah pemberitaan menyebut adanya masa transisi satu tahun. Batas satu tahun yang tercantum dalam naskah adalah batas waktu penetapan peraturan pelaksana, sehingga hal ini berbeda dengan penundaan berlakunya undang-undang secara keseluruhan.

Perubahan UU Ketenagakerjaan 2026: poin pokok dan pasalnya

Tabel berikut membandingkan aturan sebelumnya dengan UU No. 27 Tahun 2026. Setiap baris sudah kami cocokkan dengan salinan resmi undang-undang.

Hitung dampaknya langsung: Kalkulator Pesangon UU 27/2026 →, baca tabel pesangon lengkap per alasan PHK →, atau hak cuti dan istirahat panjang yang baru →

Apa yang sebaiknya dilakukan pengusaha sekarang

1. Audit PKWT yang sedang berjalan (Perusahaan): Petakan jenis pekerjaan, tanggal mulai, dan perpanjangan setiap PKWT. Kontrak yang panjang atau sudah beberapa kali diperpanjang paling berisiko terdampak aturan baru.
2. Periksa pekerjaan yang dialihdayakan (Perusahaan): Pastikan pekerjaan yang dialihdayakan termasuk empat jasa penunjang dalam Pasal 95. Perjanjian alih daya yang sudah ada tetap berlaku sampai berakhir, tetapi perusahaan wajib menyesuaikan diri paling lama satu tahun sejak 28 Oktober 2026 (Pasal 306).
3. Hitung ulang kewajiban pesangon (Perusahaan): Pengali 0,5 sudah dihapus. Untuk PHK karena perusahaan tutup akibat rugi atau pelanggaran setelah surat peringatan, uang pesangon kini dua kali lipat dibanding PP 35/2021. Perkirakan dampaknya terhadap keuangan perusahaan, termasuk kewajiban dana cadangan pesangon.
4. Perbarui template PKWT dan Peraturan Perusahaan (CML): Ketentuan peralihan UU 27/2026 tidak mengatur PKWT yang sedang berjalan secara khusus. Perpanjangan atau pembaruan PKWT, Peraturan Perusahaan, dan template kontrak yang dibuat sejak 28 Oktober 2026 sebaiknya sudah mengikuti Pasal 82 dan ketentuan lain undang-undang ini.

Apa artinya bagi pekerja

Bagi pekerja, hak yang berlaku hari ini tetap dapat dituntut berdasarkan aturan yang berlaku sekarang. Undang-undang baru pada umumnya tidak berlaku surut, sehingga PHK atau perselisihan yang terjadi sebelum aturan baru efektif tetap diselesaikan dengan aturan yang berlaku pada saat peristiwanya terjadi. Simpan perjanjian kerja, slip gaji, dan surat-surat dari perusahaan, karena dokumen inilah yang menentukan hak Anda.

Ingin memetakan dampak aturan baru pada dokumen kerja perusahaan Anda? Pelajari layanan Perjanjian Kerja & Peraturan Perusahaan CML →

• UU No. 27 Tahun 2026: Pelindungan Ketenagakerjaan (LN 2026 No. 179)
• UU No. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
• Lampiran UU No. 6 Tahun 2023, Pasal 80 huruf a dan Pasal 81: Perubahan ketenagakerjaan melalui Cipta Kerja
• PP No. 35 Tahun 2021: PKWT, alih daya, waktu kerja dan istirahat, serta PHK
• Permenaker No. 7 Tahun 2026: Pekerjaan alih daya
• Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023: Perintah menyusun undang-undang ketenagakerjaan baru