Perceraian Pasangan Kristen: Prosesnya di Pengadilan Negeri, dan Apakah Hak Asuh Harus Masuk Gugatan

Perceraian bagi yang bukan Muslim ditempuh di Pengadilan Negeri dengan aturan main yang berbeda dari Pengadilan Agama. Dan untuk hak asuh, jawabannya tegas: kalau tidak diminta, hakim tidak akan memutusnya.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 17 Agu 2026 · 7 menit baca

Ringkasan

• Pasangan Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu bercerai di Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama, melalui gugatan perceraian dengan alasan yang ditentukan undang-undang.
• Sikap gereja terhadap perceraian adalah urusan iman; pengadilan tetap memproses perceraian secara hukum negara.
• Hak asuh anak tidak diputus otomatis. Ia harus dituntut secara tegas dalam gugatan; bila tidak, perlu gugatan terpisah di kemudian hari.
• Untuk anak yang masih kecil, pengadilan cenderung memprioritaskan ibu, kecuali terbukti tidak layak. Biaya anak tetap menjadi tanggungan ayah.

Bagi banyak pasangan Kristen, keputusan untuk bercerai sudah cukup berat secara batin, lalu ditambah kebingungan yang praktis: ke mana harus mengajukan? Bagaimana dengan sikap gereja? Dan pertanyaan yang paling sering diajukan orang tua: apakah soal anak akan ikut diputus, atau harus diurus lagi nanti? Artikel ini menjawab ketiganya secara terpisah, karena ketiganya memang berbeda.

Ke Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama

Undang-Undang Perkawinan membagi kewenangan dengan jelas: perceraian bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, bagi selebihnya di Pengadilan Negeri. Ini bukan pilihan, ini ditentukan oleh agama yang tercatat saat perkawinan dilangsungkan. Yang diajukan ke Pengadilan Negeri adalah gugatan perceraian: salah satu pihak menjadi penggugat, pihak lainnya tergugat. Tidak ada mekanisme “talak” seperti di Pengadilan Agama; prosesnya sepenuhnya mengikuti hukum acara perdata umum.

Alasan perceraiannya pun ditentukan undang-undang, bukan bebas. Peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan menyebut alasan-alasan yang dapat diterima: salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan; meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan sah; dihukum penjara lima tahun atau lebih; melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban; atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa harapan rukun kembali. Dalam praktik, alasan terakhir inilah yang paling sering dipakai, dan harus dibuktikan dengan saksi.

Bagaimana dengan sikap gereja?

Ini perlu dipisahkan dengan jernih. Banyak denominasi gereja tidak mengakui perceraian, atau hanya dalam keadaan tertentu. Itu adalah ranah iman dan disiplin gereja, dan kami menghormatinya sepenuhnya. Tetapi secara hukum negara, perceraian ditetapkan oleh putusan pengadilan, bukan oleh gereja. Pengadilan Negeri tidak mensyaratkan persetujuan gereja untuk memproses gugatan. Beberapa pengadilan dalam praktik menanyakan atau menerima surat keterangan dari gereja sebagai bagian dari upaya perdamaian, tetapi ini bukan syarat sah gugatan.

Hak asuh: masuk gugatan atau tidak?

Jawabannya sederhana tetapi sering disalahpahami: hakim hanya memutus apa yang diminta. Dalam hukum acara perdata ada larangan bagi hakim untuk memutus melebihi tuntutan. Kalau gugatan Anda hanya berbunyi “mohon perkawinan dinyatakan putus karena perceraian”, maka itulah yang akan diputus, tidak lebih. Anak-anak tidak akan disinggung. Soal siapa yang mengasuh dan siapa yang membiayai menjadi terkatung-katung, dan untuk memperolehnya Anda harus menggugat lagi di kemudian hari.

Karena itu, bila ada anak yang masih di bawah umur, hak asuh dan biaya pemeliharaan sebaiknya dituntut secara tegas di dalam gugatan perceraian. Undang-undang membolehkannya: Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya, dan biaya pemeliharaan anak menjadi tanggungan ayah, kecuali ayah tidak mampu sehingga pengadilan menentukan ibu ikut memikul.

1. Rumuskan tuntutan anak sejak awal (Penggugat (didampingi CML)): Siapa yang memegang hak asuh, berapa biaya pemeliharaan per bulan, dan pengaturan bertemu bagi pihak yang tidak mengasuh. Semua dituangkan dalam tuntutan gugatan, bukan disisipkan belakangan.
2. Siapkan bukti kelayakan (Penggugat (didampingi CML)): Bukti bahwa Anda mampu menyediakan tempat tinggal, waktu, dan kestabilan bagi anak. Bukan sekadar mengklaim, tetapi menunjukkan.
3. Pembuktian dan putusan (Pengadilan Negeri): Hakim menilai kepentingan terbaik anak berdasarkan bukti dan keterangan saksi, lalu memutus hak asuh dan biaya bersama perceraian dalam satu putusan.

Ibu atau ayah: bagaimana hakim memutuskan

Berbeda dari Kompilasi Hukum Islam yang punya aturan tertulis soal usia anak, Pengadilan Negeri berpegang pada satu ukuran yang lebih umum: kepentingan terbaik anak. Dalam praktik, ini dijabarkan oleh putusan-putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten memprioritaskan ibu untuk anak yang masih kecil, dengan logika bahwa anak yang masih kecil lebih membutuhkan kedekatan dan perawatan ibu, kecuali terbukti ibu tidak layak, misalnya karena menelantarkan, berperilaku merusak, atau tidak mampu memberi lingkungan yang aman.

Kata kuncinya adalah terbukti. Tuduhan tanpa bukti tidak menggeser prioritas ini. Sebaliknya, seorang ayah yang ingin memegang hak asuh perlu menunjukkan secara nyata bahwa ia yang selama ini menjadi pengasuh utama, atau bahwa keadaan ibu memang tidak memungkinkan. Dan siapa pun yang memegang hak asuh, pihak lain tetap berhak bertemu dan berhubungan dengan anak, hak asuh bukan alat untuk memutus hubungan anak dengan orang tuanya yang lain. Kami membahas dinamika ini lebih dalam di kajian tentang hak asuh anak.

Menghadapi perceraian dengan anak yang masih kecil, dan ingin memastikan tidak ada yang tertinggal dari gugatan? CML membantu merumuskan tuntutan yang lengkap sejak awal. Mulai bicarakan →

Dasar hukum

• UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 63: Kewenangan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi selebihnya
• PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19: Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian
• UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41: Pengadilan memutus penguasaan anak bila ada perselisihan; biaya pemeliharaan menjadi tanggungan ayah
• HIR Pasal 178 ayat (3) / RBg Pasal 189 ayat (3): Larangan hakim memutus melebihi apa yang dituntut