Hak Asuh Anak Setelah Cerai: Apa yang Dinilai Hakim dan Cara Mengajukannya

Siapa yang mendapat hak asuh bukan soal siapa yang lebih kaya atau siapa ibunya. Kajian ini menjelaskan aturan hak asuh di Pengadilan Agama dan Negeri, hal yang dinilai hakim, bukti yang perlu disiapkan, dan hak akses orang tua yang tidak memegang hak asuh.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 8 Des 2025 · 11 menit baca

Ringkasan

Kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak setelah cerai. Bila ada perselisihan soal penguasaan anak, pengadilan yang memutus (Pasal 41 UU 1/1974).
Bagi yang beragama Islam, anak di bawah 12 tahun lazimnya diasuh ibu dan biayanya ditanggung ayah (KHI Pasal 105), tetapi hak itu dapat dialihkan bila pemegangnya tidak menjamin keselamatan anak (KHI Pasal 156).
Pemegang hak asuh wajib memberi akses kepada orang tua lainnya. Menghalangi akses dapat menjadi alasan gugatan pencabutan hak asuh (SEMA 1/2017).

Perebutan hak asuh sering diperlakukan seperti pertandingan yang harus dimenangkan. Pengadilan melihatnya dari sudut yang berbeda. Yang dicari bukan orang tua pemenang, melainkan pengaturan yang paling melindungi tumbuh kembang anak, dan pengaturan itu jarang hitam-putih.

Yang dicari pengadilan bukan orang tua pemenang, melainkan pengaturan yang paling melindungi anak.

Kajian ini membahas hak asuh anak setelah cerai: aturan yang dipakai hakim, faktor yang benar-benar dinilai, bukti yang perlu disiapkan, dan hal yang sering terlupa, yaitu hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh.

Aturan dasar: kedua orang tua tetap bertanggung jawab

Pasal 41 UU 1/1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. Bila ada perselisihan tentang penguasaan anak, pengadilan yang memutus. Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan, dan pengadilan dapat menetapkan ibu ikut memikul biaya itu bila ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhinya (Pasal 41 huruf a dan b).

Artinya, perceraian memutus hubungan suami istri, bukan hubungan orang tua dengan anak. Putusan hak asuh hanya menentukan anak tinggal dan diasuh sehari-hari oleh siapa.

Di Pengadilan Agama: aturan KHI tentang hadhanah

Bagi yang beragama Islam, Kompilasi Hukum Islam mengatur hak asuh (hadhanah) secara lebih rinci.

Kondisi anak	Aturan	Dasar
Belum mumayyiz (di bawah 12 tahun)	Pemeliharaan menjadi hak ibu	KHI Pasal 105 huruf a
Sudah mumayyiz (12 tahun ke atas)	Anak memilih diasuh ayah atau ibu	KHI Pasal 105 huruf b
Biaya pemeliharaan	Ditanggung ayah	KHI Pasal 105 huruf c
Ibu meninggal dunia	Hak beralih menurut urutan, antara lain kerabat perempuan garis ibu, lalu ayah	KHI Pasal 156 huruf a
Pemegang hadhanah tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak	Atas permintaan kerabat, pengadilan dapat memindahkan hak asuh	KHI Pasal 156 huruf c

Jadi “anak kecil ikut ibu” adalah titik awal, bukan hasil yang pasti. Ayah dapat memperoleh hak asuh anak di bawah 12 tahun bila terbukti ibu tidak dapat menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak, misalnya karena penelantaran, kekerasan, atau ketergantungan zat. Sebaliknya, penghasilan ayah yang lebih besar saja tidak cukup untuk memindahkan hak asuh, karena biaya memang sudah menjadi kewajiban ayah.

Di Pengadilan Negeri: kepentingan terbaik anak

Untuk perkawinan non-Islam tidak ada patokan usia seperti KHI. Hakim menilai langsung kepentingan terbaik anak. Rumusan Kamar Perdata Umum dalam SEMA 1/2017 meminta hakim menggali fakta siapa yang selama ini benar-benar memenuhi tanggung jawab terhadap anak, dan mempertimbangkan dampak psikologis bila pengasuhan dipindahkan tiba-tiba. Kekhususan perkara ini kami bahas di artikel cerai Kristen dan hak asuh anak.

Apa yang sebenarnya dinilai hakim

Dalam praktik, pertimbangan hakim berputar di sekitar beberapa pertanyaan berikut. Menyiapkan jawaban dan buktinya jauh lebih berguna daripada menyerang pasangan.

Siapa yang selama ini mengurus kebutuhan harian anak: sekolah, kesehatan, makan, dan waktu bersama.
Lingkungan tempat anak akan tinggal: rumah, sekolah, dan dukungan keluarga di sekitarnya.
Ada tidaknya kekerasan, penelantaran, atau perilaku yang membahayakan anak.
Kesediaan masing-masing pihak untuk tetap membuka hubungan anak dengan orang tua lainnya.
Pendapat anak, terutama bila ia sudah cukup umur untuk memilih.

Hak bertemu anak bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh

Rumusan Kamar Agama dalam SEMA 1/2017 meminta hakim mencantumkan dalam amar putusan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberi akses kepada orang tua lainnya agar dapat bertemu anaknya. Dalam pertimbangannya, hakim juga perlu menyebut bahwa tidak memberi akses dapat dijadikan alasan untuk menggugat pencabutan hak asuh.

Dalam praktik Pengadilan Agama, amar hadhanah lazimnya menunjuk satu pemegang hak asuh disertai kewajiban akses tersebut, bukan hak asuh bersama. Karena itu, pengaturan teknis seperti jadwal kunjungan, menginap, liburan, dan komunikasi sebaiknya disepakati tertulis, misalnya lewat kesepakatan mediasi, supaya tidak menjadi sumber konflik baru.

Cara mengajukan gugatan hak asuh

Tentukan waktunya (Orang tua): Hak asuh dapat diminta bersamaan dengan gugatan cerai atau sesudah putusan cerai berkekuatan hukum tetap (Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) UU 7/1989).
Kumpulkan bukti pengasuhan (Orang tua): Akta kelahiran, rapor dan catatan sekolah, catatan kesehatan, bukti biaya yang Anda tanggung, foto dan pesan yang menunjukkan keterlibatan sehari-hari.
Siapkan saksi (Orang tua): Saksi yang melihat langsung pengasuhan, seperti keluarga, tetangga, atau pengasuh, lebih kuat daripada saksi yang hanya mendengar cerita.
Mediasi dan rencana pengasuhan (Para pihak dan mediator): Kesepakatan soal tempat tinggal anak, jadwal bertemu, dan nafkah dapat dituangkan dalam akta perdamaian dan dikuatkan putusan.
Pembuktian dan putusan (Majelis hakim): Hakim menilai bukti dan bila perlu mendengar anak, lalu memutus pemegang hak asuh, kewajiban akses, dan nafkah anak.

Bila pemegang hak asuh kemudian menelantarkan anak atau menutup akses, orang tua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan atau pengalihan hak asuh dengan bukti baru. Putusan hak asuh tidak bersifat permanen bila keadaan anak berubah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah anak di bawah 12 tahun pasti ikut ibu?

Tidak pasti. KHI Pasal 105 menjadikannya titik awal, tetapi KHI Pasal 156 huruf c memungkinkan hak asuh dipindahkan bila ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.

Apakah ayah yang penghasilannya lebih besar bisa mendapat hak asuh?

Penghasilan bukan penentu utama, karena biaya anak memang kewajiban ayah. Yang dinilai adalah siapa yang paling mampu menjamin keselamatan dan tumbuh kembang anak.

Mantan pasangan melarang saya bertemu anak. Apa yang bisa dilakukan?

Bila amar putusan mencantumkan kewajiban akses, larangan itu melanggar putusan. Sesuai SEMA 1/2017, menutup akses dapat dijadikan alasan menggugat pencabutan hak asuh.

Bisakah hak asuh diajukan setelah cerai selesai?

Bisa. Gugatan hak asuh dapat diajukan terpisah setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap.

Apakah ada hak asuh bersama?

Putusan Pengadilan Agama lazimnya menunjuk satu pemegang hak asuh dengan kewajiban memberi akses. Pengaturan pengasuhan bersama lebih realistis dicapai lewat kesepakatan para pihak.

UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019: Kewajiban orang tua setelah perceraian (Pasal 41)
Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991): Hadhanah dan biaya anak (Pasal 105 dan 156)
UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009: Penggabungan gugatan hak asuh (Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1))
SEMA No. 1 Tahun 2017: Kewajiban akses dan pertimbangan hak asuh

Tentang penulis

Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD, Advokat PERADI, Founder & Principal Consultant, CML.