Syarat dan Biaya Pendirian PT 2026: Urutan yang Benar dari Nama sampai NIB

Syarat pendirian PT, rincian biayanya, dan urutan langkah dari pengecekan nama sampai NIB. Termasuk kewajiban baru sejak Permenkum 49/2025 yang sering terlewat oleh PT yang baru berdiri.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 2 Feb 2026 · 9 menit baca

Ringkasan

• PT biasa didirikan minimal oleh 2 orang dengan akta notaris berbahasa Indonesia. Besar modal dasar ditentukan pendiri, tetapi paling sedikit 25% wajib ditempatkan dan disetor penuh.
• Sejak Permenkum 49/2025, data pemilik manfaat menjadi dokumen wajib saat pendirian, dan laporan tahunan PT harus disampaikan ke Kementerian Hukum lewat notaris.
• Badan hukum PT dan izin usaha adalah dua proses berbeda. Setelah PT terdaftar, Anda masih perlu NIB dan perizinan sesuai tingkat risiko KBLI.

Pertanyaan pertama yang biasanya diajukan pemilik usaha adalah soal syarat pendirian PT dan berapa biayanya. Jawabannya tidak rumit, tetapi urutannya sering keliru. Banyak PT baru tersendat bukan saat didirikan, melainkan beberapa bulan sesudahnya: KBLI tidak sesuai kegiatan nyata, modal disetor tidak pernah benar-benar masuk rekening perseroan, atau laporan tahunan tidak disampaikan sampai akses perseroan di sistem diblokir.

Panduan ini membahas syarat yang ditetapkan undang-undang, urutan langkah dari nama sampai NIB, komponen biaya, dan kewajiban baru setelah PT berdiri. Pembahasan ini untuk PT biasa (perseroan persekutuan modal) dengan pemegang saham Indonesia. Kalau Anda pendiri tunggal dengan usaha mikro atau kecil, baca dulu perbandingan PT Perorangan, PT, dan CV dan syarat PT Perorangan.

Apa saja syarat pendirian PT?

Syarat pokoknya ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah UU Cipta Kerja. PT didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1)), dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. PT wajib punya paling sedikit satu anggota direksi (Pasal 92 ayat (3)) dan satu anggota dewan komisaris (Pasal 108 ayat (3)). Satu orang boleh menjadi pemegang saham sekaligus direktur.

Soal modal, batas minimum Rp50 juta sudah tidak berlaku untuk PT umum. Besarnya modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri (Pasal 3 PP 8/2021). Yang tetap wajib: paling sedikit 25% dari modal dasar ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti setor yang sah, dan bukti itu disampaikan ke Kementerian Hukum paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani (Pasal 4 PP 8/2021). Bidang usaha tertentu punya syarat modal sendiri dari peraturan sektornya.

Urutan pendirian PT dari nama sampai NIB

Proses pendirian berjalan di dua sistem yang berbeda. Status badan hukum diurus lewat Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Kementerian Hukum. Identitas berusaha dan izin diurus lewat sistem OSS, yang aturannya kini mengikuti PP 28/2025. Urutannya sebagai berikut.

1. Pengecekan dan pemesanan nama (Notaris · Kementerian Hukum): Nama diajukan lewat SABH dan harus mendapat persetujuan menteri sebelum akta dibuat. CML membantu menyiapkan beberapa alternatif nama agar tidak bolak-balik.
2. Penandatanganan akta pendirian (Notaris): Anggaran dasar ditandatangani para pendiri di hadapan notaris. CML menyiapkan struktur saham, susunan pengurus, dan maksud tujuan sebelum ke notaris.
3. Pendaftaran badan hukum (Notaris · Kementerian Hukum): Notaris mengisi formulir pendirian secara elektronik melalui SABH (Pasal 5 Permenkum 49/2025). PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan dan mendapat bukti pendaftaran (Pasal 7 ayat (4) UU PT).
4. Penyetoran modal (Pendiri): Modal disetor masuk ke rekening perseroan dan buktinya disampaikan paling lama 60 hari sejak akta ditandatangani.
5. NPWP badan (DJP): Identitas perpajakan perseroan, yang juga menjadi bagian data NIB.
6. NIB dan perizinan berusaha (Sistem OSS · instansi teknis): NIB memuat profil, permodalan, NPWP, KBLI, dan lokasi usaha (Pasal 207 PP 28/2025). Izin lanjutan mengikuti tingkat risiko KBLI.

Lama tiap tahap bergantung pada kelengkapan dokumen, jadwal notaris, dan sistem instansi. Bagian yang dikerjakan CML dan notaris bisa diperkirakan. Bagian yang diproses pemerintah tidak bisa dijanjikan pihak mana pun.

Berapa biaya pendirian PT?

Biaya pendirian PT terdiri dari beberapa komponen yang sering tercampur dalam satu angka. Memisahkannya membantu Anda membandingkan penawaran dengan jujur, karena ada yang tampak murah hanya karena komponen tertentu belum dihitung.

Harga layanan pendirian PT di CML mulai dari Rp6.500.000 untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, dan Rp8.500.000 untuk usaha besar, yaitu modal usaha di atas Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Harga itu sudah termasuk Analisis Legalitas Usaha. Rincian apa saja yang sudah termasuk disampaikan di proposal sebelum Anda membayar. Untuk gambaran awal sesuai rencana Anda, coba Kalkulator Estimasi Pendirian PT.

Soal modal, contoh sederhananya begini. Bila modal dasar Rp400 juta, paling sedikit Rp100 juta harus ditempatkan dan disetor penuh. Sisa Rp300 juta menjadi saham yang belum dikeluarkan dan bisa diterbitkan nanti tanpa mengubah modal dasar. Jangan mencantumkan modal yang tidak sanggup Anda setor, karena modal disetor harus dibuktikan.

Kewajiban baru setelah PT berdiri

Permenkum 49/2025 tentang syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum PT menggantikan Permenkumham 21/2021. Selain mewajibkan data pemilik manfaat saat pendirian (Pasal 6), aturan ini menambah kewajiban rutin yang belum banyak diketahui pemilik PT baru.

• Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir (Pasal 16 ayat (1)).
• Persetujuan RUPS atas laporan tahunan disampaikan direksi kepada Menteri melalui notaris paling lama 30 hari (Pasal 16 ayat (3)).
• PT yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat ditegur secara tertulis, lalu aksesnya di SABH diblokir bila dalam 30 hari setelah notifikasi kewajiban tetap tidak dipenuhi (Pasal 17 dan 18). Selama diblokir, perubahan data seperti pergantian direksi atau pemegang saham tidak bisa diproses.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023: Perseroan Terbatas: pendiri, akta notaris, organ perseroan, status badan hukum
• PP No. 8 Tahun 2021: Modal dasar perseroan dan bukti setor modal
• PP No. 43 Tahun 2011: Tata cara pengajuan dan pemakaian nama PT
• Permenkum No. 49 Tahun 2025: Syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum PT
• PP No. 28 Tahun 2025: Perizinan berusaha berbasis risiko dan NIB