7 Klausul Berbahaya dalam Perjanjian Kerja Sama Usaha yang Sering Terlewat

Satu kalimat di kontrak bisa menghabiskan keuntungan bertahun-tahun. Tujuh klausul ini paling sering merugikan pelaku usaha, beserta cara memperbaikinya.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · · 7 menit baca

Ringkasan

  • Klausul berbahaya jarang terlihat berbahaya. Kalimatnya pendek, sering ada di bagian akhir, dan baru terasa ketika hubungan memburuk.
  • Tujuh yang paling sering: ganti rugi tanpa batas, pemutusan sepihak, larangan bersaing terlalu luas, denda tidak seimbang, perubahan sepihak, forum sengketa yang memberatkan, dan pengalihan hak kekayaan intelektual.
  • Setiap klausul punya versi yang lebih seimbang. Tugas review adalah menemukannya dan menuliskannya.

Sebagian besar klausul berbahaya perjanjian kerjasama tidak terlihat berbahaya saat dibaca. Kalimatnya pendek, bahasanya wajar, dan letaknya sering di pasal-pasal akhir yang dibaca sambil lalu. Masalahnya baru terasa ketika kerja sama memburuk: tagihan ganti rugi yang tidak ada ujungnya, kontrak diputus tanpa alasan, atau Anda dilarang menjalankan usaha sendiri selama bertahun-tahun.

Artikel ini melengkapi panduan kami tentang klausul yang wajib ada dalam perjanjian kerja sama. Bila panduan itu membahas apa yang harus ditulis, artikel ini membahas apa yang harus dicoret atau diubah. Untuk setiap klausul, kami jelaskan mengapa berbahaya dan versi yang lebih seimbang.

Klausul Ganti Rugi (Indemnity) Tanpa Batas

Bentuk yang sering muncul: “Pihak Kedua wajib mengganti seluruh kerugian yang dialami Pihak Pertama sehubungan dengan perjanjian ini.” Kata “seluruh” dan “sehubungan dengan” membuat kewajiban ini nyaris tak berbatas, termasuk kerugian tidak langsung seperti kehilangan keuntungan yang diharapkan.

KUH Perdata sebenarnya membatasi ganti rugi pada kerugian yang dapat diduga saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi (Pasal 1247 dan 1248). Namun para pihak dapat mengatur lain di kontrak, sehingga klausul yang luas tetap berisiko.

  • Ubah menjadi: ganti rugi terbatas pada kerugian langsung yang terbukti, dengan batas atas, misalnya sebesar nilai kontrak atau nilai yang dibayarkan dalam 12 bulan terakhir.
  • Kecualikan kerugian tidak langsung dan kehilangan keuntungan, kecuali akibat kesengajaan atau kelalaian berat.
  • Buat kewajiban ini berlaku timbal balik.

Klausul Pemutusan Sepihak

Kalimat “Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini sewaktu-waktu dengan pemberitahuan tertulis” sering disertai pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata, yaitu ketentuan bahwa pembatalan perjanjian karena wanprestasi harus dimintakan kepada pengadilan. Akibatnya, mitra Anda bisa mengakhiri kerja sama tanpa alasan, sementara Anda sudah merekrut tim, menyewa tempat, atau membeli stok.

  • Ubah menjadi: hak pengakhiran berlaku untuk kedua pihak, dengan alasan yang disebutkan, misalnya wanprestasi yang tidak diperbaiki dalam 30 hari setelah teguran tertulis.
  • Bila pengakhiran tanpa alasan tetap diinginkan, tetapkan masa pemberitahuan yang cukup dan kompensasi atas biaya yang sudah dikeluarkan.
  • Atur kewajiban yang tetap berjalan setelah pengakhiran: pelunasan tagihan, pengembalian barang, dan kerahasiaan.

Larangan Bersaing (Non-Compete) yang Terlalu Luas

Dalam kerja sama distribusi, waralaba, atau kemitraan, sering ada klausul yang melarang Anda menjalankan “usaha sejenis” di “seluruh Indonesia” selama “lima tahun setelah perjanjian berakhir”. Tanpa batas yang wajar, klausul ini bisa mematikan usaha Anda sendiri. Klausul yang terlalu membatasi juga dapat dipersoalkan dari sisi kepatutan dan hukum persaingan usaha, tetapi menguji keabsahannya di pengadilan butuh waktu dan biaya.

  • Ubah menjadi: larangan terbatas pada produk atau jasa yang benar-benar sama, wilayah tertentu, dan jangka waktu yang wajar.
  • Minta imbalan yang sepadan, misalnya hak eksklusif wilayah atau dukungan pemasaran.
  • Pastikan larangan gugur bila perjanjian diakhiri karena kesalahan pihak lain.

Klausul Denda yang Tidak Seimbang

Denda keterlambatan sebesar 1% per hari hanya untuk satu pihak, sementara keterlambatan pembayaran dari pihak lain tidak dikenai apa-apa, adalah pola yang sangat umum. KUH Perdata mengenal janji ancaman hukuman (Pasal 1304 sampai 1312), dan hakim dapat mengubah besarnya bila perikatan pokok telah dipenuhi sebagian (Pasal 1309). Tetapi mengandalkan hakim berarti Anda sudah berada di tahap sengketa.

  • Ubah menjadi: denda yang berlaku timbal balik, dengan batas atas, misalnya total denda paling banyak 5% sampai 10% dari nilai kontrak.
  • Tetapkan kapan denda mulai dihitung dan apa yang terjadi bila batas tercapai, misalnya hak mengakhiri kontrak.
  • Pastikan keterlambatan akibat pihak lain atau keadaan memaksa tidak dikenai denda.

Klausul-klausul di atas jarang berdiri sendiri. Ganti rugi tanpa batas yang digabung dengan pemutusan sepihak, misalnya, jauh lebih berbahaya daripada masing-masing klausul tersebut. Jasa review perjanjian CML membaca kontrak sebagai satu kesatuan, menandai kombinasi berisiko, dan menyiapkan usulan kalimat pengganti. Lihat juga daftar biaya layanan.

Hak Mengubah Ketentuan Secara Sepihak

Frasa seperti “harga dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Pihak Pertama” atau “tunduk pada syarat dan ketentuan yang ditetapkan kemudian” memberi satu pihak cek kosong. Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyatakan perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, tetapi klausul seperti ini justru merupakan “kesepakatan” untuk tunduk pada perubahan yang belum Anda lihat.

  • Ubah menjadi: setiap perubahan harus dibuat tertulis dan ditandatangani kedua pihak (addendum).
  • Untuk penyesuaian harga, gunakan formula yang jelas, misalnya mengikuti indeks tertentu, dengan hak mengakhiri kontrak bila Anda tidak setuju.

Klausul Penyelesaian Sengketa yang Memberatkan

Pilihan forum menentukan berapa biaya yang harus Anda keluarkan sebelum bisa menuntut hak. Arbitrase di luar negeri untuk kontrak bernilai ratusan juta rupiah, atau pengadilan di kota tempat mitra berdomisili sementara seluruh kegiatan ada di Jakarta, membuat sengketa kecil tidak ekonomis untuk diperjuangkan. Perlu diingat pula, bila kontrak memuat klausul arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa tersebut (UU No. 30 Tahun 1999).

  • Ubah menjadi: tahapan musyawarah dengan batas waktu, lalu forum yang biayanya sepadan dengan nilai kontrak.
  • Pilih hukum Indonesia dan forum di Indonesia untuk kerja sama yang dilaksanakan di Indonesia, kecuali ada alasan kuat.

Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Secara Otomatis

Dalam kerja sama pengembangan produk, konten, atau teknologi, sering ada kalimat “seluruh hasil kerja dan kekayaan intelektual yang timbul menjadi milik Pihak Pertama”. Bila tidak dibatasi, kalimat ini dapat ikut menarik aset yang sudah Anda miliki sebelum kerja sama, seperti metode, template, atau kode yang Anda pakai di banyak proyek.

  • Ubah menjadi: pisahkan kekayaan intelektual yang sudah ada sebelumnya dari hasil kerja khusus proyek.
  • Atur pengalihan hasil kerja setelah pembayaran lunas, dan berikan lisensi bila hanya hak pakai yang dibutuhkan.
  • Pastikan merek Anda tetap atas nama Anda dan didaftarkan sendiri.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah klausul yang merugikan bisa dibatalkan setelah tanda tangan?

Hanya dalam keadaan tertentu, misalnya bila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum, atau bila ada cacat kehendak seperti paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Jalurnya melalui pengadilan atau arbitrase dan hasilnya tidak pasti. Karena itu klausul sebaiknya diubah sebelum tanda tangan.

Mitra menolak semua perubahan. Apa yang sebaiknya dilakukan?

Prioritaskan. Tidak semua klausul sama pentingnya. Biasanya batas ganti rugi, hak pemutusan, dan forum sengketa lebih penting daripada perubahan redaksional. Bila klausul paling berisiko tetap ditolak, itu informasi penting untuk memutuskan apakah kerja sama layak dilanjutkan.

Apakah perjanjian kerja sama harus dibuat di hadapan notaris?

Tidak selalu. Perjanjian di bawah tangan tetap sah bila memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Akta notaris memberi kekuatan pembuktian yang lebih sempurna dan diwajibkan untuk perbuatan hukum tertentu.

Berapa biaya jasa review perjanjian kerja sama?

Biaya ditentukan oleh panjang dan kompleksitas dokumen. Kisaran biayanya dapat dilihat di halaman biaya layanan CML, dan biaya pasti disampaikan sebelum pekerjaan dimulai.

Kesimpulan: Periksa Klausul Berbahaya Sebelum Tanda Tangan

Tujuh klausul berbahaya perjanjian kerjasama di atas bukan daftar lengkap, tetapi merupakan pola yang paling sering kami temui saat menelaah kontrak: ganti rugi tanpa batas, pemutusan sepihak, larangan bersaing yang terlalu luas, denda tidak seimbang, perubahan sepihak, forum sengketa yang memberatkan, dan pengalihan kekayaan intelektual. Jangan sampai bisnis Anda goyah karena satu kalimat yang luput dari perhatian. Pelajari juga kapan sebuah kontrak perlu direview, dan bila Anda sedang memegang draf, kirimkan melalui halaman jasa review kontrak dan perjanjian.

  • KUH Perdata Pasal 1247 dan 1248: Batas ganti rugi akibat wanprestasi
  • KUH Perdata Pasal 1266 dan 1338: Pembatalan karena wanprestasi; kekuatan mengikat perjanjian
  • KUH Perdata Pasal 1304 sampai 1312: Janji ancaman hukuman (denda)
  • UU No. 30 Tahun 1999: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Tentang penulis

Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD, Advokat PERADI, Founder & Principal Consultant, CML.