Tarif Baru Pendaftaran Merek per 1 Agustus 2026: Apa yang Berubah dalam PP 30/2026

Untuk pertama kali sejak 2016, biaya resmi pendaftaran merek untuk pemohon umum naik 55,6%. Tarif UMK tidak berubah, pencatatan hak cipta lagu justru gratis. Panduan lengkap apa yang berubah, siapa yang terdampak, dan cara menyikapinya.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 3 Agu 2026 · 7 menit baca

Ringkasan

• PP Nomor 30 Tahun 2026 menggantikan PP 45/2024 dan berlaku efektif sejak 1 Agustus 2026.
• Pendaftaran merek untuk pemohon umum naik dari Rp1,8 juta menjadi Rp2,8 juta per kelas. Tarif khusus UMK tetap Rp500 ribu per kelas.
• Biaya perpanjangan, keberatan, dan banding merek ikut disesuaikan. Sebaliknya, pencatatan hak cipta lagu dan musik kini Rp0.
• Yang paling terdampak: pemohon non-UMK yang mendaftar di banyak kelas sekaligus. Menentukan status UMK dengan benar kini bernilai jutaan rupiah.

Sejak tarif pendaftaran merek ditetapkan pada 2016, angkanya tidak pernah berubah, hampir sepuluh tahun. Itu berakhir pada 1 Agustus 2026, ketika Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 mulai berlaku dan menaikkan biaya resmi pendaftaran merek untuk pemohon umum lebih dari separuh. Bagi Anda yang sedang merencanakan pendaftaran merek, perubahan ini ikut menentukan strategi kelas, waktu pengajuan, dan apakah Anda berhak atas tarif khusus.

Apa itu PP 30/2026 dan mengapa diterbitkan

PP Nomor 30 Tahun 2026 adalah peraturan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum. PNBP adalah biaya resmi yang dibayarkan kepada negara untuk suatu layanan pemerintah, dalam konteks ini, layanan pendaftaran kekayaan intelektual di DJKI, pengesahan badan hukum di Ditjen AHU, dan sejumlah layanan lain. Peraturan ini ditandatangani pada 2 Juli 2026, menggantikan PP 45/2024, dan berlaku 30 hari kemudian, yaitu 1 Agustus 2026.

Alasan resminya dua: penyesuaian struktur organisasi Kementerian Hukum, dan penyesuaian tarif setelah hampir satu dekade tidak berubah. Pemerintah menyatakan penerimaan ini akan dikembalikan dalam bentuk layanan yang lebih cepat dan berkualitas. Terlepas dari itu, bagi pelaku usaha, yang relevan adalah dampak konkretnya pada anggaran.

Tarif merek: apa yang naik, apa yang tetap

Inilah inti perubahannya. Perhatikan bahwa kenaikan hanya berlaku untuk pemohon umum, yaitu badan usaha dan perorangan yang tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tarif khusus UMK sengaja dipertahankan, dan syarat pengajuannya justru dipermudah.

Kabar baik yang jarang diberitakan: hak cipta lagu jadi Rp0

Tidak semua tarif naik. Pencatatan ciptaan berupa lagu dan musik kini dikenakan tarif nol rupiah, sebelumnya berlaku tarif tunggal untuk semua jenis ciptaan. DJKI bahkan menyesuaikan sistem pencatatan elektroniknya agar terhubung dengan Pusat Data Lagu dan Musik. Bagi pencipta lagu, musisi, dan produser, ini momen yang tepat untuk mencatatkan karya yang selama ini tertunda. Untuk jenis ciptaan lain di luar lagu dan musik, pencatatan tetap dikenakan tarif sesuai lampiran PP.

Siapa yang paling terdampak, dan apa artinya bagi Anda

Kenaikan ini secara langsung menyasar pemohon non-UMK: perseroan terbatas yang sudah berkembang, badan usaha menengah ke atas, dan perorangan yang bisnisnya melampaui kriteria mikro dan kecil. Bagi kelompok ini, biaya per kelas naik 55,6%, dan biaya perpanjangan pun naik signifikan, terutama bila perpanjangan dilakukan terlambat hingga masuk masa tenggang (Rp7 juta, lebih dari dua kali lipat tarif normal).

Sebaliknya, pelaku UMK tidak terdampak sama sekali pada biaya pendaftaran. Ini membuat satu pertanyaan menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya: apakah usaha Anda benar-benar memenuhi kriteria UMK menurut ketentuan yang berlaku? Selisih Rp2,3 juta per kelas antara tarif UMK dan tarif umum bukan angka kecil. Kesalahan menentukan status, mengaku UMK padahal tidak memenuhi syarat, berisiko menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari, sementara tidak memanfaatkan hak UMK padahal berhak berarti membayar lebih tanpa perlu.

Tiga langkah praktis menyikapi tarif baru

1. Pastikan status UMK Anda secara benar (CML): Memeriksa apakah usaha Anda memenuhi kriteria UMK, dan menyiapkan dokumen pendukung yang sah bila memenuhi. Ini langkah dengan nilai finansial paling besar.
2. Tentukan kelas dengan disiplin (CML): Menelusuri kelas Nice yang benar-benar mencerminkan barang/jasa nyata Anda. Setiap kelas kini berbiaya lebih tinggi, kelas yang tidak perlu adalah uang yang terbuang.
3. Perpanjang sebelum masa tenggang (Pemilik merek): Bila merek Anda mendekati akhir masa perlindungan 10 tahun, perpanjang sebelum masa berlaku habis. Terlambat masuk masa tenggang berarti membayar dua kali lipat.

Belum yakin apakah usaha Anda termasuk UMK, atau kelas mana yang tepat untuk merek Anda? CML membantu assessment awal sebelum Anda membayar sepeser pun ke DJKI. Ajukan pengecekan awal nama merek Anda →

Dasar hukum

• PP No. 30 Tahun 2026: Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum, berlaku sejak 1 Agustus 2026
• PP No. 45 Tahun 2024: Ketentuan tarif PNBP sebelumnya, digantikan oleh PP 30/2026
• UU No. 20 Tahun 2016: Merek dan Indikasi Geografis, dasar substansi perlindungan merek