PP 28 Tahun 2025: Apa yang Berubah dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP 28/2025 mencabut PP 5/2021 dan menata ulang cara izin usaha diterbitkan di OSS. Yang paling terasa bagi pelaku usaha: tenggat layanan yang lebih jelas, aturan peralihan untuk izin lama, dan tenggat bayar PNBP yang bisa membuat permohonan gugur.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 26 Jan 2026 · 8 menit baca

Ringkasan

• PP 28/2025 ditetapkan dan diundangkan 5 Juni 2025, berlaku sejak diundangkan, dan mencabut PP 5/2021.
• Bentuk izin tetap mengikuti tingkat risiko: NIB untuk risiko rendah, NIB dan sertifikat standar untuk risiko menengah, NIB dan izin untuk risiko tinggi.
• Izin yang sudah terbit tetap berlaku, kecuali aturan baru lebih menguntungkan. Pelaku usaha tetap wajib memperbarui data hak akses di OSS.

PP 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan dan diundangkan pada 5 Juni 2025 (Lembaran Negara 2025 Nomor 98) dan berlaku sejak tanggal itu (Pasal 552). Peraturan ini mencabut PP 5/2021 (Pasal 550 huruf b), yang selama empat tahun menjadi dasar sistem OSS berbasis risiko.

Bagi pemilik usaha, perubahan ini bukan sekadar pergantian nomor peraturan. Ada tahapan yang ditata ulang, tenggat yang diatur lebih rinci, dan aturan peralihan yang menentukan nasib izin yang sudah Anda pegang. Artikel ini merangkum bagian yang paling berdampak dalam praktik.

Apa itu PP 28 Tahun 2025?

PP 28/2025 adalah peraturan pelaksana UU Cipta Kerja di bidang perizinan berusaha. Dasar pikirnya sama dengan PP 5/2021: setiap kegiatan usaha wajib memiliki perizinan berusaha (PB), yang diperoleh setelah persyaratan dasar dipenuhi, dan bila perlu dilengkapi perizinan untuk menunjang kegiatan usaha atau PB UMKU (Pasal 4). Semuanya diproses secara elektronik lewat OSS yang terhubung dengan sistem kementerian dan lembaga.

Satu ketentuan yang patut dicatat pelaku usaha: kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dilarang menerbitkan persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU di luar yang diatur dalam PP ini (Pasal 6 ayat (1)). Bila ada instansi yang meminta izin tambahan yang tidak dikenal PP 28/2025, Anda punya dasar untuk mempertanyakannya.

Tahapan memulai usaha menurut PP 28/2025

PP 28/2025 membagi kegiatan usaha menjadi dua tahap besar: memulai usaha dan menjalankan usaha (Pasal 7). Tahap memulai usaha terdiri dari tiga subtahap yang berurutan (Pasal 8 ayat (1)).

1. Pemenuhan legalitas usaha. Untuk badan usaha, mengikuti aturan badan usahanya, misalnya pendirian PT di Kementerian Hukum.
2. Pemenuhan persyaratan dasar. Antara lain kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan lingkungan.
3. Perolehan perizinan berusaha sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

Tingkat risiko ditetapkan pemerintah lewat analisis risiko berdasarkan KBLI, skala usaha, tingkat bahaya, dan potensi terjadinya bahaya (Pasal 124 sampai 128). Hasilnya empat tingkat, dan masing-masing menentukan bentuk perizinannya.

NIB menurut PP 28/2025

NIB wajib dimiliki setiap pelaku usaha, dan satu pelaku usaha hanya boleh punya satu NIB (Pasal 206 ayat (1) dan (2)). NIB adalah identitas sekaligus bukti pendaftaran untuk berusaha. Selain itu, NIB berlaku juga sebagai angka pengenal importir, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, serta wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama (Pasal 206 ayat (5)).

Data yang dimuat NIB paling sedikit profil, permodalan, NPWP, KBLI, dan lokasi usaha (Pasal 207 ayat (1)). Untuk kegiatan berisiko rendah, NIB terbit otomatis setelah data itu dipenuhi (Pasal 220 ayat (1)). Kesalahan memasukkan KBLI atau lokasi di tahap ini akan terbawa ke seluruh izin berikutnya.

Tenggat layanan, dan tenggat yang harus Anda penuhi

PP 28/2025 mengatur tenggat untuk banyak tahap layanan, dihitung dalam hari kerja (Pasal 1 angka 26). Untuk beberapa layanan, bila tenggat instansi terlampaui, persetujuan terbit otomatis. Contohnya persetujuan KKPR di laut yang diterbitkan otomatis oleh OSS bila jangka waktunya terlampaui (Pasal 75). Ini memberi kepastian, tetapi tidak berlaku umum untuk semua jenis izin, jadi periksa tahap mana yang punya mekanisme serupa.

Tenggat juga berlaku untuk pelaku usaha. Pada permohonan persetujuan KKPR, misalnya, PNBP wajib dibayar paling lama 7 hari kalender sejak surat perintah setor terbit. Bila terlewat, OSS menerbitkan surat perintah setor kedua dengan tenggat yang sama. Bila yang kedua juga terlewat, permohonan dianggap ditarik kembali dan harus diajukan dari awal (Pasal 19 ayat (3) sampai (7)).

Bagaimana nasib izin yang terbit sebelum PP 28/2025?

Persyaratan dasar, PB, dan PB UMKU yang sudah terbit, sudah terverifikasi, atau sudah disetujui dan masih berlaku sebelum PP 28/2025 berlaku dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan PP baru, kecuali ketentuan baru lebih menguntungkan pelaku usaha (Pasal 549 huruf a). Izin dengan nama lama dibaca sesuai nomenklatur PP 28/2025 (Pasal 549 huruf b).

Permohonan yang masih dalam proses tetap diproses dengan PP 5/2021 sampai OSS selesai disesuaikan (Pasal 547). Pemerintah diberi waktu paling lama empat bulan sejak PP diundangkan untuk menyesuaikan OSS dan menerbitkan peraturan pelaksana (Pasal 551). Pelaku usaha yang sudah punya hak akses OSS wajib memperbarui data hak aksesnya (Pasal 548).

Apa yang perlu dilakukan pelaku usaha sekarang?

• Perbarui data hak akses OSS Anda dan pastikan alamat surel yang terdaftar masih aktif, karena notifikasi dikirim ke sana.
• Cocokkan KBLI di NIB dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan, lalu periksa tingkat risikonya.
• Untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, cek apakah sertifikat standar atau izin Anda sudah terverifikasi, bukan sekadar terbit.
• Perbarui dokumen internal, SOP, dan kontrak yang masih merujuk PP 5/2021.
• Catat setiap tenggat bayar PNBP di OSS agar permohonan tidak gugur.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• PP No. 28 Tahun 2025: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• PP No. 5 Tahun 2021: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• UU No. 6 Tahun 2023: Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang