Beda PKWT dan PKWTT Menurut UU 27/2026: Karyawan Kontrak vs Karyawan Tetap

Karyawan kontrak dan karyawan tetap berbeda bukan hanya di status, tetapi juga di masa percobaan, bentuk perjanjian, cara berakhir, dan hak saat berhenti. Ini perbandingan lengkapnya menurut UU 27/2026, termasuk kapan kontrak berubah menjadi tetap demi hukum.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 24 Nov 2025 · 10 menit baca

Ringkasan

• PKWT wajib tertulis dan hanya untuk pekerjaan yang selesai dalam waktu tertentu. PKWTT boleh lisan, tetapi pemberi kerja wajib membuat surat pengangkatan tertulis (Pasal 83, 87, 93 UU 27/2026).
• PKWT tidak boleh ada masa percobaan. PKWTT boleh paling lama 3 bulan dengan upah paling sedikit 75% upah jabatan dan tidak di bawah upah minimum (Pasal 86 dan 92).
• PKWT yang tidak tertulis, dipakai untuk pekerjaan tetap, atau di luar jenis pekerjaan yang diizinkan demi hukum menjadi PKWTT (Pasal 85 dan 87 ayat (5)).

Istilah “karyawan kontrak” dan “karyawan tetap” dipakai longgar sehari-hari, tetapi hukum memakai kategori yang presisi: perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pasal 80 ayat (1) UU 27/2026 menyebut perjanjian kerja dibuat untuk salah satu dari keduanya. Salah menempatkan pekerjaan pada kategori yang keliru bukan pelanggaran administratif kecil, karena akibatnya bisa mengubah status hubungan kerja itu sendiri.

Kajian ini membandingkan PKWT dan PKWTT berdasarkan UU 27/2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Aturan detail jangka waktu dan perpanjangan PKWT kami bahas terpisah di artikel aturan PKWT UU 27/2026.

Perbandingan PKWT dan PKWTT

Pekerjaan apa yang boleh memakai PKWT?

Pasal 87 ayat (1) UU 27/2026 membatasi PKWT hanya untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

• pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya;
• pekerjaan yang diperkirakan selesai dalam waktu tidak terlalu lama, paling lama 2 tahun;
• pekerjaan yang bersifat musiman;
• pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
• pekerjaan yang jenis, sifat, atau kegiatannya tidak tetap.

Sebaliknya, PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 87 ayat (2)). Staf administrasi, kasir, atau teknisi produksi yang dibutuhkan terus-menerus adalah contoh pekerjaan tetap. Mengontrak posisi seperti ini berulang kali adalah pola yang paling sering berujung sengketa status.

Masa percobaan: hanya untuk karyawan tetap

Ini perbedaan yang paling sering keliru dalam praktik. PKWT tidak boleh mensyaratkan masa percobaan. Bila tetap dicantumkan, masa percobaan itu batal demi hukum dan masa kerjanya tetap dihitung (Pasal 86).

Untuk PKWTT, Pasal 92 mengatur masa percobaan secara lebih rinci daripada aturan lama:

• Paling lama 3 bulan.
• Upah paling sedikit 75% dari upah yang berlaku untuk jabatan itu di perusahaan, dan tidak di bawah upah minimum.
• Jaminan sosial wajib diberikan sejak masa percobaan.
• Syaratnya wajib dicantumkan dalam perjanjian kerja atau surat pengangkatan tertulis. Bila tidak dicantumkan, masa percobaan dianggap tidak ada.
• Pekerja yang memenuhi syarat dan menyelesaikan masa percobaan wajib diangkat sebagai karyawan tetap, dan masa percobaan dihitung sebagai masa kerja.

Kapan karyawan kontrak otomatis menjadi karyawan tetap?

UU 27/2026 menyebut beberapa keadaan yang membuat PKWT demi hukum menjadi PKWTT, tanpa perlu persetujuan pemberi kerja:

• PKWT tidak dibuat tertulis (Pasal 85).
• PKWT dipakai untuk pekerjaan di luar jenis yang diizinkan Pasal 87 ayat (1), atau untuk pekerjaan bersifat tetap (Pasal 87 ayat (5)).

Bila pemberi kerja tidak mengakui perubahan status itu, pekerja dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan ke pengadilan negeri setempat, setelah perundingan bipartit gagal atau ditolak dan pengawas sudah melakukan pemeriksaan (Pasal 87 ayat (6)). Status ini penting karena karyawan tetap yang di-PHK berhak atas pesangon dan UPMK, yang nilainya jauh di atas uang kompensasi PKWT. Lihat tabel pesangon UU 27/2026.

Bila kontrak diputus sebelum waktunya

Pasal 90 UU 27/2026 mengatur bahwa bila salah satu pihak mengakhiri PKWT sebelum jangka waktunya habis, di luar alasan berakhirnya perjanjian kerja dalam Pasal 81 ayat (1), pihak yang mengakhiri wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja sampai batas waktu kontrak berakhir. Ketentuan ini berlaku dua arah: perusahaan yang memutus kontrak di tengah jalan membayar sisa upah, dan karyawan kontrak yang berhenti sebelum waktunya juga dapat dituntut membayar ganti rugi yang sama.

Bagi pengusaha: kapan memilih PKWT dan kapan PKWTT

PKWT cocok untuk proyek dengan tanggal selesai yang jelas, pekerjaan musiman, atau uji coba produk baru. Untuk posisi yang akan selalu dibutuhkan, PKWTT dengan masa percobaan 3 bulan biasanya lebih aman, karena memberi ruang menilai kinerja tanpa risiko status berubah demi hukum di kemudian hari. Yang terpenting, jenis pekerjaan di kontrak harus sesuai dengan pekerjaan nyata, bukan sekadar label.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• UU No. 27 Tahun 2026: Pasal 80 sampai 93 (perjanjian kerja, PKWT, PKWTT)
• PP No. 35 Tahun 2021: Rincian PKWT dan uang kompensasi
• UU No. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan