Isi Perjanjian Kerja Sama yang Baik: 10 Klausul Wajib dan Cara Menulisnya

Sengketa kerja sama jarang lahir dari klausul yang ada, hampir selalu dari klausul yang lupa ditulis. Ini sepuluh klausul yang wajib ada di perjanjian kerja sama, dasar hukumnya, dan cara menulisnya agar tidak multitafsir.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 12 Jan 2026 · 9 menit baca

Ringkasan

• Perjanjian kerja sama sah bila memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUH Perdata, dan mengikat para pihak seperti undang-undang (Pasal 1338).
• Klausul yang paling menentukan justru yang mengatur saat hubungan memburuk: wanprestasi, keadaan memaksa, pengakhiran, dan penyelesaian sengketa.
• Perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib berbahasa Indonesia. Meterai bukan syarat sah, tetapi tetap pajak yang wajib dibayar atas dokumen.

Saat menyusun perjanjian kerja sama, para pihak biasanya bersemangat menulis bagian keuntungan dan terburu-buru di bagian keluar. Padahal perjanjian adalah rencana untuk keadaan terburuk yang ditandatangani di saat terbaik. Ketika pembayaran telat, target meleset, atau mitra ingin berhenti di tengah jalan, yang menolong Anda hanya apa yang tertulis.

Panduan ini membahas isi perjanjian kerja sama yang baik: kapan perjanjian sah, sepuluh klausul yang wajib ada, dan cara menyusunnya. Bila Anda sedang memegang draf dari pihak lain, baca juga tujuh klausul berbahaya di perjanjian kerja sama.

Kapan perjanjian kerja sama sah dan mengikat?

Perjanjian sah bila memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUH Perdata: sepakat, cakap, ada objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338). Artinya, isi perjanjian Anda adalah aturan main yang akan dipakai hakim bila terjadi sengketa.

Dua hal teknis sering disalahpahami. Pertama, perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 dan Pasal 26 Perpres 63/2019). Bila ada pihak asing, perjanjian ditulis juga dalam bahasa pihak asing tersebut atau bahasa Inggris. Kedua, meterai Rp10.000 (Pasal 5 UU 10/2020) adalah pajak atas dokumen. Perjanjian tanpa meterai tidak otomatis tidak sah, tetapi bea meterainya tetap terutang.

10 klausul yang wajib ada di perjanjian kerja sama

1. Para pihak dan kewenangan penandatangan

Tulis identitas lengkap para pihak dan dasar kewenangan orang yang menandatangani. Untuk PT, yang mewakili perseroan adalah direksi (Pasal 98 UU PT), dan anggaran dasar bisa mensyaratkan persetujuan komisaris atau RUPS untuk transaksi tertentu. Perjanjian yang ditandatangani orang tanpa kewenangan rawan dipersoalkan.

2. Ruang lingkup dan objek kerja sama

Jelaskan apa yang dikerjakan dan apa yang tidak termasuk. Ruang lingkup yang kabur adalah sumber tagihan tambahan dan saling tuding paling umum. Lampirkan spesifikasi, gambar kerja, atau daftar layanan bila perlu.

3. Hak dan kewajiban yang terukur

Ganti kata seperti “secepatnya” atau “dalam waktu yang wajar” dengan angka dan tanggal. Kewajiban yang bisa diukur adalah kewajiban yang bisa ditagih.

4. Harga, pembayaran, dan pajak

Atur nilai, termin, cara bayar, rekening tujuan, dan siapa menanggung pajak. Tambahkan apa yang terjadi bila pembayaran terlambat, misalnya bunga atau hak menghentikan pekerjaan sementara.

5. Jangka waktu dan perpanjangan

Tulis kapan perjanjian mulai dan berakhir, serta apakah perpanjangan berjalan otomatis atau harus disepakati ulang secara tertulis.

6. Wanprestasi, somasi, dan ganti rugi

Ganti rugi karena tidak dipenuhinya perikatan baru wajib dibayar setelah pihak yang lalai dinyatakan lalai (Pasal 1243 KUH Perdata), biasanya lewat surat teguran atau somasi. Atur bentuk teguran, tenggat perbaikan, besaran denda yang wajar, dan batas maksimal ganti rugi.

7. Keadaan memaksa (force majeure)

Pihak yang terhalang karena keadaan memaksa yang tidak dapat diduga tidak wajib membayar ganti rugi (Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata). Daftarkan peristiwa yang termasuk, kewajiban memberi tahu dalam jangka waktu tertentu, dan apa yang terjadi bila keadaan memaksa berlangsung terlalu lama.

8. Pengakhiran perjanjian

Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, perjanjian timbal balik tidak batal dengan sendirinya karena wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Banyak kontrak mengesampingkan pasal ini, dan pengadilan tidak selalu sepakat soal keabsahannya. Karena itu, atur alasan pengakhiran, tenggat pemberitahuan, dan akibatnya secara rinci: pembayaran pekerjaan yang sudah selesai, pengembalian barang, dan kewajiban yang tetap berlaku setelah perjanjian berakhir.

9. Kerahasiaan dan kekayaan intelektual

Tentukan informasi apa yang rahasia, berapa lama kewajiban rahasia berlaku, dan siapa pemilik hasil kerja seperti desain, merek, data, atau perangkat lunak.

10. Pilihan hukum dan penyelesaian sengketa

Pilih hukum yang berlaku dan forumnya: pengadilan negeri tertentu atau arbitrase. Bila memilih arbitrase, pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa yang sudah terikat perjanjian arbitrase (Pasal 3 UU 30/1999). Pilih forum yang biayanya masuk akal dibanding nilai kerja sama Anda.

Perlu akta notaris atau cukup di bawah tangan?

Sebagian besar perjanjian kerja sama sah dibuat di bawah tangan, yaitu ditandatangani para pihak tanpa notaris. Akta notaris adalah akta otentik dengan kekuatan pembuktian lebih kuat (Pasal 1868 KUH Perdata), dan diwajibkan untuk perbuatan hukum tertentu, seperti pendirian PT. Pilihannya bergantung pada nilai transaksi, risiko, dan apakah undang-undang mensyaratkan bentuk tertentu.

Cara menyusun perjanjian kerja sama

1. Sepakati pokok-pokok kerja sama (Para pihak): Tuangkan dalam ringkasan kesepakatan: objek, nilai, jangka waktu, dan pembagian peran.
2. Susun draf lengkap (CML): Draf disusun dari pokok kesepakatan dengan sepuluh klausul di atas, disesuaikan dengan jenis usaha Anda.
3. Negosiasi dan revisi (Para pihak): Setiap perubahan dicatat dalam versi draf yang jelas agar tidak ada pasal yang berubah diam-diam.
4. Tanda tangan dan arsip (Para pihak): Pastikan penandatangan berwenang, bayar bea meterai, simpan dokumen asli, dan catat tanggal penting di kalender.

Sudah memegang draf dari mitra? Gunakan checklist review kontrak sebelum tanda tangan atau minta review kontrak sebelum Anda terikat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• KUH Perdata Buku III: Syarat sah perjanjian (Pasal 1320), kekuatan mengikat (Pasal 1338), ganti rugi dan keadaan memaksa (Pasal 1243 sampai 1245), pembatalan (Pasal 1266)
• UU No. 24 Tahun 2009 jo. Perpres No. 63 Tahun 2019: Kewajiban bahasa Indonesia dalam perjanjian
• UU No. 10 Tahun 2020: Bea Meterai
• UU No. 30 Tahun 1999: Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa