Perjanjian Pranikah: Isi, Syarat, Biaya, dan Cara Membuatnya agar Sah

Perjanjian pranikah bukan tanda tidak percaya. Panduan ini menjelaskan apa yang boleh diatur, syarat agar sah dan mengikat pihak ketiga, cara membuat dan mencatatkannya, serta mengapa pasangan perkawinan campuran hampir selalu membutuhkannya.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 1 Des 2025 · 11 menit baca

Ringkasan

• Perjanjian perkawinan dibuat tertulis, disahkan pegawai pencatat perkawinan atau notaris, dan tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan (Pasal 29 UU 1/1974 jo. Putusan MK 69/PUU-XIII/2015).
• Tanpa perjanjian, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Pasal 35 UU 1/1974), termasuk utang yang timbul untuk keperluan keluarga.
• Bagi WNI yang menikah dengan WNA, pisah harta menentukan apakah WNI tetap bisa memiliki tanah dengan hak milik.

Di banyak keluarga, kata “perjanjian pranikah” masih terdengar seperti persiapan berpisah. Dalam praktik hukum, fungsinya justru sebaliknya: memberi kejelasan sejak awal tentang harta, utang, dan usaha, sehingga pasangan tidak perlu menebak-nebak ketika keadaan berubah. Keadaan yang berubah itu bukan hanya perceraian, tetapi juga usaha yang gagal, warisan, atau salah satu pasangan meninggal dunia.

Panduan ini membahas perjanjian pranikah, yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat menikah. Bila Anda sudah menikah dan baru ingin memisahkan harta, baca panduan perjanjian pascanikah.

Apa yang terjadi bila menikah tanpa perjanjian?

Pasal 35 UU 1/1974 membagi harta dalam perkawinan menjadi dua. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan masing-masing, serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan, tetap di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain.

Masalahnya, “harta yang diperoleh selama perkawinan” mencakup hampir semua hal: gaji, tabungan, rumah yang dicicil, saham, sampai keuntungan usaha. Ketika terjadi perceraian, semua itu dibagi sebagai harta gono-gini. Ketika salah satu pasangan meninggal, harta bersama dipisah dulu sebelum warisan dihitung. Dan ketika usaha salah satu pasangan bermasalah, kreditor dapat mempersoalkan harta bersama.

Syarat perjanjian pranikah agar sah

Dasar hukumnya Pasal 29 UU 1/1974 sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Syarat pokoknya:

• Dibuat tertulis atas persetujuan bersama kedua calon mempelai.
• Disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.
• Tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan.
• Berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.
• Dapat diubah atau dicabut selama perkawinan atas persetujuan bersama, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam praktik, perjanjian dibuat dalam bentuk akta notaris lalu dicatatkan. Bagi yang beragama Islam pencatatannya di KUA, bagi yang lain di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan inilah yang membuat perjanjian dapat dipakai terhadap pihak ketiga seperti bank, kreditor, dan Kantor Pertanahan.

Apa saja yang bisa diatur?

Siapa yang paling membutuhkannya?

• Pemilik usaha atau calon pemegang saham. Pisah harta melindungi pasangan dari risiko usaha, dan melindungi usaha dari sengketa keluarga.
• Pasangan perkawinan campuran (WNI dan WNA). Lihat penjelasan di bawah.
• Salah satu pihak membawa aset besar atau warisan keluarga. Perjanjian memperjelas mana yang bawaan dan mana yang bersama.
• Pernikahan kedua dengan anak dari perkawinan sebelumnya. Kejelasan harta mengurangi potensi sengketa waris di kemudian hari.

Khusus perkawinan campuran

Pasal 21 ayat (1) UUPA menetapkan hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Tanpa pisah harta, tanah yang dibeli WNI selama perkawinan masuk harta bersama yang juga dimiliki pasangan WNA. Akibatnya WNI pelaku perkawinan campuran tidak dapat memegang hak milik atau hak guna bangunan atas rumahnya, dan dalam praktik hanya dapat memperoleh hak pakai. Perjanjian pisah harta yang dibuat sebelum menikah adalah cara paling bersih untuk menghindari masalah ini.

Cara membuat perjanjian pranikah

1. Inventarisasi harta dan utang (Kedua calon mempelai): Catat aset bawaan, utang, kepemilikan usaha, dan rencana pembelian besar seperti rumah.
2. Sepakati isi (Kedua calon mempelai): Masing-masing pihak sebaiknya memahami betul isi perjanjian. Pemahaman yang setara mengurangi risiko perjanjian digugat di kemudian hari.
3. Penandatanganan akta notaris (Notaris): Perjanjian dituangkan dalam akta notaris sebelum atau pada saat akad nikah atau pemberkatan.
4. Pencatatan (KUA atau Dukcapil): Perjanjian dicatat bersamaan dengan pencatatan perkawinan sehingga tercantum dalam buku nikah atau akta perkawinan.

Kesalahan yang sering membuat perjanjian bermasalah

• Ditandatangani terburu-buru menjelang akad. Pihak yang merasa tertekan atau tidak memahami isinya dapat mempersoalkan perjanjian di kemudian hari. Mulailah pembahasan beberapa minggu sebelum pernikahan.
• Hanya menyalin contoh dari internet. Klausul umum sering tidak cocok dengan aset nyata, misalnya tidak menyebut saham atau usaha yang sedang dirintis.
• Tidak dicatatkan. Perjanjian yang hanya disimpan di laci sulit dipakai ketika berhadapan dengan bank atau Kantor Pertanahan.
• Tidak dibarengi tertib administrasi. Rekening, sertifikat, dan bukti pembelian tetap bercampur sehingga pisah harta sulit dibuktikan saat dibutuhkan.

Perjanjian yang baik tidak berhenti di akta. Setelah menikah, simpan bukti pembelian aset besar atas nama masing-masing dan pisahkan rekening sesuai yang diperjanjikan, supaya isi perjanjian tetap sejalan dengan kenyataan.

Biaya perjanjian pranikah terdiri dari honorarium penyusunan, biaya akta notaris, dan biaya pencatatan bila ada. Besarnya bergantung pada kompleksitas harta, sehingga di CML biayanya ditentukan setelah assessment.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019: Perjanjian perkawinan (Pasal 29) dan harta bersama (Pasal 35)
• Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: Perjanjian dapat dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan
• UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA): Hak milik hanya untuk WNI (Pasal 21)