Pembagian Warisan Tanpa Wasiat: Siapa Dapat Berapa Menurut Hukum Islam, Perdata, dan Adat

Bila orang tua meninggal tanpa wasiat, warisan dibagi menurut hukum yang berlaku bagi keluarga. Panduan ini menjelaskan bagian masing-masing ahli waris menurut KHI dan KUHPerdata, surat keterangan ahli waris, dan langkah mengurusnya sampai balik nama.

Oleh Roberto Bosta Sianturi, S.H., M.B.A., CMLC, CPCD · 17 Nov 2025 · 12 menit baca

Ringkasan

• Hukum yang dipakai bergantung pada keluarga: hukum waris Islam (KHI) bagi pewaris beragama Islam, KUHPerdata bagi yang tunduk padanya, dan hukum adat pada komunitas tertentu.
• Sebelum dibagi, harta bersama perkawinan dipisah dulu, lalu dikurangi biaya pengurusan jenazah, utang, dan wasiat bila ada.
• Surat keterangan ahli waris adalah dokumen kunci untuk bank dan Kantor Pertanahan. Sejak Permen ATR/BPN 16/2021, bentuknya tidak lagi dibedakan berdasarkan golongan penduduk.

Persoalan waris sering tertunda bertahun-tahun bukan karena sengketa, melainkan karena keluarga tidak tahu harus mulai dari mana. Sertifikat rumah masih atas nama almarhum, rekening dibekukan bank, dan setiap kali ada yang ingin menjual, semua ahli waris harus dikumpulkan lagi. Langkah pertamanya hampir selalu sama: memastikan hukum waris mana yang berlaku, lalu siapa saja ahli warisnya.

Panduan ini membahas pembagian warisan tanpa wasiat: bagian tiap ahli waris, cara menghitung harta yang dibagi, dan dokumen yang diperlukan sampai aset dapat dibalik nama.

Ingin langsung melihat gambaran pembagiannya? Coba Kalkulator Waris CML (KHI dan KUHPerdata) →

Hukum waris mana yang berlaku untuk keluarga Anda?

Keluarga dapat sepakat membagi secara berbeda dari ketentuan, misalnya sama rata, asalkan seluruh ahli waris setuju dan memahami bagian yang sebenarnya menjadi haknya. Ketentuan hukum menjadi patokan ketika kesepakatan tidak tercapai.

Hitung dulu harta yang sebenarnya diwariskan

Kesalahan paling umum adalah langsung membagi seluruh aset atas nama almarhum. Urutan yang benar:

1. Pisahkan harta bersama perkawinan. Bila pewaris masih terikat perkawinan, separuh harta bersama adalah hak pasangan yang hidup lebih lama (KHI Pasal 96 bagi yang beragama Islam), bukan bagian warisan.
2. Tambahkan harta bawaan pewaris, seperti warisan atau hibah yang ia terima sebelumnya.
3. Kurangi biaya pengurusan jenazah dan utang pewaris.
4. Kurangi wasiat bila ada, dengan batasan menurut hukum yang berlaku.
5. Sisanya adalah harta warisan yang dibagi kepada ahli waris.

Bagian ahli waris menurut hukum Islam (KHI)

Bila semua ahli waris ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, dan janda atau duda. Bagian pokoknya:

Contoh sederhana: seorang suami meninggal, meninggalkan istri, satu anak laki-laki, dan satu anak perempuan. Istri mendapat 1/8. Sisa 7/8 dibagi kepada anak dengan perbandingan dua untuk laki-laki dan satu untuk perempuan, sehingga anak laki-laki mendapat 7/12 dan anak perempuan 7/24 dari harta warisan. Kasus dengan ayah, ibu, atau saudara yang masih hidup lebih rumit, dan di situ Kalkulator Waris membantu.

Bagian ahli waris menurut KUHPerdata

KUHPerdata memakai sistem golongan. Pasal 832 menyebut ahli waris adalah keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama. Golongan yang lebih dekat menutup golongan sesudahnya.

• Golongan I: anak dan keturunannya, serta suami atau istri yang hidup terlama. Anak mewaris sama besar tanpa membedakan jenis kelamin atau urutan lahir (Pasal 852). Suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak sah (Pasal 852a).
• Golongan II: orang tua, saudara, dan keturunan saudara, bila tidak ada golongan I.
• Golongan III dan IV: keluarga sedarah lebih jauh, bila golongan sebelumnya tidak ada.

Contoh: pewaris meninggalkan istri dan dua anak. Ketiganya mendapat bagian sama, masing-masing 1/3. KUHPerdata juga mengenal legitieme portie (Pasal 913), yaitu bagian mutlak ahli waris garis lurus yang tidak boleh dikurangi bahkan lewat wasiat atau hibah. Ini relevan bila ternyata ada wasiat atau hibah besar kepada pihak tertentu.

Surat keterangan ahli waris: dokumen kunci

Bank, Kantor Pertanahan, dan perusahaan sekuritas tidak akan memproses peralihan aset tanpa bukti siapa saja ahli warisnya. Pasal 111 Permen Agraria/Kepala BPN 3/1997 sebagaimana diubah Permen ATR/BPN 16/2021 mengenal beberapa bentuk tanda bukti ahli waris, antara lain:

• Wasiat dari pewaris.
• Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau ketua pengadilan.
• Surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris dengan disaksikan 2 orang saksi dan diketahui kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris saat meninggal.
• Akta keterangan ahli waris dari notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris saat meninggal.
• Surat keterangan dari Balai Harta Peninggalan.

Sebelum perubahan tahun 2021, bentuk surat ini dibedakan menurut golongan penduduk. Kini tidak lagi, walaupun praktik di beberapa daerah dan bank masih berbeda. Tanyakan dulu ke instansi tujuan bentuk mana yang mereka terima. Bagi yang beragama Islam, penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sering diminta bank untuk saldo besar.

Langkah mengurus warisan sampai balik nama

1. Akta kematian (Keluarga dan Dukcapil): Akta kematian adalah dasar semua proses berikutnya.
2. Petakan ahli waris dan aset (Keluarga): Kumpulkan KK, akta nikah, akta kelahiran anak, sertifikat, buku tabungan, dan bukti utang.
3. Surat keterangan atau penetapan ahli waris (Lurah dan camat, notaris, atau pengadilan): Pilih bentuk yang diterima instansi tujuan.
4. Kesepakatan pembagian (Seluruh ahli waris): Bila aset tidak dibagi fisik, sepakati siapa mengambil aset mana dan kompensasinya.
5. Balik nama dan pencairan (Kantor Pertanahan dan bank): Waktu proses mengikuti layanan masing-masing instansi. Pajak dan biaya terkait peralihan hak dihitung sesuai ketentuan daerah.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

• Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991): Harta bersama (Pasal 96) dan bagian ahli waris (Pasal 176 sampai 180)
• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Ahli waris (Pasal 832, 852, 852a) dan legitieme portie (Pasal 913)
• UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009: Kewenangan Pengadilan Agama atas perkara waris (Pasal 49)
• Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021: Perubahan Pasal 111 PMNA/KBPN 3/1997: tanda bukti ahli waris