Syarat PT Perorangan 2026: Siapa yang Boleh, Dokumennya, dan Kewajiban Setelah Berdiri

PT Perorangan bisa didirikan satu orang tanpa akta notaris, tetapi tidak untuk semua orang. Ini syarat PT Perorangan menurut PP 8/2021 dan Permenkum 49/2025, cara membuatnya, dan kewajiban yang bisa membuat status badan hukumnya dicabut.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 14 Nov 2026 · 8 menit baca

Ringkasan

• PT Perorangan didirikan oleh satu orang WNI berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum, khusus untuk usaha mikro dan kecil.
• Pendiriannya cukup dengan pernyataan pendirian elektronik di sistem Kementerian Hukum, tanpa akta notaris.
• Laporan keuangan wajib disampaikan setiap tahun. Bila diabaikan, akses layanan bisa dihentikan dan status badan hukum dapat dicabut.

Sejak UU Cipta Kerja, satu orang bisa mendirikan perseroan tanpa mitra dan tanpa akta notaris. Bentuk ini disebut PT Perorangan atau perseroan perorangan. Banyak yang tertarik karena prosesnya ringkas, tetapi syarat PT Perorangan cukup ketat soal siapa yang boleh mendirikannya, dan ada kewajiban tahunan yang sering terlewat.

Panduan ini membahas syarat pendiri, kriteria usaha, dokumen, cara membuat, kewajiban setelah berdiri, dan kapan PT Perorangan wajib berubah menjadi PT biasa. Bila Anda masih menimbang bentuk usaha, baca dulu perbandingan PT Perorangan, PT, dan CV.

Siapa yang boleh mendirikan PT Perorangan?

PT Perorangan didirikan oleh satu orang warga negara Indonesia dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia (Pasal 6 ayat (1) PP 8/2021). Pendiri harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum (Pasal 6 ayat (2)). Warga negara asing dan badan hukum tidak bisa menjadi pemegang saham PT Perorangan.

Pendiri sekaligus menjadi direktur dan satu-satunya pemegang saham. Undang-undang juga membatasi frekuensinya: satu orang hanya dapat mendirikan satu PT Perorangan dalam jangka waktu satu tahun.

Syarat usaha: harus mikro atau kecil

PT Perorangan hanya untuk usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Kriterianya diatur PP 7/2021 dan dihitung dari modal usaha di luar tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk usaha yang sudah berjalan, kriteria hasil penjualan tahunan juga dapat dipakai sebagai acuan. Yang penting, kriteria ini dinilai terus selama usaha berjalan, bukan hanya saat pendirian.

Contohnya, usaha katering rumahan dengan peralatan dan modal kerja sekitar Rp150 juta termasuk usaha mikro dan bisa memakai PT Perorangan. Sebaliknya, distributor dengan stok dan kendaraan bernilai Rp7 miliar sudah masuk usaha menengah, sehingga perlu PT biasa dengan minimal dua pemegang saham.

Dokumen dan data yang perlu disiapkan

Isi pernyataan pendirian mengikuti Pasal 7 PP 8/2021. Siapkan data berikut sebelum mulai mengisi.

• KTP elektronik dan NPWP pendiri.
• Nama perseroan dan tempat kedudukan, beserta alamat lengkap.
• Maksud, tujuan, dan kegiatan usaha, yang nanti dipetakan ke kode KBLI.
• Jangka waktu berdirinya perseroan.
• Besar modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta nilai nominal dan jumlah saham.
• Data diri lengkap pendiri sebagai direktur sekaligus pemegang saham.

Modal dasar ditentukan sendiri oleh pendiri (Pasal 3 PP 8/2021). Paling sedikit 25% harus ditempatkan dan disetor penuh, dan bukti setornya disampaikan secara elektronik paling lama 60 hari sejak pernyataan pendirian diisi (Pasal 4 PP 8/2021). Cantumkan angka yang memang sanggup Anda setor.

Cara membuat PT Perorangan

1. Siapkan data dan pilih KBLI (Pendiri · CML): Data pendiri, nama, alamat, modal, dan kegiatan usaha disiapkan. KBLI dipilih sesuai kegiatan nyata karena menentukan perizinan berikutnya.
2. Isi pernyataan pendirian elektronik (Pendiri · Kementerian Hukum): Pernyataan pendirian diisi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Pasal 21 Permenkum 49/2025).
3. Terima keputusan pendirian (Kementerian Hukum): Surat keputusan pendirian diterbitkan secara elektronik saat permohonan diterima, dan dicetak sendiri oleh pendiri (Pasal 22 Permenkum 49/2025).
4. Setor modal dan unggah buktinya (Pendiri): Paling lama 60 hari sejak pernyataan pendirian diisi.
5. NPWP badan dan NIB (DJP · Sistem OSS): NPWP perseroan diurus, lalu NIB diterbitkan melalui OSS. Izin lanjutan mengikuti tingkat risiko KBLI.

PT Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapat sertifikat pendaftaran secara elektronik (Pasal 6 ayat (3) PP 8/2021). Status badan hukum ini memisahkan harta perseroan dari harta pribadi pendiri, sepanjang pendiri tidak mencampuradukkan keduanya.

Layanan pendirian PT Perorangan di CML berharga tetap Rp1.200.000, sudah termasuk NPWP dan NIB.

Kewajiban setelah PT Perorangan berdiri

Kewajiban yang paling sering terlewat adalah laporan keuangan tahunan. PT Perorangan wajib melaporkannya secara elektronik melalui SABH paling lama enam bulan setelah akhir periode akuntansi (Pasal 27 Permenkum 49/2025). Sanksinya bertahap (Pasal 28):

1. Teguran tertulis pertama.
2. Teguran tertulis kedua tiga bulan kemudian bila kewajiban belum dipenuhi.
3. Penghentian hak akses atas layanan SABH 30 hari setelah teguran kedua.
4. Pencabutan status badan hukum bila kewajiban tidak dipenuhi paling lama lima tahun sejak hak akses dihentikan.

Selama hak akses dihentikan, perubahan data perseroan tidak bisa diproses. Karena itu, laporan keuangan sederhana setiap tahun jauh lebih murah daripada mengurus pemulihan akses di kemudian hari.

Kapan PT Perorangan wajib menjadi PT biasa?

PT Perorangan wajib mengubah statusnya menjadi PT persekutuan modal bila pemegang sahamnya menjadi lebih dari satu orang, atau bila usahanya tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Pasal 9 PP 8/2021). Perubahan status dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.

Rencanakan ini sejak awal. Bila Anda berencana mengajak mitra atau investor dalam satu atau dua tahun, mendirikan PT biasa sejak awal bisa lebih efisien daripada mendirikan PT Perorangan lalu mengubahnya. Syarat PT biasa kami bahas di panduan syarat dan biaya pendirian PT.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• UU No. 40 Tahun 2007 jo. UU No. 6 Tahun 2023: Perseroan Terbatas, termasuk perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil
• PP No. 8 Tahun 2021: Modal dasar dan pendaftaran perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil
• PP No. 7 Tahun 2021: Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah
• Permenkum No. 49 Tahun 2025: Tata cara pendirian dan laporan keuangan perseroan perorangan