Cara Mengurus Perceraian di Pengadilan: Syarat, Alur Sidang, Biaya, sampai Akta Cerai

Panduan lengkap mengurus perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri: pengadilan mana yang berwenang, syarat dan alasan cerai, dokumen, alur sidang termasuk lewat e-Court, komponen biaya, sampai akta cerai terbit.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 15 Des 2025 · 13 menit baca

Ringkasan

• Perceraian hanya sah lewat putusan pengadilan. Yang beragama Islam ke Pengadilan Agama (cerai talak oleh suami, cerai gugat oleh istri), selainnya ke Pengadilan Negeri.
• Alasan perselisihan terus-menerus kini lazimnya harus disertai pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ada fakta KDRT (SEMA 3/2023).
• Biaya terdiri dari panjar perkara yang ditetapkan tiap pengadilan, biaya pendampingan bila memakai kuasa, dan dokumen. Akta cerai diterbitkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Tidak ada yang menikah sambil merencanakan perceraian. Ketika keadaan sudah sampai di titik ini, yang paling membantu biasanya bukan nasihat panjang, melainkan gambaran jelas: ke mana mengajukan, apa yang perlu disiapkan, berapa biayanya, dan kapan status Anda benar-benar berubah. Kecemasan terbesar hampir selalu datang dari hal yang belum diketahui.

Panduan ini membahas cara mengurus perceraian dari awal sampai akta cerai terbit, untuk perkara di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Kalau Anda justru pihak yang menerima surat panggilan, baca juga hak dan biaya bila Anda digugat cerai.

Ke pengadilan mana gugatan cerai diajukan?

Perceraian di Indonesia hanya sah bila diputus pengadilan. Kesepakatan berdua, surat pernyataan di atas meterai, atau talak yang diucapkan di rumah tidak mengubah status perkawinan di mata negara. Forumnya ditentukan oleh agama saat perkawinan dicatat.

Di Aceh, perkara orang Islam diperiksa Mahkamah Syar'iyah. Untuk perkawinan Kristen dan agama lain, kami membahas kekhususannya di artikel perceraian di Pengadilan Negeri.

Syarat cerai: alasan yang diterima hakim

Pengadilan tidak mengabulkan perceraian hanya karena salah satu pihak sudah tidak mau. Harus ada alasan yang diakui hukum dan dibuktikan di persidangan. Pasal 19 PP 9/1975 menyebut alasannya, dan bagi yang beragama Islam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambahkan dua alasan lagi.

• Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau kebiasaan lain yang sukar disembuhkan.
• Salah satu pihak meninggalkan pasangannya 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah.
• Salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan.
• Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan.
• Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
• Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan hidup rukun lagi.
• Khusus perkawinan Islam: suami melanggar taklik talak, atau salah satu pihak murtad yang menyebabkan ketidakrukunan.

Alasan keenam adalah yang paling sering dipakai, dan di sinilah aturan berubah. Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 3/2023 menyatakan perceraian karena perselisihan terus-menerus dapat dikabulkan bila terbukti tidak ada harapan rukun lagi dan diikuti pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, kecuali ditemukan fakta salah satu pihak melakukan KDRT.

Dokumen yang perlu disiapkan

Siapkan juga dua orang saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Anda, sebaiknya keluarga atau orang dekat. Hakim biasanya mendengar mereka pada tahap pembuktian.

Alur sidang cerai dari pendaftaran sampai putusan

1. Pendaftaran dan panjar (Penggugat atau kuasa): Gugatan didaftarkan langsung di PTSP pengadilan atau lewat e-Court. Panjar biaya perkara dibayar sesuai taksiran pengadilan.
2. Pemanggilan para pihak (Jurusita pengadilan): Pengadilan memanggil kedua pihak secara resmi. Lama jarak ke sidang pertama bergantung pada jadwal pengadilan dan alamat tergugat.
3. Mediasi (Mediator): Bila kedua pihak hadir, mediasi wajib ditempuh lebih dulu. Di sini hak asuh, nafkah, dan harta bisa disepakati walaupun perceraiannya tetap jalan.
4. Jawab-menjawab dan pembuktian (Majelis hakim): Tergugat menjawab, penggugat menanggapi, lalu kedua pihak mengajukan bukti. Bila tergugat tidak pernah hadir walau dipanggil patut, perkara dapat diputus verstek.
5. Putusan dan berkekuatan hukum tetap (Majelis hakim): Setelah putusan dibacakan ada tenggang waktu upaya hukum. Bila tidak dipakai, putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).
6. Ikrar talak (khusus cerai talak) (Suami di depan sidang): Dalam cerai talak, perceraian baru terjadi setelah suami mengucapkan ikrar talak di sidang tersendiri.

Daftar cerai online lewat e-Court

PERMA 7/2022 membuka pendaftaran perkara, pembayaran panjar, dan pemanggilan secara elektronik, termasuk bagi orang perorangan yang tidak memakai advokat (disebut Pengguna Lain). Caranya: membuat akun di e-Court Mahkamah Agung dengan KTP dan email aktif, memilih pengadilan yang berwenang, mengunggah gugatan dan bukti, lalu membayar panjar lewat virtual account. Sidang pembuktian tetap menghadirkan saksi, jadi e-Court mempercepat administrasi, bukan menghapus sidang.

Berapa biaya cerai?

Biaya cerai terdiri dari tiga lapis yang sering dicampur dalam satu angka. Memisahkannya membantu Anda menilai penawaran secara wajar.

• Panjar biaya perkara. Ditetapkan lewat SK Ketua masing-masing pengadilan dan paling dipengaruhi jarak alamat tergugat, karena tiap pemanggilan ada ongkosnya. Sisa panjar dikembalikan setelah perkara selesai.
• Biaya pendampingan. Bila Anda memakai advokat, ini honorarium kuasa hukum. Besarnya bergantung pada ada tidaknya sengketa hak asuh, nafkah, atau harta bersama.
• Biaya dokumen. Meterai, legalisasi bukti, dan salinan putusan bila diperlukan.

Untuk gambaran awal, hitung di Simulasi Biaya Cerai CML. Pendampingan perceraian CML untuk cerai sepakat dengan domisili Jakarta di Pengadilan Agama mulai Rp10.000.000 (Pengadilan Negeri mulai Rp12.000.000), di luar panjar biaya perkara dan meterai. Perkara dengan sengketa, KDRT, pasangan PNS/TNI/Polri, alamat pasangan tidak diketahui, atau di Bekasi, Depok, dan Tangerang ditentukan setelah assessment.

Ingin tahu kisaran panjar di pengadilan Anda? Coba Simulasi Biaya Cerai →

Kapan akta cerai terbit dan status berubah?

Bagi yang beragama Islam, Pasal 84 ayat (4) UU 7/1989 mewajibkan panitera Pengadilan Agama memberikan akta cerai kepada para pihak paling lambat 7 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap diberitahukan. Sejak SEMA 1/2024, salinan putusan dan akta cerai di lingkungan Pengadilan Agama juga dapat diterbitkan secara elektronik.

Bagi perkara di Pengadilan Negeri, langkahnya satu lagi: perceraian wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 40 UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan). Dukcapil kemudian menerbitkan kutipan akta perceraian. Setelah itu status di KTP dan Kartu Keluarga dapat diperbarui.

Cara cek status perkara cerai

Setiap pengadilan memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di situs resminya. Masukkan nomor perkara atau nama pihak untuk melihat jadwal sidang, tahapan, sampai tanggal putusan. Bila mendaftar lewat e-Court, status, panggilan, dan dokumen persidangan juga tampil di akun Anda. Simpan nomor perkara sejak hari pendaftaran, karena itu kunci semua pengecekan.

Hak yang ikut dibahas dalam perceraian

Gugatan soal hak asuh anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama gugatan cerai atau sesudah putusan cerai berkekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU 7/1989). Menggabungkannya menghemat waktu, tetapi membuat perkara lebih panjang bila ada sengketa. Pelajari masing-masing sebelum memutuskan:

• Hak istri setelah cerai: nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah
• Hak asuh anak: apa yang dinilai hakim
• Pembagian harta gono-gini dalam gugatan cerai
• Mahar terhutang dan gugatan balik (rekonvensi)

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019: Perkawinan: perceraian hanya di depan sidang pengadilan
• PP No. 9 Tahun 1975: Alasan perceraian (Pasal 19) dan tempat gugatan (Pasal 20)
• Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991): Alasan cerai tambahan (Pasal 116)
• UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009: Peradilan Agama: Pasal 66, 73, 84, 86
• UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013: Administrasi Kependudukan: pelaporan perceraian (Pasal 40)
• PERMA No. 7 Tahun 2022: Administrasi perkara dan persidangan elektronik (e-Court)
• SEMA No. 3 Tahun 2023: Rumusan Kamar Agama: pisah tempat tinggal 6 bulan
• SEMA No. 1 Tahun 2024: Salinan putusan dan akta cerai elektronik di Pengadilan Agama